https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 21 – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi Mutasi 129 Pejabat Pemkot Surabaya

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi Mutasi 129 Pejabat Pemkot Surabaya

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi dan rotasi 129 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mutasi dan rotasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan dan kelurahan.

Acara pelantikan 129 pejabat tersebut, berlangsung di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya Lantai 6, Jum’at (1/10/2021). Rinciannya, Kepala Dinas / Kepala Bagian ada empat orang, Camat lima orang, Lurah 30 orang, Kasi Kecamatan / Kasubag Kecamatan / Kasi Kelurahan sebanyak 76 orang dan Sekretaris Kecamatan / Badan /Dinas / Kabid sebanyak 14 orang.

Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa kelurahan dan kecamatan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, ia meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar bekerja semaksimal mungkin.

“Karena itu saya ingin betul tolong tunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya,” kata Eri.

Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat pemkot, utamanya yang baru saja dilantik agar mengubah mindset bahwa kantor kelurahan dan kecamatan bukanlah tempat orang buangan. Bagi Wali Kota Eri, kelurahan atau kecamatan adalah tempat yang terbaik dan merupakan ujung tombak Pemkot Surabaya.

“Ketika njenengan (anda) hari ini diberikan amanah untuk yang terbaik kepada masyarakat, maka jangan pernah sia-siakan amanah ini. Karena pelayanan kita itu adalah kewajiban dan tugas kita sebagai aparat dan pejabat negara,” tegasnya.

Eri menegaskan, bahwa ketika saat ini dilantik menjadi pejabat struktural, bukan berarti akan selamanya mengemban amanah itu. Sebab, ia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat tersebut apakah sesuai dengan output atau target yang ditetapkan.

“Saya akan melakukan evaluasi setiap setahun sekali. Evaluasi ini adalah kinerja njenengan (anda) terkait dengan output apakah sesuai atau tidak. Ketika output njenengan tidak sesuai, maka bisa berhenti menjadi fungsional untuk dilatih kembali diklat kekurangannya apa, atau bahkan bisa jadi staf,” katanya.

Ketika pejabat tidak mampu mencapai output yang dihasilkan, Eri menilai, bahwa itu merupakan kesalahan yang fatal. Meski begitu, pejabat yang baru saja dilantik hari ini harus berbangga hati karena sudah diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab.

“Hari ini njenengan (anda) patut berbangga, karena njenengan saya berikan kepercayaan. Karena dari ratusan orang yang sudah dilakukan asesmen, hanya njenengan yang lulus,” ungkap dia.

Eri berharap, hasil asemen ini bukan hanya terbaik dalam bentuk tulisan saja. Tapi bagaimana hasil dari asesmen itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Ia meyakini, para pejabat yang baru saja dilantik itu mampu menjalankan amanah yang telah diberikan.

“Saya berharap dengan pelantikan hari ini, pertama maka pelayanan masyarakat lebih cepat. Kedua inovasi, lebih-lebih lagi di kelurahan dan kecamatan lebih cepat jalannya. Njenengan (anda) saya percaya ada di sana,” terangnya.

Dia kembali berpesan kepada mereka yang dilantik itu agar melepaskan ego sebagai seorang pejabat. Ia ingin agar para pejabat itu menanamkan ke hati bahwa mereka adalah seorang pelayan masyarakat. Sebab, gaji yang mereka dapatkan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

“Ini waktunya njenengan (anda) memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya yakin anda adalah orang-orang yang hebat, amanah dan bisa berkorban untuk masyarakat. Selamat bertugas dengan hati yang ikhlas, berjuang tanpa pamrih dan bahagiakan selalu masyarakat Surabaya,” tandasnya. [brj]

PKB: Wajib Usung Capres Sendiri Untuk Menang pada Pemilu Serentak 2024

PKB: Wajib Usung Capres Sendiri Untuk Menang pada Pemilu Serentak 2024

Nusantara7.com, Jakarta– Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 memang belum dimulai. Namun, langkah persiapan menyongsong agenda Pemilu 2024 terus dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satunya dengan melakukan penataan struktur kepartaian hingga ke tingkat ranting.

Wakil Ketua Umum PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid mengatakan, Pemilu 2024 adalah momentum bagi PKB untuk mewujudkan kembali kekuatan PKB yang dulu pernah menjadikan kader terbaiknya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden.

“Pemilu 2024 itu adalah pemilihan serentak, pilpres dan pileg. Dua-duanya harus menang, baru sempurna,” ujar Jazilul Fawaid seperti dalam pernyataan tertulisnya, hari ini.

