LENSA MADURA – Page 24

Pemkab Bangkalan Tandatangani Perjanjian Sewa Lahan dengan PLN

LENSA MADURA·September 15, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan Penandatanganan Perjanjian dengan PT PLN Persero UIP JBTB di Surabaya. Penandatanganan ini terkait Sewa Menyewa Barang Milik Daerah untuk pembangunan T. 30 Jalur SUTT 150 kV Bangkalan Incomer. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM didampingi Sekda dan beberapa OPD terkait.

Dalam sambutannya, General Manager PLN UIP JBTB Ramadhansyah menyampaikan, penandatanganan perjanjian dilakukan untuk memperlancar pembangunan proyek PLN tersebut yang kebetulan berlokasi di Bangkalan. Pembangunan SUTT bertujuan untuk memperkuat daya pasok listrik khususnya ke wilayah Madura.

“Untuk itu kami sampaikan terimakasih kepada Pemkab Bangkalan atas dukungannya untuk memperlancar pembangunan proyek. Insyaallah nanti pasokan listrik ke Madura semakin lancar,” katanya.

Sementara itu, H Mohni Wakil Bupati Bangkalan menyambut baik kerjasama perjanjian tersebut. Menurut Mohni Wabup, apa yang menjadi proyek nasional dan berdampak positif kepada masyarakat harus didukung penuh. Terkait pembangunan SUTT, Pemkab telah menyediakan lahan di wilayah kecamatan Labang. Lahan ini berada di area sekitar pembangunan IKM. Untuk itu, Wabup berharap agar lahan tersebut digunakan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

“Kami tetap menyambut baik perjanjian sewa lahan ini. Tapi yang perlu ditekankan adalah segala bentuk perawatan dan lainnya harus diperhatikan betul, kemudian nanti kalau perjanjiannya sudah berakhir maka harus dikembalikan ke semula,” ungkap Wabup. pemk

PemKab Bangkalan Tertibkan Aktivitas Pemungutan Amal yang Tak Berizin

LENSA MADURA·September 15, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memberlakukan izin kegiatan pemungutan amal jariah di jalan raya. Hal itu sesuai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 345 Tahun 2022 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan Didik Yanuardi mengatakan dalam peraturan dijelaskan kegiatan pemungutan amal harus minta izin kepada pemerintah setempat. Tak hanya itu, hasil yang dikumpulkan juga dilaporkan secara berkala. Jika tidak, pemerintah dengan tegas akan membubarkan aktivitas pemungutan amal.

“Jika tidak memiliki izin kami akan bubarkan aktivitas pemungutan amal. Kami akan koordinasi dengan tim, seperti Satpol PP,” katanya.

Didik menyampaikan, walaupun kegiatan tersebut bersifat kemanusiaan dan pemberi amal juga ikhlas, namun secara aturan hasil pemungutan amal di tengah jalan tetap dilaporkan kepada pemerintah setempat.

“Memang sumbangan dari masyarakat. Tapi masyarakat juga harus tahu hasil dan penggunaanya seperti apa,” kata dia.

Kegiatan pemungutan amal di jalan raya tidak bebas kapan saja. Namun, lanjut Didik, pemerintah akan memberikan jangka waktu kegiatan tersebut berlangsung. Hal itu akan tertuang dalam surat izin yang dikeluarkan pemerintah.

“Tidak seenaknya kapan saja, kasihan pengendara juga takut merasa terganggu,” tuturnya.

Hasil laporan pemasukan dan penggunaan yang disampaikan ke pemerintah merupakan pertanggungjawaban pihak yayasan atau perkumpulan yang memungut amal di jalan. Uang yang terkumpul lebih dari 500 juta harus diaudit oleh akuntan publik.

“Laporan keuangan harus jelas. Kalau uang amal yang dikumpulkan di atas Rp 500 juta diaudit oleh akuntan,” katanya. pemk

Pemkab Bangkalan Lakukan Triple Helix Pacu Percepatan Penurunan Stunting

LENSA MADURA·September 15, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM hadir pada acara Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Propinsi Jawa Timur di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Wabup Hadir bersama Wakil Bupati Pamekasan dan Wakil Bupati Sumenep.

Dalam kesempatan itu, Wabup Mohni mempresentasikan beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bangkalan untuk menekan angka Stunting. Mohni menjelaskan, upaya Pemkab menekan kasus Stunting salah satunya melalui pola triple helix. Triple Helix ini merupakan konsep kolaborasi atau kerja sama antara pemerintah, Universitas dan industri.

“Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama,” jelasnya.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat prevalensi rata-rata di Jawa Timur yang hanya 23,5 persen 24,4 persen di tingkat nasional.

Upaya lain, lanjut Mohni Wabup, Pemkab telah membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami kasus Stunting. Pemkab juga meminta agar instansi terkait sering melakukan audit penanganan kasus kekerdilan bagi balita yang ada di Bangkalan.

