LENSA MADURA – Page 54

Dialog Dengan Para Nelayan, Ra Latif Tampung Masukan Soal Merosotnya Hasil Tangkapan

LENSA MADURA·September 30, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Ra Latif Amin nampaknya memiliki agenda untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Ya, kegiatan itu tidak lain adalah menyapa masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sepulu Rabu (30/9/2021) malam. dimana masyarakatnya yang kebanyakan adalah nelayan.

Dalam kegiatan yang merupakan janji politik sejak awal itu ia banyak mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya para nelayan.

Diantaranya yakni mengenai semakin sulitnya mencari ikan karena adanya pembatasan wilayah tangkap oleh pertamina yang berdampak pada hasil tangkap yang menurun drastis.

“Kami melakukan serap aspirasi khusus kepada nelayan, nantinya akan kami carikan solusi terbaik agar hasil tangkap ikan para nelayan ini kembali normal,” ungkap Bupati.

Kegiatan yang dikemas dengan ngobrol santai Semalam Bersama Bupati Ra Latif dengan Tema “Nyapah Dhisah Masettong Pangestoh” terus dilakukan. Selain itu bupati juga bertemu dengan para Kepala Desa.

Tidak hanya soal tangkapan ikan yang merosot, para nelayan juga mengeluhkan minimnya perhatian pertamina (PHE-WMO) kepada para nelayan terdampak eksplorasi migas di laut utara Bangkalan.

Bupati berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak pertamina sehingga penyaluran tanggungjawab sosial atau CSR lebih tepat sasaran.

“Sehingga ada perhatian khusus kepada para nelayan, dan bisa menikmati karena mereka terdampak,” katanya.

Selain menyerap aspirasi para nelayan, Bupati Ra Latif juga menyalurkan bantuan berupa bibit ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Yakni berupa bibit ikan bandeng sebanyak 200.000 ekor dan 5.000 ekor. (ian/bkl)

Pemanfaatan DBHCHT Untuk peningkatan Mutu dan Pemulihan Ekonomi Daerah

LENSA MADURA·September 28, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangklan terus berkoordinasi dengan Bea Cukai mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Koordinasi tersebut merupak langkah atau upaya dalam mewudjudkan optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DBHCHT adalah bagian dari transfer dana ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau. DBHCHT digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi di daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni saat melakukan dialog bersama Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Yanuar Calliandra, Selasa (28/9/2021) di Pendopo Agung Bangkalan. Menurut Wabup, Kabupaten Bangkalan menerima 15 M dana bagi hasil cukai dan tembakau. Salah satu peruntukannya ialah digunakan untuk penanganan Covid-19.

“Peruntukannya untuk tahun ini hampir 75 persen untuk penanganan Covid-19, sisanya untuk sosialisasi dam penindakan rokok ilegal,” terang Wabup. Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Yanuar Calliandra mengatakan, Pemkab Bangkalan sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat tentang pemanfaatan DBHCHT. Sehingga Pemkab diperbolehkan mengalokasikan 75 persen DBHCHT untuk penanganan Covid-19. (ian/bkl)

25 Desa Berencana Akan “Disulap” Jadi Desa Mandiri

LENSA MADURA·September 28, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni mengikuti rapat virtual dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Selasa (28/9/2021). Dalam rapat virtual tersebut masalah yang sedang dibahas adalah mengenai penanggulangan kemiskinan utamanya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem.

Mohni mengatakan, di Kabupaten Bangkalan terdapat dua puluh lima desa yang bakal tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Yakni Kecamatan Kokop meliputi (Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur). Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah.

Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger. Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin pada tahun 2024 nanti. Setidak-tidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Mohni.

Kegiatan pengentasan kemuiskinan desa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bangkalan menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo dan Bojonegoro

Selama penanganan, nantinya Pemerintah Pusat akan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah baik Pemkab maupun Provinsi, sambung Mohni. (ian/bkl)

Tempat Wisata di Bangkalan Bakal Dibuka, Kepala Dinas Pastikan Prokes Terpenuhi

LENSA MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Tempat wisata di Kabupaten Bangkalan akan segera dibuka. Hal itu berdasarkan keputusan bersama saat Forkopimda Kabupaten Bangkalan menggelar silaturahmi bersama pelaku seni, pengelola tempat wisata, pegiat seni, para pengerap sapi di Pendopo Agung Bangkalan.

Sebelum dibuka, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan, Muhammad Hasan Faisol akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi wisata untuk memastikan fasilitas di wisata itu memenuhi syarat dan aman untuk pengunjung terutama ketersediaan protokol kesehatan.

