POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 22

Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo Berkembang, KPK Juga Ungkap Modus Pencucian Uang

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 6, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Probolinggo – Selain mengumpulkan tambahan barang bukti atas perkara jual beli jabatan oleh Bupati Probolinggo, non aktif, Puput Tantriana Sari, KPK juga terus menyasar para pihak yang diduga terlibat kasus tersebut.

Kali ini rumah anak-anak tiri Puput Tantriana Sari, giliran digeledah KPK. Dua rumah megah di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, ditinggali Dini Rahmawati dan Zulmi Noor Hasani, itu didatangi petugas lembaga anti rasuah pada Sabtu (04/09/2021), sekitar pukul 13:00 WIB. Continue reading →

Ini Arahan dan Pesan Wabup untuk ASN-Warga, setelah Bupati Banjarnegara Ditahan KPK

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 5, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Banjarnegara – Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, menegaskan roda pemerintahan akan tetap berjalan pasca ditetapkannya Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka oleh KPK. Dia berpesan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghilangkan rasa cemas dan takut.

“Kami menyampaikan pesan-pesan (kepada OPD) untuk menjaga stabilitas. Jangan mengubah kinerja yang selama ini berjalan. Hilangkan rasa cemas, rasa takut untuk mengalir seperti biasa,” kata Syamsudin usai rapat dengan Kepala OPD di kantor Sekda Banjarnegara, Sabtu (4/9/2021) malam.

Ia juga menegaskan pasca ditetapkannya Bupati Banjarnegara sebagai tersangka, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Termasuk yang saat ini sudah berjalan akan terus dijalankan.

“Ini tidak akan mengganggu pelayanan. Untuk kegiatan yang sudah berjalan untuk terus berjalan. Yang belum berjalan agar nantinya dijalankan sesuai rencana yang sudah tersusun,” ujarnya.

Saat rapat dengan OPD, ia juga menyampaikan pesan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di antaranya tidak main-main dengan proyek, tidak ada korupsi, kolusi hingga konspirasi.

“Kami juga menyampaikan pesan dari pak gubernur agar PNS di Banjarnegara memahami tugas pokok dan fungsinya. Jangan main-main dengan proyek, tidak korupsi, kolusi dan konspirasi,” sebutnya.

Perihal adanya pro dan kontra terhadap penetapan tersangka terhadap Bupati Banjarnegara, ia berpesan agar masyarakat untuk dewasa dalam menyikapi hal tersebut.

“Kita berharap masyarakat jadi dewasa kita hidup dalam kurun waktu yang lama. Mudah-mudahan yang euphoria yang senang dan yang kecewa tidak berlebihan sehingga muncul kerukunan di tengah masyarakat,” imbaunya.

KPK menyebut Budhi Sarwono meraup Rp 2,1 miliar dari korupsi terkait pengadaan barang pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Budhi lalu ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi, yang tak lain adalah ketua tim pemenangannya pada Pilkada Banjarnegara tahun 2017 lalu.

“Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS yaitu Bupati Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Jumat (3/9).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i serta pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi Sarwono ditahan di Rutan Kavling C1 dan Kedy Afandi di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. (dtk)

Ketua Fraksi Gabungan PAN-PPP proses PAW anggotanya di DPRD Surabaya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 5, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Surabaya – Ketua Fraksi Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembanguan (PAN) DPRD Kota Surabaya Juliana Eva Wati menyiapkan proses pergantian antar-waktu (PAW) anggotanya yang wafat karena COVID-19.

Juliana Eva Wati yang kerap dipanggil Jeje di Surabaya, Sabtu, mengatakan, sebagai upaya mengawali kerjanya sebagai ketua fraksi, dirinya dan DPD PAN Surabaya tengah menyiapkan proses PAW untuk mengisi kursi yang ditinggalkan almarhum Hamka.

“Kami fokus proses PAW karena fraksi kami kehilangan satu anggota, dimana anggota ini juga kita fungsikan mengingat sebentar lagi akan ada PAK dan APBD. Sekaligus juga mengisi keterisian di komisi B yang harus diselesaikan,” katanya.