Dikatakan Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–langkah untuk memenangkan pemilu serentak harus dibuktikan dengan dua hal, yakni menang di legislatif dan PKB harus bertekad untuk mengusung calon presiden (capres) sendiri. Sebab, dalam pemilu serentak, ada efek ekor jas, dimana parpol yang memiliki capres atau cawapres lah yang paling diuntungkan karena dipastikan akan mendongkrak perolehan suara partai.

“Pemilu lalu kita masih ada KH Ma’ruf Amin yang punya identitas ke-NU-an dan juga PKB. Bayangkan jika pada 2024 di gambar pasangan capres-cawapres tidak ada gambar PKB atau tokoh kita, kita terpaksa berkampanye untuk orang lain,” ujarnya.

Namun, karena ada syarat presidential threshold (PT) 20 persen untuk bisa mengusung pasangan calon, kata Gus Jazil, mau tidak mau PKB harus mencari tandem partai lain untuk berkoalisi. “Kita berharap 2024 suara PKB mengalami kenaikan dengan target 100 kursi DPR RI atau sekitar 15 persen suara di DPR,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, kata Gus Jazil, satu langkah yang harus dilakukan yaitu menggaungkan calon presiden atau calon wakil presiden dari internal PKB sendiri. “Kalau ada masukan dari DPW silakan dibahas siapa yang pas,” katanya.

Untuk target 100 kursi DPR, PKB melakukan penetapan kepengurusan DPC-DPW se-Indonesia dan penandatangan pakta integritas. Langkah itu dimaksudkan agar pengurus partai bukan menjadi urusan, tapi pengurus adalah bagian dari penataan struktur pemenangan. “Selepas ditandatangani harus menata struktur sampai tingkat ranting, struktur paling bawah sebagai alat pemenangan,” urainya.

Sementara coaching clinic dan pencalegan dini sebagai langkah cepat sehingga persiapan yang dilakukan semakin matang menyongsong Pemilu 2024.

Disisi lain, Gus Jazil mengaku optimistis perolehan suara PKB di Sumsel pada Pemilu 2024 mendatang akan meningkat. “Untuk wilayah Sumatera, basis suara PKB yaitu Lampung, Sumsel, Aceh, dan Riau. Nah untuk Lampung sudah jebol dua dapil, Aceh dua dapil. Sumsel baru satu. Kami berharap 2024 Dapil 1 da 2 Sumsel terisi untuk kursi DPR RI, seperti halnya Lampung dan Aceh. Minimal 2 dapil terisi dua-duanya. Syukur-syukur kalau bisa lebih,” katanya.

Menurut Gus Jazil, selama ini sebenarnya grassroot atau massa akat rumput PKB di Sumsel cukup kuat. Namun, hal itu tidak cukup sehingga perlu dilakukan penataan struktur kepengurusan hingga tingkat bawah.

“Teman-teman PKB harus ditata agar mampu menyapa dan mencari caleg yang kompeten. Saya yakin 2 dapil di Sumsel ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diisi kedua-duanya,” tuturnya. [brj]

DPD Golkar: Eri Cahyadi Dinilai Berhasil Rangkul Semua Elemen Masyarakat

DPD Golkar: Eri Cahyadi Dinilai Berhasil Rangkul Semua Elemen Masyarakat

Nusantara7.com, Surabaya– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung vaksinasi yang digelar oleh DPD II Golkar Surabaya di kantor DPD II Golkar Surabaya Jalan Adityawarman, Surabaya, Senin (27/9/2021). Bersama jajaran DPD Golkar Jawa Timur dan jajaran DPD Golkar Surabaya, ia sempat menyapa sejumlah warga yang hendak disuntik vaksin.

Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada DPD Golkar karena sudah memberikan vaksin sebanyak 1000 dosis kepada warga Kota Surabaya. Bagi dia, ketika ada yang menggelar vaksin di Kota Surabaya, maka atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan mewakili warga Kota Surabaya, ia mengucapkan terimakasih banyak, karena ini akan semakin mempercepat target vaksinasi di Kota Surabaya.

“Vaksin yang diberikan hari ini dari Yellow Klinik yang dibawa langsung dari Jakarta ke Surabaya. Ini akan membantu warga Surabaya agar tervaksin semuanya, sehingga target herd immunity di Kota Surabaya bisa segera tercapai,” kata Eri.

Ia berharap semoga kegiatan vaksinasi di partai Golkar hari ini dapat menjadi contoh bahwa vaksinasi ini bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Apalagi, Pemkot Surabaya tidak bisa sendiri, dan ketika berkolaborasi akan mampu memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya.