“Besok sudah akan kami cek ke lokasi apakah sarana prasarana penunjang protokol kesehatan sudah sesuai atau belum, pastinya seluruh pelaku wisata sudah siap untuk membuka tempat pariwisata,” terangnya.

Meski begitu, kuota kegiatan tersebut haruslah sesuai pedoman, yakni sebanyak 50 persen dari kuota. Sehingga, kegiatan tetap dapat menerapkan jaga jarak.

“Selain itu, seluruh pengelola wisata harus mengajukan ijin kegiatan pada satgas penanganan Covid-19 Bangkalan sebelum dibuka,” kata Faisol.

Setidaknya kata Faisol, Ada sembilan tempat wisata yang akan dibuka, mulai dari Taman Rekreasi Kota (TRK), hutan mangrove Bancaran, pantai tlangoh Tanjung Bumi, pantai rindu, labuhan mangrove Sepulu, pantai biru Tanjung Bumi dan dermaga rindu Kecamatan Labang.

Wisata religi juga akan beroperasi seperti Pesarean Syaikhona Kholil Bangkalan dan Aermata Ebuh Arosbaya. “Nanti wisata-wisata itu akan menjadi percontohan bagi pengelola wisata yang lain,” imbuhnya. (bkl/han)

PKS Jatim : Perjuangkan Syaikhona Kholil bergelar pahlawan nasional

LENSA MADURA·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur berkomitmen terus memperjuangkan pemberian gelar terhadap ulama asal Madura, Syaikhona Muhammad Kholil, sebagai pahlawan nasional.

“Akan terus kami perjuangkan, beliau adalah guru dari para guru dan tokoh bangsa ini. Beliau guru para kiai yang menjadi spirit perjuangan melawan penjajah merebut kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan ketika dihubungi dari Surabaya, Senin.

Jajaran pengurus, kata dia, telah mengusulkan melalui anggota DPRD dari PKS agar tak berhenti mengawal upaya pemberian gelar dengan harapan dikukuhkan pada tahun ini atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan dukungan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berziarah ke makam Syaikhona Muhammad Kholil di Bangkalan di sela kunjungannya ke sejumlah kabupaten di Madura, Minggu (26/9).

Kedatangan Presiden PKS ke Madura dan berziarah ke Makam Syaikhona Kholil, kata Irwan, mempertegas sikap partai mendukung pemberian gelar pahlawan nasional.

Selain itu, rombongan pengurus DPP dan DPW PKS juga berkunjung ke kediaman KH Toha Cholili, yang merupakan cicit Syaikhona Cholil.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa sangat pantas jika Syaikhona Kholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional.

“Beliau sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu,” kata dia.

Syaikhu juga menyebut, Syaikhona Kholil merupakan guru dari dua ulama terbesar Indonesia yang melahirkan ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asyari serta KH Ahmad Dahlan.

Sementara itu, dukungan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Syaikhona Kholil muncul dari berbagai pihak, termasuk sejumlah partai politik.

Selain PKS, Partai Golkar dan Partai NasDem menunjukkan keseriusan dukungannya, termasuk menyelenggarakan seminar-seminar maupun upaya pemenuhan syarat lainnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar mendukung pemberian gelar tersebut karena memang Syaikhona Kholil dinilai sangat layak mendapatkannya.

Menurut dia, perjuangan Syaikhona Kholil bagi bangsa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan menjadi guru para ulama yang sekarang telah bergelar pahlawan terlebih dahulu.

“Syaikhona Kholil adalah inspirasi bagi semua anak bangsa, sejak dulu sampai sekarang,” tutur KH Miftachul Akhyar yang juga Rais Aam PBNU tersebut. (ant)

2 Atlet Minta Restu Bupati Ra Latif Amin Bakal Berangkat Ke PON Papua

LENSA MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Geliat olahraga di Kabupaten Bangkalan semakin menunjukkan kegembiraan. Setelah beberapa waktu lalu beberapa atlet asal Bangkalan diberangkatkan ke PON XX Papua.

Kali ini giliran National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bangkalan, mendatangi rumah dinas Bupati, R Abdul Latif Amin Imron di Pendopo Agung, Senin (27/9/2021). Mereka minta restu pengiriman dua atlet disabilitas ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Ketua NPC Bangkalan, Choirur Rosyid menyampaikan, 2 atlet tersebut yaitu Yunus Riyadi ada di cabang olahraga (Cabor) tenis meja dan Arifin Subhan di Cabor sepak bola Cerebral Palsy (CP). Dalam pemberangkatan, mereka akan didampingi oleh pelatihnya.

