LENSA MADURA – Page 53

Pemulihan Ekonomi Nasional di Bangkalan Difokuskan Untuk UMKM

LENSA MADURA·October 7, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerinah Kabupaten Bangkalan akan memfokuskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada pengembangan UMKM. Direncanakan bentuk realisasinya yakni berupa pelatihan dan bantuan modal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Taufan Zairinsjah menyampaikan PEN tahun ini merupakan satu kesatuan dengan penanganan Covid-19, yakni, berupa pemulihan ekonomi daerah. Sehingga tidak menganggarkan secara khusus. Sebab perubahan anggaran keuangan (PAK) sudah ditetapkan. Untuk itu, anggaran untuk pemulihan ekonomi Kabupaten akan diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8 persen.

“Kalau yang khusus anggaran PEN tidak ada, itu pusat yang punya. Kalau pemulihan ekonomi kabupaten kami serahkan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Taufan mengatakan, saat ini pemulihan ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan dikhususkan untuk pengembangan UMKM. Taufan berharap anggaran dari pemerintah pusat tidak dikurangi agar pemulihan ekonomi bisa berjalan maksimal. Sebab untuk skema pemulihan ekonomi tahun 2022 nanti, akan diambilkan dari DAU.

“Yang jelas tahun 2022 kami ada anggaran dari pusat di DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19. Kami sudah siapkan itu, juga untuk pemulihan ekonomi. Yang jelas tahun depan baru bisa kami alokasikan khusus PEN,” jelasnya.

Saat ini, jumlah UMKM di Bangkalan sekitar 22.500 usaha. Selain pemulihan ekonomi pada bidang UMKM, juga akan mengembangkan geliat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan tersebut berupa penataan kembali untuk mendorong pemulihan ekonomi mulai dari tingkat pusat hingga desa. (yus/igo)

Ra Latif Perjuangkan Infrastruktur Bangkalan ke Kemenhub lalu ke Kementerian PUPR

LENSA MADURA·October 7, 2021October 19, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terus berjuang untuk kemajuan daerah. Setelah dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bupati bersama jajaran menuju Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemarin (6/10). Kedatangan bupati untuk memperjuangkan pemenuhan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan.

Pada kesempatan itu, Bupati Ra Latif didampingi Sekkab Moch. Taufan Zairinsjah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Eko Setiawan. Mereka disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan Ra Latif kepada Sekjen Kementerian PUPR. Di antaranya, pengelolaan Taneyan Lanjang dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tangkel. Dua aset itu dulu dibangun oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Kemudian, mantan wakil ketua DPRD Bangkalan tersebut juga meminta Kementerian PUPR untuk mendukung rencana pembangunan jalan lintas selatan. Jalan itu akan menghubungkan Kecamatan Labang, Bangkalan dengan Kecamatan Sreseh, Sampang.

”Kami juga memaparkan mengenai penanganan Sungai Blega dan abrasi pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan,” kata Ra Latif.

Dari pertemuan itu, sambung dia, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah berharap pengelolaan Taneyan Lanjang di rest area Suramadu itu dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah di empat kabupaten di Madura. Yakni Pemkab Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. ”Karena di Taneyan Lanjang ada bangunan yang menggambarkan empat kabupaten di Madura,” imbuhnya.

Sementara untuk SPAM Tangkel masih akan dilakukan kajian pemanfaatan beserta operasionalnya. Jalan lintas selatan juga akan dikaji karena program strategis itu masuk di Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019.

”Kalau terkait penanganan Sungai Blega dan abrasi kawasan pesisir, Sekjen Kementerian PUPR akan mengoordinasikan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur. Karena itu kewenangan provinsi dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII,” sambungnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein mengatakan, kunjungan bupati dalam rangka memastikan kelangsungan pengelolaan aset di Bangkalan. Bupati ingin memperjuangkan peningkatan infrastruktur yang akan menjadi penunjang dalam peningkatan ekonomi masyarakat. rama

Pamekasan Raih Penghargaan Anugrah Prahita Ekapraya Kategori Madya

LENSA MADURA·October 6, 2021

nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, meraih Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia (PPA RI).

Penghargaan tersebut merupakan perhargaan tertinggi dibandingkan raihan serupa yang didapat tiga kabupaten lain di Madura, di mana ketiga kabupaten di Pulau Garam, hanya mendapat predikat pratama.

“Anugerah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi terkait pengarusutamaan gander,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A dan KB) Pamekasan, Yudhistina, Selasa (5/10/2021).

