https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 18 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

Terasberita9.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menuntup kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Dia mengaku, sampai saat ini masih mencari-cari partai sebagai kendaraannya untuk maju dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Enggak bisa ditebak matematika begitu (nyapres). Mana aja takdir Tuhan ya,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya usai menghadiri acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Mantan Wali Kota Bandung ini tak memungkiri, saat ini tengah mempersiapkan untuk bergabung dengan partai politik (parpol). Hal ini penting demi rencananya untuk kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia.

“Pilihan itu (berpartai) kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang ke pemimpin nasional ya juga posisinya juga lebih baik harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan begitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kang Emil mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah petinggi parpol. Dia juga mengakui telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

“Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Airlangga dulu dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu penting,” tandas Kang Emil. (jwp)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

Terasberita9.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

Paripurna Ketok 40 RUU Prolegnas 2022 Termasuk didalamnya RUU TPKS dan Revisi UU PDP

Paripurna Ketok 40 RUU Prolegnas 2022 Termasuk didalamnya RUU TPKS dan Revisi UU PDP

Terasberita9.com, Daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022 akhirnya diketok DPR. Melalui pembahasan bersama badan legislasi, pemerintah, dan DPD, 40 RUU resmi masuk dalam daftar prolegnas tersebut.

Jumlah itu dinilai masih terlalu banyak. Sebab pada praktiknya, RUU dalam prolegnas yang disahkan setiap tahun bisa dihitung jari.

Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menyampaikan, ada 86 RUU usulan yang diterima. Dalam pembahasan Senin (6/11) malam, 40 RUU disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2022. ”Dengan perincian, 26 RUU diusulkan oleh DPR, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD,” jelasnya dalam rapat paripurna DPR kemarin (7/12).

Baleg, Kementerian Hukum dan HAM, serta panitia perancang UU DPD sepakat menggunakan empat parameter dalam menentukan daftar itu. Yakni, RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat I, RUU yang tinggal menunggu surat presiden, RUU yang telah diharmonisasikan di baleg, serta RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

Di dalamnya termasuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain prolegnas prioritas 2022, baleg juga melaporkan perubahan terhadap daftar prolegnas 2020– 2024. ”Menetapkan prolegnas perubahan ketiga dalam 2020– 2024, yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU,” lanjut Ibnu. Terdapat dua RUU usulan yang ditarik pemerintah. Namun, kemudian ada penambahan sembilan RUU usulan.

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan daftar prolegnas tahun depan itu. Dewan seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. ”DPR terlihat cukup ambisius dan bombastis jika melihat capaian kinerja DPR dua tahun terakhir,” terangnya.

Tahun ini saja, DPR hanya mengesahkan 7 RUU dari target 37 RUU pada prolegnas prioritas 2021. Menurut Lucius, penambahan jumlah RUU dalam daftar prolegnas prioritas 2022 seolah tidak mengindahkan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi yang mandek pada tahun ini.

Di sisi lain, kata Lucius, hal yang perlu diapresiasi dari penetapan prolegnas prioritas 2022 adalah penghapusan revisi UU BPK dari daftar. Menurut dia, hal itu merupakan langkah positif. Sebab, banyak kritik terhadap rencana revisi UU BPK ketika diusulkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022. (jwp)

Menko Polhukam Mahfud MD ingatkan Gubernur untuk membina reformasi birokrasi di daerah

Menko Polhukam Mahfud MD ingatkan Gubernur untuk membina reformasi birokrasi di daerah

terasberita9.com, Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh gubernur untuk membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi di daerah.

 

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan birokrasi dan reformasi,” kata Mahfud dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

 

Tercatat ada sebanyak 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.
“Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB,” ujarnya.

 

Sementara itu, enam kabupaten/kota telah menyampaikan penilaian mandiri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2020. Namun, mereka tidak melakukan hal serupa pada 2021.

 

Mahfud mengapresiasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mahfud meminta agar para gubernur bisa mengevaluasi kendala yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi sehingga nantinya bisa dilaporkan kepada pemerintah pusat dan ditangani Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

“Dilaporkan kepada pemerintah pusat secara teknis. Nanti ditangani oleh Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama dari waktu ke waktu,” tutur Mahfud. (ant)

 

Survei dari Indikator Politik Indonesia, Risma dan Sri Mulyani menteri terbaik di mata publik

Survei dari Indikator Politik Indonesia, Risma dan Sri Mulyani menteri terbaik di mata publik

terasberita9.com, Jakarta – Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini, menempatkan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani sebagai menteri dengan apresiasi positif atau terbaik di mata publik.

“Tri Rismaharini dan Sri Mulyani muncul sebagai menteri terbaik di mata publik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kedua nama menteri tersebut mendapat persentase masing-masing 12,5 persen dan 12,3 persen secara spontan dari 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Burhanuddin, kedua menteri perempuan tersebut dianggap publik memiliki kinerja positif. Tri Rismaharini, misalnya, dianggap berkompeten memimpin Kementerian Sosial.

Sedangkan, nama Sri Mulyani semakin terangkat terkait upaya Pemerintah mengembalikan kerugian negara dari megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satgas BLBI.

Usaha Sri Mulyani dengan terus memburu aset BLBI kapasitasnya dalam Satgas BLBI berbuah kepercayaan publik.