DPD PAN Surabaya sebelumnya memastikan Zuhrotul Mar’ah menggantikan anggota DPRD Surabaya dari PAN, Hamka Mudjiadi Salam yang meninggal usai terpapar COVID-19 pada Sabtu (31/7).

Jeje pun menyebut bahwa proses pengajuan PAW saaat ini juga sudah sampai di DPD PAN Surabaya tinggal proses ke KPU dan DPRD Surabaya.

Diketahui Jeje baru dikukuhkan menjadi Ketua fraksi PAN-PPP melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada Kamis (2/9). Jeje sendiri ini mengaku, telah menyiapkan banyak program yang telah menjadi amanat dari partai usai dikukuhkan.

“Ini amanat yang luar biasa, dan juga ada pesan khusus dari ketua DPD PAN dimana nantinya Fraksi PAN-PPP ini diisi dengan hal-hal yang baru,” ujarnya.

Politisi muda ini menjelaskan, bahwa penunjukan dirinya sebagai ketua fraksi supaya kaum milenial semakin dekat dengan wakil rakyatnya.

“Membuat hal baru difraksi kami sehingga nantinya anak muda bisa lebih dekat dan kami bisa menampung aspirasi mereka digedung parlemen ini,” ujarnya.

Jeje mengaku gagasannya ini telah dikomunikasikan dengan PPP sebagai partner kerja di fraksi.

“Karena pada prinsipnya fraksi ini diisi dua partai. Partai PPP pun juga mendukung hal itu. Kami juga harus solid. Soliditas kedua partai ini juga harus dijaga,” ujarnya. (ant)

Kelakar Kerja Sama sampai 2024 Belum Istimewa Antara Golkar dengan Gubernur DKI Jakarta

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 4, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Jakarta – Partai Golkar menjelaskan terkait kelakar ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang harapan kerja sama sampai 2024, bahkan hingga 2029. Golkar menyebut kerja sama yang dimaksud hanya sebatas koordinasi penanganan COVID-19.

“Karena dalam konteks acara vaksinasi dengan DPD Golkar DKI, kerja sama dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, berkoordinasi dengan Pak Anies dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah setempat (Gubernur),” kata Ketua DPP Golkar Bobby Adhitya Rizaldi, kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021). Continue reading →

PPP Dorong Bupati Jember Cari Terobosan dan Peluang di Luar APBD

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·September 3, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Jember– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Bupati Hendy Siswanto agar mencari terobosan dan peluang di luar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mendanai pembangunan.

“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal, menuju Jember sejahtera dan bahagia lahir batin dunia akhirat, dibutuhkan kepiawaian bupati dan wakil bupati untuk mencari terobosan dan peluang-peluang baru, untuk mendapatkan program dan anggaran yang sah halal dan dapat dipertanggungjawabkan di luar APBD tahun berjalan,” kata Imron Baihaqi, juru bicara Fraksi PPP. Continue reading →

2 Posisi Sepi Peminat, Sementara 56 Orang Berebut 16 Posisi dalam Jabatan Pemprov

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 1, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Surabaya– Lowongnya 18 jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Jatim yang dibuka sejak 4 Agustus telah memasuki tahapan akhir. Hingga saat ini, tersisa 56 orang pendaftar dari 108 orang pendaftar.

“Dari 18 posisi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka sejak awal Agustus, ada 108 yang mendaftar. Dan, dari jumlah itu ada 85 orang memenuhi syarat administrasi. Dari 18 posisi, ada dua posisi yang sepi peminat yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Asisten II Ekonomi Pembangunan. Yang melamar di dua posisi itu hanya satu orang yang sama. Akhirnya, dua posisi itu ditunda atau dibatalkan, sedangkan 16 posisi dilanjutkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/9/2021) Continue reading →

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas DPD Golkar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 30, 2021October 23, 2021

nusantara7.com.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.