Prestasi tersebut berdasar penilaian dari Kementerian PPA RI yang dilakukan secara independen. “Pemkab Pamekasan tidak pernah mendapat APE sejak 2016 hingga 2018, namun berkat kerjasama dari semua pihak akhirnya kembali kita dapatkan,” ungkapnya.

“Jadi predikat ini kita dapatkan berdasar penilaian tim independen PPA RI, di mana pada edisi 2020 yang penilainnya dilakukan pada Maret 2021, kita berhasil mendapat penghargaan ini dengan predikat Madya,” sambung Yudhistina.

Dari itu pihaknya berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, termasuk jajaran Pemerintah Dasa (Pemdes), agar melakukan peka terhadap persoalan gender.

“Dengan penghargaan ini tentunya kita harapkan kedepan peran dan partisipasi semua OPD hingga jajaran pemerintah desa. Sehingga penghargaan ini dapat memicu motivasi kita untuk meningkatkan responsif terhadap persoalan gender, khususnya di Pamekasan,” jelasnya.

Sementara untuk pengambilan penghargaan APE dari Kementerian PPA RI tersebut, diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama DP3A KB Pamekasan, di Jakarta, 6 September 2021 lalu. [brj]

Kabupaten Sumenep Capaian Vaksinasi Baru 22 Persen

LENSA MADURA·October 6, 2021

Nusantara7.com, Sumenep – Angka capaian vaksinasi di Kabupaten Sumenep hingga saat ini baru sekitar 22 persen. Capaian tersebut jauh di bawah target nasional sebesar 70 persen.

“Kami semua terus berupaya keras untuk mendongkrak capaian vaksinasi. Semua pihak sudah diminta untuk lebih aktif. Mulai camat, kepala desa, kapolsek, danramil, babinkamtibmas, pokoknya semua harus sama-sama bergerak untuk percepatan vaksinasi,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi, Senin (04/10/2021).

Namun ia sedikit lega, karena angka vaksinasi di Sumenep dalam 10 hari terakhir menunjukkan trend peningkatan signifikan. Biasanya dalam satu hari, warga yang divaksin hanya berkisar 1.800 – 2.400 orang. Namun belakangan ini menjadi 6.000 – 10.000 orang per hari yang divaksin.

“Peningkatan animo itu menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin juga meningkat. Semoga akan terus meningkat, hingga capaian vaksinasi di Sumenep sesuai yang diharapkan,” ujar Fauzi.

Ia menuturkan, untuk daerah-daerah di Jawa Timur, target capaian vaksinasi sebanyak 8.800 orang per hari. Namun khusus untuk Sumenep, pihaknya mentargetkan mampu memvaksin 10.000 orang per hari.

“Mangkanya ini perlu kerja keras semua elemen masyarakat. Kalau ada desa yang capaian vaksinasinya rendah, kami panggil kalebunnya. Ditanya, kendalanya apa? Nanti akan dibantu tim kabupaten turun langsung, demi melakukan percepatan vaksinasi,” terangnya. [brj]

Pemkab Sampang : 230 PNS Purna Tugas per Tahun 2021

LENSA MADURA·October 6, 2021

Nusantara7.com, Sampang – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mengalami pengurangan. Pasalnya, sebanyak 230 PNS akan memasuki masa pensiun per tahun 2021.

Kepala BKPSDM setempat, Arief Lukman Hidayat membenarkan hal itu. Semua PNS yang pensiun rata-rata akibat sudah memasuki masa usia pensiun.

“Juni kemarin sudah 230 ASN yang purna tugas. Mereka dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terangnya, Selasa (5/10/2021).

Ia menambahkan, penentuan masa pensiun setiap PNS tidak sama. Ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tenaga administrator yang rata-rata berada di OPD berbatas usia 58 tahun. Sementara untuk tenaga fungsional sampai 60 tahun.

“Kalau guru ada pembatasan berbeda karena fungsional. Sehingga siapapun yang jabatannya fungsional batas waktunya sampai 60 tahun mengabdi,” tegasnya.

Disinggung soal kebutuhan PNS di Sampang, pria yang akrab disapa Yoyok ini tidak bisa merinci lantaran kuota untuk rekrutmen PNS tergantung dari Pemerintah Pusat.

“Soal kuota kami hanya menerima instruksi dari pemerintah pusat. Sejak lama BKPSDM sudah mengajukan penambahan kuota. Namun belum berhasil,” tandasnya.