“Kita akan berangkat bulan depan, semoga lancar dan bisa menyumbangkan medali untuk Bangkalan,” katanya.

Terkait pemberangkatan ke Papua akan dikoordinir melalui Provinsi Jawa Timur. Tentunya, kata dia, sebelum itu harus dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu serta mentaati Protokol Kesehatan (Prokes) yang dianjurkan pemerintah.

“Pemberangkatan dari tanggal 2 sampai 15 November 2021 yang akan datang. Semoga tidak ada kendala,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron sangat mendukung dua atlet disabilitas yang akan diberangkat ke PON XX Papua. Menurut Bupati, para atlet yang ada di NPC ini sudah sering mengikuti ajang perlombaan di kancah internasional.

“Mudah-mudahan meraih prestasi dan mengharumkan nama baik Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya. (bkl/ian)

Ra Latif Berpesan Segala Lapisan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes, Meski PPKM Dilonggarkan

LENSA MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk melonggarkan kegiatan masyarakat yang berskala besar. Meski begitu masyarakat tidak sepenuhnya bisa menggelar kegiatan tanpa ada pemberitahuan atau izin dari Satgas Covid-19.

Menurut Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Keputusan itu diambil sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bangkalan akibat dampak pandemi Covid-19.

Bupati berharap, semua lapisan masyarakat khususnya pelaku budaya dan seni sama-sama berkomitmen untuk selalu disiplin dalam menerapkan prokes (protokol kesehatan) terutama dalam melaksanakan kegiatan.

“Kalau ini bisa berjalan lancar, maka dengan sendirinya ekonomi Bangkalan akan cepat pulih. Untuk itu kami berharap masyarakat dan para tokoh berkomitmen untuk tetap menerapkan prokes dan percepatan vaksinasi,” ujarnya saat rapat koordinasi dan Silaturahmi seluruh tokoh Sandur, Budayawan, Pelaku Wisata, Seniman, Tokoh Karapan Sapi dengan Forkopimda Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (27/09/2021).

Meski begitu, lanjut Bupati, masyarakat tidak bisa serta merta melaksanakan kegiatan berskala besar tanpa izin dari satgas Covid-19. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berskala besar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi harus ada pemberitahuan dulu ke satgas agar satgas bisa mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan dan dimana kegiatan itu dilaksanakan agar satgas juga bisa mengkroscek bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, kategori kegiatan berskala besar yang dimaksud diantaranya adalah pagelaran kebudayaan seperti karapan sapi, hajatan yang mengundang orkes dan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

“Jadi harus benar-benar menerapkan prokes yang ketat, salah satunya adalah maksimal 50 persen dari kapasitas. Misalnya karapan sapi, panitia, peserta hingga penonton harus sudah divaksin kedua,” pungkasnya. (bkl)

Pemkab Pamekasan Badrut Tamam Resmikan Mall Pelayanan Publik dan Layanan Administrasi Dukcapil Tangguh

LENSA MADURA·September 25, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tangguh di Kompleks Gedung Islamic Centre, Jl Raya Panglegur, Tlanakan, Rabu (22/9/2021).

Launching tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Pamekasan, Badrut Tamam disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Inisiatif mendirikan MPP ini tidak lepas dari upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terlebih gagsan ini juga sudah mendapat legitimasi dari MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai kabupaten tercepat mendirikan MPP pada 2019 lalu,” kata Bupati Badrut Tamam, Kamis (23/9/2021).

Legitimasi tersebut tidak lepas gagasan mendirikan MPP dilakukan sebelum genap 100 hari masa kerja Bupati Badrut Tamam bersama (Almarhum) Raja’e. “Sebelumnya masyarakat yang hendak mengurus perizinan usaha, dan layanan lainnya harus dipimpong dari beberapa tempat. Hal iu justru memperlambat kebutuhan layanan,” ungkapnya.

“Dari itu, dengan adanya MPP ini masyarakat tidak harus pindah tempat untuk mengurus layanan administrasi, karena sudah terpusat di satu tempat. Artinya tidak harus pindah dari satu dinas ke dinas lainnya, sehingga dengan adanya ini dapat memberikan pelayanan exelent kepada masyarakat,” jelasnya.

Layanan terpusat juga dilakukan sebagai bentuk komitmen menjadikan daerah yang dipimpinnya bersih dari berbagai jenis pungutan. “Dengan pelayanan exelent, cepat, profesional juga akan berdampak pada layanan tanpa pungutan. Karena selama ini kami komitmen Pamekasan harus menjadi kabupaten yang bersih dari pungutan,” tegasnya.