“Kami memerintahkan dan mengimbau seluruh OPD dan lembaga terkait dalam intervensi penurunan stunting, untuk dapat menyajikan data terpadu dan akurat terkait kasus stunting,” ujarnya. pemk

Bangkalan atasi Kekerdilan dengan Pola Triple Helix

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berupaya menekan kasus kekerdilan pada balita melalui pola triple helix.

“Triple Helix ini merupakan konsep kolaborasi atau kerja sama antara pemerintah, Universitas dan industri,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bangkalan Sudiyo.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sudiyo, penyelesaian kasus kekerdilan dengan pola triple helix ini, berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Diantaranya oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, dan Politeknik Kesehatan Malang. Sudiyo menuturkan, Pemkab Bangkalan bekerja sama dengan kedua perguruan tinggi itu dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Hasil penelitian badan riset dan kedua perguruan tinggi tersebut merekomendasikan akan pentingnya Pemkab Bangkalan melakukan inovasi dalam menekan kasus kekerdilan melalui pola triple helix.

Sudiyo juga menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kekerdilan di Kabupaten Bangkalan karena faktor penyebab langsung dan tidak langsung.

“Yang dimaksud dengan faktor langsung adalah kasus kekerdilan yang terjadi pada balita akibat penyakit infeksi,” katanya.

Sedangkan penyebab tidak langsung diantaranya karena tingkat pendapatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, sosial budaya pola asuh balita. Tingkat pendidikan dalam keluarga, terutama ibu, juga berpotensi menjadi penyebab terjadinya kekerdilan pada anak, karena kurangnya pemahaman tentang gizi yang menjadi kebutuhan balita.

Berdasarkan data Dinkes Pemkab Bangkalan, pada tahun 2020 jumlah balita yang terdata mengalami kekerdilan sebanyak 3.240 orang, sedangkan pada 2021 sebanyak 2.314 orang atau menurun sebanyak 926 balita.

Penurunan ini terjadi, berkat program penambahan makanan pada ibu hamil dan menyusui, disamping peningkatan pengawasan oleh petugas melalui pos pelayanan terpadu (posyandu).

“Kami yakin melalui konsep kerja terintegrasi dengan perguruan tinggi dan pelaku industri yang kita sebut triple helix ini nanti, kasus kekerdilan di Bangkalan bisa ditekan maksimal,” katanya. pemk

Bangkalan Raih Juara III Pemilihan Duta Investasi Jawa Timur

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Alif Reza Pahlevi perwakilan Kabupaten Bangkalan meraih juara III dalam Pemilihan Duta Investasi Jawa Timur. Even ini merupakan rangkaian kegiatan East Java Investment Week 2022 yang dikomandoi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jawa Timur.

Penyematan juara dilakukan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada Pembukaan Event East Java Investival (EJI) 2022 di Convention Hall Tunjungan Plaza, Surabaya.

Pelaksanaan Pemilihan Duta Investasi ini dilaksanakan sejak Juli 2022, dimana 156 peserta dari 38 Kabupaten/Kota se-Jatim yang mengikuti seleksi administrasi.

“Pada saat 40 besar Kabupaten Bangkalan bisa meloloskan 2 wakilnya yakni atas nama Dimas Putra dan Alif Reza Pahlevi,” kata Kepala DPM PTSP Bangkalan melalui Kabid Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Jemmi Tria Sukmana.

Hasil tersebut bisa dicapai atas dukungan penuh dari DPM PTSP Kabupaten Bangkalan yang melakukan pendampingan sejak persiapan materi presentasi dalam bentuk Investment Project Ready to Offer yang telah dimiliki DPM PTSP Bangkalan.

“Namun sayang saat diseleksi menjadi 16 besar untuk masuk dalam capacity building/karantina penjurian di taman dayu selama 3 hari akhirnya hanya menyisakan Alif Reza Pahlevi hingga menjadi juara 3,” kata Jemmi.

Pada saat capacity building, penjurian sangat ketat oleh tim juri diantaranya Prof Suko Widodo Pakar Komunikasi Unair, Arumi Bachsin Ketua Dekranasda Jatim, Erlin Puspitasari East Java Regional Outrech British Embassy dan Didik Prasetiyono (Dirut PT SIER).

“Besar harapan dengan kemenangan ini Alif Reza bisa membawa serta mengoptimalkan upaya promosi peluang dan potensi investasi Kabupaten Bangkalan lebih luas sampai ke tingkat yang lebih luas ke dunia internasional,” tutup Jemmi. pemk

Bangkalan Matangkan Satu Data melalui Diskominfo, Bappeda dan BPS

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar forum fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral. Hal itu untuk mewujudkan satu data Bangkalan,

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bappeda dan BPS setempat terus mematangkan koordinasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat memaksimalkan OPD yang nantinya sebagai produsen data.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zain mengatakan tugas Diskominfo dalam mewujudkan satu data Bangkalan adalah sebagai wali data. Peran tersebut tidak lepas dari tupoksi Kominfo sebagai penyedia sistem elektronik pada proses pengelolaan, penyimpanan dan pemanfaatan yang bisa digunakan secara bersama.