“Memang sudah ada beberapa partai yang melakukan vaksinasi, Cuma kami berharap kan tidak hanya sekali. Barangkali Golkar akan melakukan vaksinasi 1000 lagi di Surabaya, tentu kami sangat berterimakasih,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni menyampaikan terimakasih banyak karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah bersedia hadir untuk meninjau langsung vaksinasi di kantor DPD Golkar Surabaya itu. Ia juga memohon maaf kalau selama acara masih ada kekurangan. Namun, ia berharap tidak mengurangi substansi kegiatan vaksinasi yang merupakan upaya Partai Golkar dalam membantu pemkot menciptakan kekebalan komunal di Kota Surabaya.

“Kita semua bersepakat bahwa kita semuanya mendukung upaya Pak Wali dalam menangani Covid-19. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sudah semakin maju kencang,” kata Arif.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji juga menyampaikan rasa bangganya kepada Wali Kota Eri. Sebab, kini Surabaya sudah level 1 versi Asesmen Kemenkes. Menurutnya, keberhasilan ini berkat Wali Kota Eri mau melibatkan semua pihak, termasuk DPD Golkar Surabaya. “Hebatnya Pak Eri ini meskipun muda tetapi mampu menggandeng seluruh elemen masyarakat,” kata Sarmuji.

Ia juga mengakui bahwa mengamati betul langkah-langkah Wali Kota dalam memimpin Surabaya. Bahkan, beberapa hari lalu sudah mengumpulkan seluruh partai politik, mendengarkan dengan segala perspektif dari partai politik.

“Itu adalah langkah yang sangat keren menurut saya. Suatu waktu Pak Eri juga mungkin akan mendengarkan seluruh ormas-ormas mainstrem, mungkin juga awak media. Ini penting sebagai masukan bagi Pak Eri dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Menurutnya, kemampuan untuk merangkul orang, kemampuan untuk mendengarkan semua orang, tidak dimiliki oleh setiap pemimpin. Bahkan, kemampuan untuk kadang-kadang menanyakan hal-hal yang sudah diketahui jawabannya, itu menjadi penting untuk melibatkan semua pihak.

“Saya ucapkan terimakasih juga karena sudah bersedia harid di Golkar Surabaya ini. Ini juga merupakan simbol bahwa Pak Eri ini mau merangkul DPD Partai Golkar Surabaya meskipun dulu tidak satu rombongan mendukung Pak Eri. Tapi ke depan, insyallah setiap langkah Pak Eri demi kemaslahatan warga Surabaya, maka DPD Golkar Surabaya akan mendukung penuh langkah-langkah itu,” tandasnya. (brj)

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyetujui anggaran untuk anak-anak yatim piatu yang telah disahkan oleh Komisi VIII DPR RI. LaNyalla menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penyaluran anggaran anak yatim yang telah resmi disahkan tersebut.

“Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar Covid-19,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang Komisi VIII anggaran yang dialokasikan untuk anak yatim piatu tersebut telah diketok palu. Namun, anggaran itu belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

LaNyalla mengaku akan meminta jajarannya di DPD RI untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Ia tak mau anggaran tersebut jatuh kepada tangan yang tak berhak menerima, apalagi jika sampai diselewengkan.

“Kita harus mengawal anggaran ini agar sampai kepada anak yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh ada data yang keliru karena ini amanat,” pinta LaNyalla, Kamis (23/09/2021).

Anggaran untuk anak yatim piatu senilai Rp11,6 triliun telah diketok palu oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran sebanyak itu diperuntukkan bagi 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022.

Menurut LaNyalla, anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu, terlebih yang menjadi korban Covid-19. “Anggaran ini merupakan perhatian pemerintah terhadap anak yatim piatu dan kita ketahui jumlah anak yatim piatu bertambah cukup signifikan yang disebabkan kasus meninggal orang tua anak karena Covid-19,” tutur dia.

Senator asal Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk ikut mengawal distribusi anggaran tersebut agar sampai kepada mereka yang benar-benar sesuai kriteria. Menurutnya, masyarakat perlu mengawal mulai dari pendataan hingga pencairan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat.

“Masyarakat yang mengetahui terdapat anak yatim piatu, apalagi yang disebabkan Covid-19, maka harus membantu memasukkan datanya,” ajak LaNyalla. Sebagai bagian dari kelompok yang tahu betul kondisi di sekitar mereka, LaNyalla menilai masyarakat lah yang tahu betul kondisi dan keadaan anak-anak yatim piatu.

Itu sebabnya LaNyalla meminta masyarakat berpartisipasi aktif membantu anak-anak yatim piatu agar tersentuh program bantuan pemerintah ini.

“Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak memahami mekanismenya sehingga tidak mendaftarkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat harus membantu anak yatim tersebut,” kata LaNyalla. (jwp)

Perlu Dukungan Semua partai, Satu Partai Saja Lakukan Penolakan, Amendemen Sulit Dilakukan

Perlu Dukungan Semua partai, Satu Partai Saja Lakukan Penolakan, Amendemen Sulit Dilakukan

Nusantara7.com,Jakarta – MPR RI mewacanakan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Itu dilakukan agar ada arah pembangunan Indonesia untuk pemerintahan selanjutnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen terbatas tersebut tentunya akan sulit dilakukan jika ada satu partai politik di parlemen melakukan penolakan. Sehingga amandemen terbatas ini perlu dukungan semua partai politik.

“Untuk menghadirkan PPHN melalui Ketetapan MPR, terlebih dahulu harus dilakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945. Amendemen terbatas hanya menambahkan satu ayat di pasal 3 UUD NRI 1945 terkait kewenangan MPR menetapkan PPHN dan pasal 23 tentang persetujuan RUU APBN oleh DPR yang harus merujuk garis-garis kebijakan PPHN. Ini pun perlu dukungan seluruh partai politik, satu saja tidak setuju, amandemen sulit dilakukan,” ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Kamis (23/9).

Bamsoet menuturkan saat ini bangsa Indonesia sedang menginjakan kaki pada fase akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Karenanya, di tahun 2021-2022 merupakan waktu yang ideal untuk meletakan dasar legalitas yang tepat dalam menyusun PPHN sebagai haluan negara dalam program pembangunan jangka panjang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, jika seluruh partai politik sepakat terhadap pentingnya PPHN serta bentuk hukumnya melalui Ketetapan MPR, maka diharapkan proses amandemen selesai di tahun 2022.

“Kemudian dilanjutkan penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait PPHN pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 nanti, calon presiden dan calon wakil presiden dapat menetapkan visi dan misi sesuai dengan PPHN,” katanya.

Bamsoet menegaskan, amendemen konstitusi tersebut tidak akan menyasar hal lain di luar PPHN. Seperti menambah jabatan kepala negara menjadi tiga periode. Sebab fokus utama MPR adalah memasukan PPHN dalam UUD 1945.

“Tidak menyasar misalnya menambah periodisasi jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, ataupun memperpanjang beberapa tahun masa jabatan presiden. Mengingat tata cara amandemen konstitusi telah diatur pada Pasal 37 UUD NRI 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI di pasal 101 sampai dengan pasal 109,” ungkapnya.

Bamsoet menjelaskan pihaknya ingin memasukan PPHN dalam UUD 1945 lantaran menindaklanjuti berbagai rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Saat ini MPR RI periode 2019-2024 melalui Badan Pengkajian MPR sedang menyelesaikan rancangan PPHN beserta naskah akademiknya.

“Dari kajian Badan Pengkajian MPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI pada 18 Januari 2021, bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN adalah melalui Ketetapan MPR RI. Bukan melalui undang-undang yang bisa dibatalkan oleh Perppu, serta bukan dimasukan secara langsung dalam konstitusi,” pungkasnya. (jwp)

Pimpin PPP Jatim, Mundjidah Wahab – Habib Salim Berduet

Pimpin PPP Jatim, Mundjidah Wahab – Habib Salim Berduet

Nusantara7.com, Jakarta– Duet Hj Mundjidah Wahab – Habib Salim menjadi nahkoda baru dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur. Mundjidah merupakan Bupati Jombang, sedangkan Habib Salim Quraisy adalah salah satu pengasuh pondok Pesantren Ahlussunnah Wal Jamaah, Brani, Probolinggo.

Kepastian itu dilontarkan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi, Selasa (21/9/2021). “Nyai Mundjidah sebagai Ketua DPW PPP Jatim, sedangkan Habib Salim Quraisy sebagai sekretaris,” ujar Arwani Thomafi dalam siaran persnya.

Arwani menjelaskan, duet Munjidah-Habib Salim diharapkan dapat mempercepat akselerasi konsolidasi PPP di Jawa Timur, khususnya dalam menyambut Pemilu 2024. Arwani secara langsung menyerahkan Surat Keputusan DPP PPP kepengurusan DPW PPP periode 2021-2026.

Hadir dalam penyerahan itu Waketum DPP Ermalena, Ketua DPP Ainul Yaqin dan Wasekjen Idy Muzayad. Dari DPW Jatim hadir Habib Salim Qurasy, KH Mujahid Ansori, KH Ansori Baidhowi dan sejumlah kader PPP Jatim. Penyerahan SK dilakukan di Kantor DPP PPP di Jakarta.