“Karena kami sangat meyakini bahwa pelayanan itu harus bersih dan betul-betul bersih, karena dengan memulai pelayanan yang bersih tentunya aspek pelayanan akan semakin baik dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya. [brj]

Bertahan Level 3 Penyebaran Covid-19 di Bangkalan, Ini Alasannya

LENSA MADURA·September 24, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Upaya penurunan level wilayah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bangkalan terus dilakukan. Namun demikian, hingga kini Bangkalan masih bertahan di level 3.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menjelaskan, belum tercapainya penurunan level di Bangkalan disebabkan kurang maksimalnya tracing. Terutama pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang banyak tiba di Bangkalan.

“Standartnya itu setiap pasien mendapatkan 15 orang kontak erat yang dapat di-tracing, namun kita masih di bawah itu,” ungkapnya, Selasa (21/9/2021).

Selain itu, ia menyebut, banyaknya PMI yang datang tak ada di rumah saat tracing dilakukan. Sehingga menyebabkan minimnya kontak erat yang dapat dicek. “Saat kita datangi tapi PMI tidak dirumah. Itu salah satu kendalanya,” tuturnya.

Ia menegaskan, terus melakukan upaya penurunan kasus dengan menggencarkan vaksinasi. “Kita lihat dua minggu lagi, tentu kami terus berupaya untuk dapat mencapai level dua dan level 1,” tuturnya.

Diketahui, saat ini vaksinasi di Bangkalan sudah mencapai 20 persen untuk level 1 dan 9 persen untuk level 2. Pihaknya terus mengenjot vaksinasi agar seluruh masyarakat Bangkalan dapat menciptakan kekebalan komunitas atau herd imunity. [brj]

Pemkab Bangkalan Kejar Tatget Vaksin, Masyarakat Dihimbau Manfaatkan Dosis yang Tersedia

LENSA MADURA·September 23, 2021October 27, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Kabupaten Bangkalan terus menyatukan komitmen untuk percepatan target vaksinasi di Bangkalan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sampai 22 September 2021 pencapaian vaksin di Bangkalan telah mencapai 241.673 vaksinasi dari target sasaran 825.180.

Hal tersebut dengan rincian vaksinasi pertama mencapai 167.085 atau 20,25%, vaksinasi ke dua 72.470 atau 8,78% dan vaksinasi ke tiga 2.118 atau 61,77%. Sedangkan untuk sisa stock vaksin yang ada di Bangkalan saat ini masih terdapat 303.502 dosis. Dengan capaian yang sudah ada kekurangan vaksinasi dosis pertama sekitar 657.555 dan kekurangan dosis ke dua sekitar 752.170.

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni MM berharap masyarakat dapat segera memanfaatkannya, sehingga target pencapaian vaksin dan herd imunity di Kabupaten Bangkalan dapat tercapai.

“Kita masih perlu bekerja keras dalam mengawal pencapaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. karena itu rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui permasalahan yang ada sekaligus menyusun strategi dalam upaya pencapaian vaksinasi,” ujar Wabup saat memimpin rapat evaluasi pencapaian target vaksinasi bersama unsur terkait di Pendopo Pratanu, Kamis (23/9/2021).

Untuk mencapai target vaksinasi dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Sudiyo, Dinas kesehatan telah merumuskan beberapa langkah diantaranya adalah mendata siswa siswi yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ke 1 dan 2, sehingga bisa menjadwal ulang pelayanan vaksinasi di masing-masing sekolah.

Kemudian memberdayakan bidan desa dan kader desa untuk melakukan house to house dan pembentukan 138 tim baru dari 281 desa. Dengan target sasaran masing-masing tim sebanyak 25 sasaran, memberdayakan bidan desa sebagai vaksinator dan sosialisasi memberikan informasi bagi warga yang belum melakukan vaksinasi oleh para kader.

“Selain itu kami juga akan memberlakukan syarat sertifikat vaksin ketika akan berkunjung ke tempat wisata, perayaan dan fasilitas publik lainnya. Selain itu tim satgas membuka pelayanan vaksinasi yang berpotensi terjadi kerumunan/keramaian dan drive thru di lokasi-lokasi tertentu. Selain itu kami juga akan terus mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektoral/tokoh agama untuk membuka pelayanan vaksinasi yang bersifat massal,” pungkasnya. (her/bkl)