Sistem satu data Bangkalan sesuai dengan perintah ypresiden dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 bab 2 pasal 3 yang berbunyi data statistik bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu Kepala Bappeda Bangkalan Eko Setiawan mengatakan tim dari Bappeda, Kominfo dan BPS berkolaborasi untuk memfasilitasi dan mewujudkan data Kabupaten Bangkalan agar lebih optimal dan dapat diakses oleh para OPD dan masyarakat secepat mungkin. pemk

DPMD Bangkalan Jadwalkan 1 Oktober P2KD Selesai

LENSA MADURA·September 14, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan menjadwalkan 01 Oktober 2022 sebagai hari terakhir pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tahap 2 tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan data dari DPMD Bangkalan, sampai saat ini jumlah desa yang sudah membentuk P2KD sebanyak 39 Desa dari total 149 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak tahap II tahun depan.

Kepala DPMD Bangkalan Hosin Jamili mengimbau kepada seluruh BPD Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahap II segera melakukan pembentukan P2KD.

Selain itu, dia juga menekankan agar proses pembentukan P2KD dilakukan secara transparan dan melibatkan unsur Pimpinan Muspika dan tokoh masyarakat setempat agar tidak timbul gejolak di kemudian hari.

“Kami imbau kepada seluruh BPD Desa agar segera membentuk P2KD. Lbatkan tokoh masyarakat dan Muspika dalam proses pembentukannya,” katanya.

Diketahui, Pilkades serentak tahap II direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman secara resmi terkait tanggal pelaksanaanya. pemk

Bupati Abdul Latif Berkomitmen Cegah Desa Bebas Korupsi

LENSA MADURA·September 14, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi se-Provinsi Jawa Timur secara daring, di Pendopo Agung Bangkalan.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintahan di Jawa Timur. Integritas desa menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan. Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program Desa Anti Korupsi.

Program Desa Anti Korupsi, kata Gubernur, menjadi salah satu program untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa. Sesuai dengan tema ‘Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

“Kalau Program Desa Anti Korupsi semakin masif, insyaallah kemiskinan di Jawa Timur semakin turun lagi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa pihaknya mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut pun akhirnya mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Antikorupsi.

“Pentingnya Program Desa Anti Korupsi karena KPK mempunyai kecintaan kepada para Kades, 686 kades tersangkut perkara korupsi, keprihatinan kami, jangan ada lagi Kepala Desa yang tersangkut perkara korupsi, kalau Kepala Desa sudah tidak ada yang korupsi tentu para Bupati dan Gubernur juga akan enggan melakukan korupsi. Karena gerakannya kita awali dari desa, kita wujudkan Indonesia anti korupsi,” tegasnya.

Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif menyambut baik kegiatan sosialisasi dan bimtek tersebut. Bupati berkomitmen akan mewujudkan desa bebas korupsi.

“Kami berharap dengan kegiatan ini, pengelolaan Dana Desa bisa semakin baik, transparan dan akuntabel untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bebas korupsi.” kata Bupati Abdul Latif . pemk

Bangkalan Antisipasi Penyebaran PMK Jelang Piala Presiden 2022

LENSA MADURA·September 12, 2022September 15, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Sudah 2 tahun ini even Karapan Sapi Piala Presiden tak pernah digelar. Penyebabnya karena Pandemi Covid-19.

Tahun ini Pemerintah kembali akan menggelar even bergengsi tersebut. Kabupaten Bangkalan dipercaya untuk menjadi tuan ruman.

Berbagai persiapan untuk menyongsong even tahunan itu mulai disusun, salah satunya dengan memperhatikan kesehatan sapi-sapi yang akan ikut berlaga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat Moh Hasan Faisol mengatakan, penyelenggara even karapan sapi harus mempertimbangkan kesehatan sapi. Melihat kondisi terkini mengantisipasi harus diutamakan yaitu merebahnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Untuk saat ini kami berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dokter Hewan untuk memastikan sapi agar benar-benar dapat mengikuti grand final karapan sapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku,” ungkapnya.

Rencananya, even Karapan Sapi Piala Presiden akan digelar pada 16 Oktober 2022 di Stadion Kerapatan Sapi Moh Noer, Bangkalan. pemk

Bangkalan Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi bersama Presiden

LENSA MADURA·September 12, 2022September 20, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM didampingi Sekretaris Daerah Bangkalan beserta OPD terkait menghadiri acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 bersama Presiden Republik Indonesia secara Virtual bertempat di Ruang Meeting Wakil Bupati.

Dalam kegiatan itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Oleh sebab itu saya minta Gubernur, Bupati, dan Walikota agar bersama Pemerintah Pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi Covid-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo.

Sementara itu Wakil Bupati usai Rakornas mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempersiapkan langkah-langkah konkrit dalam penguatan pengendalian inflasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama untuk wilayah Kabupaten Bangkalan.

“Selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan juga siap membangun sinergitas dengan TPID Daerah dan Pusat guna memperbaiki laju inflasi yang terjadi saat ini,” kata Wabup. pemk