“Melalui pertanyaan secara spontan, dengan mewawancarai 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, nama Tri Rismaharini dan Sri Mulyani mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Usai dikumulatifkan, apresiasi positif yang diberikan publik terhadap Tri Rismaharini mencapai 12,5 persen. Sedangkan Sri Mulyani sebesar 12,3 persen.

“Saya rasa ini modal berharga untuk kedua menteri menjalankan tugasnya ke depan,” ujarnya pula. (ant)

PPP: Siap Jadikan Ridwan Kamil Gubernur Jabar Elite Partai jika Bergabung

PPP: Siap Jadikan Ridwan Kamil Gubernur Jabar Elite Partai jika Bergabung

terasberita9.com, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku partainya membuka lebar-lebar pintu terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jika ingin bergabung. Hal ini dikatakan Arsul Sani lantaran menanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berencana bergabung dengan partai politik tertentu guna Pilpres 2024.

“PPP membuka pintu lebar untuk Kang Emil bergabung,” ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (4/12).

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, PPP siap menjadikan Ridwan Kamil sebagai elite jika memutuskan bergabung dengan partai yang dikomandoi oleh Suharso Monoarfa ini.

“Insya Allah kalau di PPP orang dengan kapasitas seperti Kang Emil akan langsung menjadi elite partai dan tidak banyak berkompetisi dengan kader-kader PPP lain,” katanya.

Arsul menjelaskan, alasan Ridwan Kamil langsung diberikan jabatan tersebut lantaran PPP selama ini jarang orang-orang yang memiliki background intelektual, keilmuan dan teknokratis seperti Ridwan Kamil.

“Ini bisa dibandingkan dengan partai-partai lain yg orang-orang dengan background seperti itu sudah banyak. Sehingga harus terjadi kompetisi internal yang ketat lebih dulu untuk bisa tampil yang di depan dan menjadi ‘primus interpares’,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bakal gabug ke partai politik pada tahun 2022. Ini bertujuan agar dirinya bisa diusung oleh parpol di Pilpres 2024 mendatang. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menuturkan mengaku telah melaksanakan istikharah atau menentukan pilihan menjelang Pilpres 2024.

“Saya sudah ‘haqul yakin’ kalau di level nasional tidak mungkin independen. Jadi saya akan istikharah tahun depan mau masuk partai,” kata Kang Emil.

Kang Emil menyadari untuk masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak mungkin ditempuh melalui jalur independen. Ridwan Kamil mengaku tidak ambil pusing. Baginya, baik diusung sebagai calon RI 1 atau RI 2 pada muaranya adalah harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (jwp)

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

terasberita9.com, Gresik – Menjelang tutup tahun 2021, Dewan Gresik menggelar rapat paripurna secara marathon untuk mensahkan APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Ada tiga rapat sekaligus yang dituntaskan dalam satu hari. Rapat itu diantaranya, penetapan beracara di DPRD, Propemperda, dan laporan badan anggaran (Banggar).

Kendati digelar di akhir pekan, namun beberapa anggota dewan tetap meluangkan waktunya mengikuti rapat paripurna yang digelar tiga kali sekaligus. Ada 42 orang anggota dewan yang hadir, serta 19 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti secara daring.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Nur Saidah, dan Nur Hamim serta Ketua Dewan Abdul Qodir. Pada rapat pertama menyampaikan penetapan beracara di DPRD. Sebagai juru bicara adalah Abdullah Munir dari Fraksi Gerindra.

“Di sesi ini kami menitikberatkan pada kode etik yang telah ditentukan bersama. Bagaimana menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, dan kunjungan kerja. Sedang tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan. Baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Usai menuntaskan rapat tersebut, kemudian dilanjut program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Juru bicara dalam penyampaian ini. Yakni, Didin Nurhudi dari Fraksi Nasdem. Politisi tersebut, menyampaikan usulan 18 ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi perda.

“Ranperda ini merupakan usulan dari fraksi dan telah dibahas bersama untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Di pembahasan terakhir, Ketua Dewan Abdul Qodir yang memimpin rapat laporan badan anggaran (Banggar) dengan juru bicara Jumanto lebih menekankan pada kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 3,4 triliun.

“Kekuatan APBD itu terdiri dari pendapatan ai daerah Rp 1,2 triliun. Kemudian pendapatan dari transfer Rp 2,2 triliun serta lain-lain Rp 17 miliar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengikuti rapat via daring menyatakan terkait dengan itu semua. Pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan kekuatan APBD tahun 2022.

“Meski pembahasan ini ada dinamika tapi hal itu tidak ada masalah. Sebab, mengarahnya tetap ke pembangunan buat Kabupaten Gresik. Saran dan masukan dari fraksi dewan sangat diharapkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya. [brj]

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Terasberita9.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Terasberita.com, Kediri  – Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/2021) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.

Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri. Mulai dari upaya pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Fokus Pemerintah Kota Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemerintah Kota Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

“Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dan Firdaus serta dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Untuk pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Regina Nadya Suwono, fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. [brj]

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

KKPJ minta Presiden Bersihkan Oportunis Politik di Pemerintahannya

terasberita9.com, Jakarta  – Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan oportunisme politik di dalam pemerintahannya. Yakni, mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024.

KKPJ merupakan relawan pendukung Jokowi dari berbagai organisasi. Di antaranya, Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, serta Joman. Para loyalis Jokowi ini berkumpul pada Kamis (4/11/2021) sore di bilangan selatan Jakarta. Continue reading →