Sekedar diketahui, jumlah total PNS di Sampang sebanyak 7.236 orang. Mereka terdiri dari berbagai bidang. Mulai dari guru, tenaga administrator maupun tenaga kesehatan. [brj]

Mahasiswa UTM Bikin Aplikasi Mudahkan Pelaku UKM Bertransaksi dan Go Digital

LENSA MADURA·October 6, 2021November 2, 2021

nusantara7.com, Bangkalan – Dukungan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Bangkalan terus berdatangan. Semenjak pandemi Covid-19 melanda, hampir semua sektor lumpuh termasuk perekonomian. Itulah salah satu yang melatarbelakangi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (UTM) membuat aplikasi GGSSPEED.

Aplikasi tersebut sengaja dibuat oleh mahasiswa UTM dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal kepada UMKM khususnya UMKM lokal Bangkalan.

Salah satu inisiator pembuat aplikasi A Wasil Alfi Yunis mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut bertujuan agar sejawatnya dapat tetap bisa berkumpul dalam satu perusahaan. Selain itu agar UMKM khususnya di Bangkalan bisa menuju digitalisasi, mengingat saat ini masih pandemi.

“Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai jasa, mulai dari driver online, makanan dan berbagai jasa lainnya,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).

Yunis menjelaskan, untuk menggunakan aplikasi tersebut bisa diakses dengan cara mendownload di playstore. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengisi data diri.

Lalu diarahkan untuk mendaftar kemitraan, setelah itu akan ada MoU dibaca dan diisi. Setelah semuanya lengkap, admin akan meng-ACC dan akan ada instruksi didalamnya mengenai upload produk dan pengisian harga.

“Untuk harga jauh di bawah aplikasi lain. Kalau di aplikasi lain biasanya 9 ribu di kami hanya 5 ribu. Di aplikasi ini juga tidak ada mark up harga, jika di offlinenya harga barangnya 10 ribu, maka di aplikasi ini juga akan 10 ribu,” jelasnya.

Selain itu, aplikasi tersebut juga sudah bisa menggunakan cryptocurrency (uang digital) dalam proses transaksinya. “Itu juga menjadi salah satu poin kelebihan aplikasi ini,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi UTM A Yahya Surya Winata mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut memang inovasi dari mahasiswa. Namun dalam prosesnya tetap ada dorongan dari para dosen dengan seringnya mereka mengajak diskusi dalam proses lahirnya aplikasi ini.

“Ini yang pertama khususnya di Fakultas Ekonomi atau mungkin di UTM, karena mahasiswa ini belum lulus, kalau sebelumya mahasiswa baru melakukan hal semacam ini ketika sudah lulus,” katanya.

Dia berharap dilaunchingnya aplikasi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi bahwa memulai bisnis itu tidak harus menunggu selesai kuliah.

“Memulai bisnis itu bisa dilakukan saat menempuh kuliah, sehingga ketika sudah lulus bisa langsung merekrut tenaga kerja dan memberi manfaat kepada orang lain,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan, Iskandar Hidayat mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para mahasiswa dan UTM dengan dilaunchingnya aplikasi tersebut. Menurutnya secara tidak langsung akan sangat membantu UMKM lokal.

Selain itu, akan menjadi tantangan bagi Pemkab Bangkalan, karena dengan demikian, Pemkab harus meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM terutama di bidang mutu dan kualitas. “Karena tidak menutup kemungkinan konsumen akan mencari kualitas yang terbaik,” katanya.

Dalam upaya pembinaan UMKM, dia mengaku selalu menganggarkan setiap tahunnya. Namun dalam 2 tahun terakhir ini anggaran tersebut direfocusing untuk penanganan covid-19.

“Untuk tahun 2022 kami anggarkan sekitar 500 juta. Semoga tidak direfocusing lagi sehingga UMKM bisa meningkatkan produknya,” pungkasnya. (yus/igo)

Bertandang ke Kementerian PUPR, Pembangunan PUPR di Bangkalan Dapat Angin Segar

LENSA MADURA·October 6, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terus melakukan road show ke kementerian di Jakarta. Kali ini Bupati Ra Latif berserta rombongan berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/10/2021).

Ra Latif ditemui Sekjen Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah. Pada kesempatan itu Ra Latif menyampaikan tentang pengelolaan aset BPWS yang kini diserahkan ke Kementerian PUPR seperti Tanean Suramadu dan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) sisi Madura. Menurut Ra Latif kedua aset yang dibangun oleh BPWS tersebut diserahkan ke Kementrian PUPR.

Selain menyampaikan dua aset itu, Bupati juga menyampaikan Rencana pembangunan jalan lingkar selatan yang menghubungkan antara Kecamatan Labang ke Kecamatan Sreseh, Sampang. Selanjutnya Bupati juga menyampaikan soal penanganan Sungai Blega dan abrasi di pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan.