Lebih lanjut, Sekjen DPP PPP mengungkapkan, duet dari kalangan pesantren dan habaib ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan PPP di Jawa Timur. Sejarah PPP khususnya di Jawa Timur, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari peran kiai, habaib dan pesantren.

Nyai Munjidah Wahab saat ini menjabat sebagai bupati Jombang. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Jombang. Nyai Munjidah Wahab merupakan salah satu puteri dari pendiri NU KH. Wahab Chasbullah. Sedangkan Sekretaris DPW PPP Jatim Habib Salim Quraisy merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo. [brj]

Ujian Tulis 284 Bakal Calon Kades di Polewali Mandar Sulbar

Ujian Tulis 284 Bakal Calon Kades di Polewali Mandar Sulbar

Nusantara7.com, Polewali – Sedikitnya 284 bakal calon kepala desa (Balon Kades) di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mengikuti ujian tertulis. Pelaksanaan ujian tertulis bagi balon kades ini, berlangsung di Gedung SMP Negeri 4 Polewali, Kecamatan Polewali.

Salah satu balon kades, Junaedi mengaku mampu menyelesaikan soal lebih cepat, karena materi yang diujikan cukup mudah hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ia juga mengatakan, ada penambahan materi soal terkait virus corona.

“Kebetulan kan kita ini mantan kepala desa, tentu dalam soal itu menyangkut hal masalah desa. Kalau mantan kepala desa tidak tahu jawabannya, itu kelewatan, ” ujar Junaedi kepada wartawan usai mengikuti ujian, Selasa siang (21/09/2021).

“Hampir sama dengan lalu-lalu (soal), hanya ada pengaruh corona yang timbul dalam soal,” sambungnya.

Menurut Junaedi, materi yang diberikan panitia sebanyak lima puluh nomor. Dia optimis, semuanya diselesaikan dengan benar.

“Kalau saya tidak ada yang susah karena itu soal pilihan ganda. Saya optimis lulus dengan baik, ” tutur Junaedi sambil tertawa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Andi Nursami Masdar mengatakan, ujian tertulis ini merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan kepala desa. Ia berharap, para peserta dapat menjawab seluruh soal dengan baik.

” Harapan saya dalam tahapan pilkades ini, di mana kita adakan ujian tertulis, berharap semua calon kades bisa menyelesaikan soal dengan baik, ” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (PMD) Abdul Malik menyebut lima hal yang menjadi muatan utama dalam soal ujian tertulis balon kades.

“Pertama tentang tata pemerintahan desa, kedua pengelolaan keuangan desa, ketiga pengawasan pemerintahan desa, keempat inovasi desa dan kelima tentang peningkatan ekonomi pedesaan, ” terangnya.

Selain itu, Malik juga mengungkapkan, materi soal yang tertuang dalam ujian tertulis, akan kembali diperdalam saat ujian wawancara balon kades, yang rencananya mulai digelar pada Rabu besok (22/09).

“Yang jelas, lima hal ini ada hubungannya dengan seleksi wawancara. Konten ini akan kembali diperdalam dalam seleksi wawancara yang akan digelar besok sampai 30 september 2021 mendatang, ” pungkas Malik.

(dtk)

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

Nusantara7.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)

 

KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024

KPU Beberkan Rencana Tahapan Pemilu 2024

Nusantara7.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan alasan dan tahapan Pemilu 2024 yang dilakukan bersamaan dengan Pilkada 2024. KPU berharap persetujuan tahapan Pemilu 2024 dapat dipercepat.

“Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024 tentu dengan pertimbangkan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan. Karena sekali lagi ini pertama kali pemilu dan pilkada di tahun yang sama tentu perlu dipertimbangkan bagaimana nanti parpol harus punya kursi yang disyaratkan atau suara yang disyaratkan oleh UU pemilihan UU 10 2016,” kata Ketua KPU, Ilham Saputra, dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR, Senin (6/9/2021). Continue reading →

Presiden Jokowi Besok ke Ponorogo Resmikan Waduk Bendo

Presiden Jokowi Besok ke Ponorogo Resmikan Waduk Bendo

nusantara7.com, Ponorogo – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bakal melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo. Agenda kunjungannya kali ini ke bumi reyog salah satunya melakukan peresmian waduk Bendo di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

“Insyallah Bapak Jokowi positif berkunjung ke Ponorogo. Hari-hari ini kami sudah berkomunikasi dan koordinasi dengan semua yang terlibat, baik dari Setorea, Korem, Pemprov Jatim,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko,Senin (6/9/2021). Continue reading →