POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 17

Emil meminta Pemkab Trenggalek tindak lanjuti temuan omicron Warga Malang Usai ke Trenggalek

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·January 16, 2022January 17, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti informasi adanya temuan warga Malang yang terpapar COVID-19 varian baru Omicron usai melakukan kunjungan ke Trenggalek.

“Saat mendengar kabar tersebut, kita harus pastikan tracing dengan menyasar daerah yang pernah didatangi. Kami langsung menghubungi Bupati Trenggalek untuk memastikannya,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Awalnya, pasien agak keberatan untuk menginformasikan kontak erat selama di Trenggalek, namun akhirnya bersedia sehingga langsung ditindaklanjuti pemkab setempat.

Dari hasil koordinasi, Emil Dardak menjelaskan bahwa Tim Satgas COVID-19 Trenggalek telah melakukan pelacakan guna mengidentifikasi riwayat aktivitas pasien dan kontak erat yang dilakukan.

“Tadi sudah sambung dengan Bupati Trenggalek, dilaporkan bahwa tiga pilar, ketua RT dan petugas kesehatan sudah melaksanakan tracing. Rencananya juga testing dan treatment yang akan dilaksanakan besok,” ucap dia.

Sementara itu, terkait perkembangan di Malang, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu mengatakan bahwa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah berkoordinasi dengan Bupati Malang.

“Sore tadi, ibu gubernur telah melakukan pertemuan dengan bupati, dandim, kapolres, hingga Muspika Singosari atas ditemukannya warga yang terpapar COVID-19 varian omicron, dan yang dilakukan adalah bukan lockdown, melainkan PPKM mikro skala RT atau tepatnya di RT yang bersangkutan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa warga yang terkonfirmasi positif telah melakukan isolasi di safe house Kepanjen serta yang melakukan kontak erat, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Malang telah melakukan pengujian dan pelacakan.

Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik terhadap temuan kasus COVID-19 varian omicron di wilayah setempat.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, total angka kumulatif sebanyak delapan kasus, namun tiga orang di antaranya telah dinyatakan negatif sehingga menyisakan lima orang yang saat ini menjalani isolasi.

Pemprov Jatim, lanjut dia, bersama seluruh pemerintah daerah, TNI/Polri dan pemangku kepentingan lain telah melakukan langkah antisipasi dan koordinasi sejak November 2021.

“Termasuk upaya masif vaksinasi kepada seluruh masyarakat,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. atn

Kemenag menunggu kepastian penyelenggaraan haji dari Arab Saudi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·January 13, 2022January 17, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Kementerian Agama masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi dari Pemerintah Arab Saudi, kendati pelaksanaan ibadah umrah telah dibuka.

“Kepastian tentang ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada Tahun 1443H/2022 Masehi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis.

Zainut mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan rangkaian koordinasi dengan otoritas terkait pada November 2021 untuk memperoleh kepastian soal penyelenggaraan haji.

Sejak 20 hingga 23 November 2021, Kemenag bertemu dengan sejumlah pejabat teras Arab Saudi, seperti Menteri Urusan Islam Dakwah dan Penyuluhan Abdullatif Al Syeikh, Gubernur Mekah sekaligus Ketua Komite Pusat Haji Pangeran Khalid bin Al Faisal, dan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq bin Fauzam Al Rabeah.

Dari hasil pertemuan tersebut, katanya, otoritas kerajaan belum bisa memastikan soal penyelenggaraan haji, apakah akan dibuka atau kembali ditutup bagi calon jamaah luar negeri.

“Sampai dengan saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, belum dapat diperoleh,” kata dia.

Dari pertemuan tersebut, kata Zainut, selain membahas soal kepastian haji, juga perihal kuota apabila pelaksanaan ibadah haji dibuka. Karena salah satu tahapan persiapan penyelenggaraan haji adalah dilakukannya MoU tentang jumlah kuota haji.

“Pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaraan haji,” kata dia.

Ia menjelaskan berdasarkan asumsi normal, perkiraan jadwal pemberangkatan jamaah haji kloter pertama akan diberangkatkan pada 5 Juni 2022.

Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji hanya sekitar lima bulan.

“Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas. Sehingga berbagai persiapan harus segera dilakukan,” kata dia.

Kendati belum ada kepastian soal haji, Kemenag meminta agar Komisi VIII bersama pemerintah dapat segera memulai berbagai persiapan mengingat waktu yang terbatas.

“Di antaranya persiapan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M,” kata Zainut. atr

Harlah ke 49 PPP di Jawa Timur Di Pimpin Langsung Oleh Hj Mundjidah Wahab

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·January 10, 2022January 14, 2022

TerasBerita9.com, Surabaya – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperingati hari lahir yang ke-49 pada 5 Januari 2022. Di Jawa Timur, harlah PPP dirayakan di kantor DPW PPP Jatim, Jalan Kendangsari, Surabaya.

