Bintang Pos, Surabaya – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya KH Ahmad Saiful Chalim AR mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pemimpin berpaham komunis, sebab bila mereka yang dipilih akan justru mengancam keutuhan NKRI. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Anggota DPR RI Said Abdullah meminta restu untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur dengan mengunjungi sejumlah tokoh di beberapa daerah. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Malang, Jawa Timur, mencapai 40 persen dari daftar pemilih tetap sebanyak 612.565 pemilih. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Peta politik di pilgub Jatim mulai terlihat menyusul kehadiran pasangan Independen Eggy Sudjana dan Muhammad Sihat sudah mendaftar ke KPU Jatim, kemarin. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Hingga kini, KPU Provinsi Jawa Timur masih memverifikasi data dukungan untuk calon independen yang akan maju dalam Pilgub Jatim. Sebanyak 50 pekerja dikerahkan untuk menyeleksi persyaratan administrasi. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Jelang pemilihan gubernur (Pilgub), atmosfer politik di Jawa Timur yang terus memanas. Hal itu membuat Khofifah Indar Parawansa gerah. Bahkan, ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu menganggap demokrasi di Jatim dalam kondisi darurat. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Deklarasi sekaligus peluncuran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, yang diusung PDIP, Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) akan melibatkan sedikitnya 40 ribu warga kota itu. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, menargetkan mendapatkan kursi minimal 25 dalam Pemilu Legislatif 2014. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bangkalan, Madura, menargetkan menguasai parlemen pada Pemilu 2014, yakni sekitar 30 kursi di DPRD setempat.
Bintang Pos, Surabaya — Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menghentikan pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Continue reading →