“Kita sampaikan beberapa hal itu ke Pak Sekjen PUPR. Alhamdulillah ada respon positif,” kata Ra Latif.

Menurut Ra Latif tanggapan dan saran dari Sekjen PUPR khusus untuk Tanean Suramadu dapat di kelola bersama antar 4 kabupaten di Madura. Karena di wilayah tersebut ada bangunan yang menggambarkan 4 Kabupaten di Madura.

“Sedangkan untuk SPAM Tangkel akan dilakukan kajian pemanfaatan dan operasionalnya. Untuk jalan lintas selatan juga dilakukan kajian karena sudah masuk di Perpres 80 Tahun 2019, dan diharapkan dimasukkan dalam program strategis nasional,” imbuhnya.

Sementara untuk penanganan Sungai Blega dan abrasi di kawasan pesisir, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Timur. “Karena itu menjadi kewenangan Provinsi dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII,” tuturnya. (eko/igo)

Masih Dikaji, Peruntukan Terminal Tipe A dan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan

LENSA MADURA·October 5, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terus melakukan safari ke pemerintah Pusat. Tujuannya untuk percepatan pembangunan di Kota Dzikir dan Shalawat, Bangkalan.

Kali ini Kunjungan kerja Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Ia diterima oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Irjen Polisi Drs Budi Setiyadi.

Ra Latif menyampaikan kunjungannya ke Kemenhub terkait keberlangsungan pembangunan terminal tipe A di Kabupaten Bangkalan yang sempat mangkrak.

Menurut Ra Latif, Dirjen Kementerian Perhubungan akan menurunkan tim untuk melakukan survey kembali dan mengkaji peruntukan terminal dimaksud.

“Apa tetap untuk terminal penumpang atau juga difungsikan terminal barang dan penumpang,” imbuh Ra Latif.

Selain membahas kelanjutan Pembangunan Terminal Tipe A, Bupati Bangkalan juga berdialog tentang rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan.

“Nanti Kementerian Perhubungan laut akan membantu proses rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dengan konsep KPBU dan diharapkan membuat kajian pendukungnya,” terangnya.

Terminal tipe A di jalan raya akses Suramadu lama tidak diurus. Sejumlah fasilitas pun rusak. Terminal tersebut dibangun di area lahan seluas 7 hektar dan terminal ini merupakan satu-satunya terminal kelas A yang ada di Pulau Garam Madura. (her/man)

Berkunjung Ke Tirta Wening, Ra Latif Ingin Sempurnakan Tata Kelola Air di Bangkalan

LENSA MADURA·October 4, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Peningkatan pelayanan terus menjadi perhatian Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan itu bahkan rela melakukan studi banding ke luar daerah untuk menimba ilmu. Terbaru Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu berkunjung ke Kota Kembang Bandung, Senin (4/10/2021).

Disana Ra Latif menggali informasi tentang tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan produktivitas PDAM di Bangkalan.

Dalam kunjungan bersama Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Plt Direktur PDAM tersebut Ra Latif diterima langsung oleh Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial.

Ra Latif mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka melihat dan mempelajari tata kelola manajemen air minum di Perumda Tirta Wening Kota Bandung.

Setelah berdiskusi di balai Kota Bandung, Ra Latif beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke kantor Perumda Tirta Wening. Disana ia mendapat paparan berbagai macam hal, seperti pengelolaan limbah, pembuatan AMDK dan laboratorium kesehatan lingkungan yang mempunyai potensi sumber pendapatan bagi Perumda Tirta Wening.

“Banyak hal yang perlu ditiru antara lain skema kerjasama bisnis to bisnis dalam pengembangan Perumda Tirta Wening,” kata Ra Latif.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan pada peninjauan lapangan laboratorium kesehatan lingkungan. Ra Latif melihat langsung proses aktifitas di tempat yang sudah memiliki konsumen banyak dan memiliki alat yang cukup lengkap itu.

Setelah itu rombongan bergeser ke lapangan pengelolaan limbah air dari limbah rumah tangga yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki luas sekitar 85 hektar dengan konsep kolam penampungan.

“Kita berharap tata kelola manajemen air dan pengembangan unit-unit usahanya dapat dikembangan di Kabupaten Bangkalan,” harapnya. (eko/igo)

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden

LENSA MADURA·September 30, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima Kabupaten, Kamis (30/9/2021).

Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut Wapres meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

“Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial.

“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021,” ujarnya.

Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen).

Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen).

Sementara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan di Kabupaten Bangkalan ada 25 desa yang tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Kokop meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur.

Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah. Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger.

Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin di tahun 2024 nanti. Setidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Bupati usai acara. (yus/igo)