Salah satu partai politik tertua di nusantara yang memiliki pemilih tradisional ini bertekad mempertebal suara mereka pada pemilu 2024 mendatang. Salah satunya, dengan menggarap pemilih milenial.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur bertekad untuk memaksimalkan persiapan menyongsong perhelatan Pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab. Continue reading →

ISNU Harap Gus Yahya bawa NU bangun jejaring teknologi informasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 27, 2021January 7, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur Dedy Rahman Prehanto berharap NU di bawah pimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Staquf mampu membangun jejaring di bidang teknologi informasi.

“Ini agar mendorong warga Nahdliyin membangun pergaulan, jejaring, dan ekosistem di bidang teknologi informasi di lingkungan NU,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Senin.

Tujuannya, kata dia, diharapkan semakin menjadikan teknologi informasi sebagai media dakwah dan informasi, mengingat perkembangannya saat ini sangat pesat, terutama bagi kaum milenial.

“Semoga dengan terpilihnya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU dapat lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda organisasi,” ucap dia.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FT Universitas Negeri Surabaya tersebut juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Yahya menjadi orang nomor satu di NU masa khidmat 2021-2026 pada Muktamar Ke-34 di Provinsi Lampung.

Dalam pandangannya, terpilihnya Gus Yahya yang dulunya pernah menjadi Juru Bicara Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentunya sangat memberikan dampak yang positif bagi NU.

Menurut dia, Gus Yahya sangat cocok dan pas memimpin PBNU dengan kapasitas dan kapabilitas serta rekam jejak yang disebutnya luar biasa.

“Selamat kepada Gus Yahya. Semoga dengan terpilihnya beliau sebagai ketua umum PBNU dapat membuat Nahdlatul Ulama semakin berkembang ke depannya,” tutur Dedy. (ant)

Komisi A DPRD minta Pejabat baru di lingkup Pemkot Surabaya mampu berinovasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 26, 2021January 7, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.

“Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.

“Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.

“Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi,” kata Eri.

Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).

Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan), Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)

Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).

Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja). (ant)

Gema Keadilan Jatim ajak anak muda ke parlemen untuk Sejahterkan rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 26, 2021January 7, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Muda Keadilan, mencari anak muda ker perlamen untuk memperjuangan kesejahteraan rakyat serta NKRI.

“Kami mencari pemuda yang mempunyai semangat juang untuk membela NKRI dan bisa menginspirasi pemuda lainnya,” ujar Ketua DPW Gema Keadilan Jawa Timur Ahmad Fuad Rahman di sela Rakerwil Gema Keadilan di Surabaya, Minggu.

Pihaknya berkomitmen mengajak anak-anak muda yang memiliki semangat membela NKRI untuk berjuang di parlemen karena sebagai tempat strategis memperjuangkan rakyat.

Gema Keadilan, kata dia, merupakan rumah pemuda sebagai tempat mengaktualisasikan diri berbuat nyata hingga belajar banyak hal.

“Siapa pun, semua anak muda bisa masuk. Di Gema Keadilan, pemuda bisa belajar kepemimpinan, pengembangan skill, belajar organisasi, bisnis dan seterusnya.Kami sudah menyiapkan semuanya,” kata politikus muda yang ujar juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Sementara itu, Rakerwil digelar pada 25-26 Desember 2021 dan pada kesempatan sama dilakukan pelantikan terhadap 38 ketua DPD Gema Keadilan dari seluruh kabupaten/kota seluruh Jatim.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan berharap para pemuda yang tergabung dalam Gema Keadilan menjadi kekuatan dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

“Jika kaum mudanya sudah memaksimalkan potensi diri masing-masing maka bisa dipastikan masa depan masyarakatnya akan berubah. Itulah semangat muda memajukan bangsa,” tuturnya. (ant)

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2021January 4, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin, memberikan saran kepada wali kota yang akan menjalankan mutasi besar besaran di Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini, menyusul pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Untuk pejabat yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, untuk sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi,” katanya.

Menurut dia, wali kota dipilih lima tahun sekali sehingga tidak elok jika sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan.

“Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Meski demikian, lanjut dia, mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya.

Arif Fathoni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pascadilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang, Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” katanya.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kecewa, ia mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah.

“Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.

“Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota,” katanya. (ant)

Kader PPP Baidowi Ingin Dorong Erick Thohir Jadi Capres di 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 17, 2021December 21, 2021

Terasberita9.com, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, saat di internal partainya ada dorongan dari kader terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Baidowi mengaku aspirasi dari kader PPP pun ditampung dengan baik sebagai masukan internal dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Di internal memang ada suara juga kalau Pak Erick diberikan kesempatan lewat PPP, ya namanya sebagai sebuah usulan dan aspirasi ya wajar-wajar aja kami terima,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya dorongan Erick Thohir untuk bisa diusung menjadi capres oleh PPP lantaran beberapa waktu lalu Menteri BUMN tersebut menjadi pembicara di workshop anggota DPRD PPP dari seluruh provinsi.

“Ada aspirasi dari masyarakat khususnya DPRD PPP ingin dengarkan paparan Erick Thohir dalm rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan tingkat kesejahteraan umat. Maka kami undang dan beliau hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara beberapa waktu lalu bukan untuk membicarakan Pilpres 2024 yang akan diusung PPP. Melainkan sebuah forum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sehingga dia mengaku usulan-usulan yang disampaikan oleh kader akan ditampung oleh internal PPP.

“Ada juga yang sampai mau mendorong tapi kami tahan karena kan enggak boleh karena bukan forumnya karena itu forumnya dengarkan gagasan-gagasan Erick Thohir tentang keindonesiaan, keislaman dan keanekaragaman,” pungkasnya. (jwp)

KSP Moeldoko Apresiasi Keputusan Baleg DPR RI soal RUU TPKS

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 12, 2021December 14, 2021

Terasberita9.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi inisiatif DPR.

“Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual kedalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual,” kata Moeldoko sebagaimana keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (11/12).

Seperti diketahui, sebelumnya Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui RUU TPKS menjadi inisiatif DPR, Rabu (8/12). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi.

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian/lembaga percepatan RUU TPKS, yang beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Gugus tugas melibatkan stakeholders dari berbagai unsur, mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban, dan sandaran bagi para korban,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pemerintah melalui Gugus Tugas akan mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, dengan melakukan koordinasi di seluruh tingkat.

Sebagai informasi, RUU TPKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021. (jwp)

Pemda Harus Optimalkan SDM, Belanja Pegawai dalam APBD Dibatasi 30%

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 10, 2021December 14, 2021

Terasberita9.com, Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik masa transisi lima tahun yang ditentukan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sembari menunggu aturan turunan UU tersebut, pemda harus menyiapkan rencana penganggaran belanja daerah.

Sebagaimana diberitakan, dalam UU HKPD ada sejumlah norma.

Di antaranya, alokasi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD. Selain itu, belanja infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal minimum 40 persen dari APBD.

Ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen itu bukan hal mudah untuk diterapkan. Selama ini, alokasi di setiap daerah lebih dari angka tersebut. ”Coba teman-teman lihat sendiri yang kami anggarkan untuk belanja pegawai ada berapa persen (dari APBD)? Kalau 30 persen, ya berat,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedradjad menambahkan, kebijakan tersebut cukup baik untuk mengatur belanja yang berkualitas. Namun, penerapannya memang harus bertahap.

”Kalau 1–2 tahun diterapkan, bakal sulit. Tapi, kalau bertahap hingga 5 tahun ke depan, mungkin bisa. Aturan dari pusat kan juga bertahap 5 tahun. Arahan dari pusat seperti apa untuk strategi terbaik sementara ini masih dalam pembahasan,” kata dia. Pada 2022, misalnya, Pemkot Surakarta merealisasikan belanja pegawai hingga 40 persen dari APBD 2022.

Senada, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi juga menyatakan bahwa aturan itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Terlebih, APBD 2022 Kota Jogja sudah disahkan 30 November lalu Rp 1,9 triliun. Di dalamnya diatur porsi belanja pegawai 40 persen dan belanja modal 60 persen. ”Saya kira kalau dilaksanakan dalam waktu cepat, tidak akan mudah bagi pemda. Karena sekarang mungkin banyak daerah yang komposisinya malah lebih banyak belanja pegawainya daripada belanja modalnya,” ujarnya kepada Radar Jogja di ruang kerjanya kemarin.

Penyesuaian itu, kata dia, tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Bukan hanya bagi Kota Jogja, melainkan juga kabupaten/kota lain. ”Karena ini akan menyangkut tentang status kepegawaian, administrasi, dan terutama adalah kinerja ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mendukung terbitnya UU HKPD. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyampaikan, regulasi itu akan memicu daerah untuk lebih produktif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. ”Anggaran bisa dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” kata Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak pernah melampaui batas angka 30 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Tahun ini, misalnya, belanja pegawai berada di angka 28 persen dari total APBD 2021 sebesar Rp 8,9 triliun. Tahun depan belanja pegawai kembali ditekan menjadi 27 persen dari total APBD. Adapun APBD 2022 Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 10,4 triliun.

Sementara itu, diberitakan Radar Banyuwangi, setelah UU HKPD diundangkan, Pemkab Banyuwangi bakal melakukan langkah-langkah tertentu agar belanja pegawai sesuai dengan ketentuan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penataan sumber daya manusia (SDM). Tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus dioptimalkan. ”Misalnya, dibuat analisis jabatan (anjab). SDM pada SKPD yang kelebihan tenaga bisa dialihkan ke SKPD lain yang kekurangan tenaga,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pemkab menghitung jumlah pegawai yang purnatugas (pensiun) hingga lima tahun ke depan. ”Kami juga harus mengendalikan pengadaan pegawai. Lebih mengedepankan SDM yang ada untuk diberdayakan secara maksimal,” kata dia. Pemkab juga terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menyokong kinerja pemerintah.

Pada bagian lain, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menuturkan, belanja yang berkualitas memang merupakan salah satu tujuan utama UU HKPD. Namun, Berly memberikan catatan.

”Perlu dikawal dalam APBD. Agar tidak banyak honor atau tunjangan yang dimasukkan dalam program-program pemda,” ujarnya. (jwp)