“Dilihat dari aspek apapun rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat. Continue reading →

Pemkot Surabaya Matangkan Rencana PTM, Ini Pedomannya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 28, 2021August 29, 2021

Madura9.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya terus mematangkan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sesuai aturan, Kota Surabaya bisa menyelenggarakan PTM terbatas karena berstatus PPKM Level 3. Mesku begitu protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo menuturkan, sesuai SKB 4 Menteri, kewenangan penyelenggara PTM adalah pemerintah daerah. Artinya, pembukaan PTM di Surabaya ditentukan oleh pemkot dengan melihat kondisi kasus Covid-19 dan kesiapan protokol kesehatan (prokes) dari pihak sekolah.

“Jadi tidak serta merta ketika kita (Surabaya) turun ke Level 3, kemudian kita langsung bisa membuka PTM dan langsung jalan. Karena di SKB 4 menteri, diatur juga kesiapan-kesiapan sekolah, kemudian apa yang harus dilengkapi dan segala macam itu harus dipenuhi,” kata Supomo, Jumat (27/8/2021). Dia melanjutkan, dalam SKB 4 Menteri tersebut, ada beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM, di antaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

“Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya untuk melihat benar tidaknya yang pihak sekolah sampaikan,” katanya. Supomo mencontohkan, pihak sekolah menyampaikan dalam Dapodik jika memiliki 10 unit wastafel. Namun, saat dilakukan asesmen, kenyataanya di lapangan hanya tersedia satu unit wastafel. “Sehingga kita perlu melakukan cek ke lapangan (sekolah) juga. Satgas Covid-19 turun melakukan asesment,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, setelah melalui proses asesmen, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan simulasi PTM. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan PTM, penerapan prokes tetap terkontrol. “Setelah asesmen kita lakukan simulasi dulu. Karena jangan sampai kemudian ketika langsung dijalankan PTM, ternyata prokes di sana (sekolah) tidak terkontrol. Karenanya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mereka (pihak sekolah) menerapkan protokol itu,” kata Tri.

Aji menegaskan, kondisi ini tidak serta merta ketika PPKM di Surabaya turun ke Level 3, pembelajaran tatap muka langsung dibuka. Sebab, apabila mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus memastikan kesiapannya. “Memang secara Inmendagri diizinkan PTM. Tapi, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus siap dulu. Dan siswanya yang boleh masuk pun yang telah diizinkan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan PTM tidak masalah, anak itu bisa mengikuti daring,” katanya. Aji juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menyiapkan pembelajaran melalui hybrid, yakni daring dan luring. Jangan sampai pihak sekolah hanya menyiapkan luring (PTM), sedangkan pembelajaran melalui daring tidak dilakukan. “Nah, ini kan fungsi dari simulasi juga untuk melihat kesiapan pembelajaran secara hybrid itu bagaimana,” ujarnya. Sejauh ini, Aji mengungkapkan, bahwa simulasi PTM di Surabaya sebelumnya pernah dilakukan oleh 15 lembaga pendidikan pada bulan Desember 2020. Menurutnya, secara persyaratan sekolah tersebut telah siap melaksanakan tatap muka. “Karena simulasi sudah dilakukan. Kemudian kesiapan juga sudah disiapkan semua. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, maka akan kita cek ulang,” katanya.inj

Mendagri Janji Serius Pelototi APBD Pemda untuk Penurunan Stunting

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 23, 2021

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah (pemda) serius untuk menangani masalah penurunan stunting. Hal itu bisa dilakukan dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program atasi masalah tersebut.

Tito mengatakan tiga daerah yang alokasi anggarannya tertinggi untuk program penurunan stunting yakni Kalimantan Tengah Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah Rp 42,18 miliar, dan Papua Rp 31,48 miliar. Sementara yang alokasinya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, DKI Jakarta dan Bengkulu.

“Papua Barat belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta Rp 0,25 miliar, kemungkinan problema stuntingnya juga memang tidak besar dan Bengkulu Rp 0,35 miliar,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional ‘Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting’ secara virtual, Senin (23/8/2021).

Tito memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting dengan cara mengalokasikan anggaran penurunan stunting pada 2021. Bagi yang alokasi anggarannya rendah padahal angka stunting di daerahnya tinggi, dia mengaku akan ‘memelotinya’.

“Pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar serius dan betul-betul menjadikan program ini prioritas. Masukkan dalam APBD dengan jumlah yang cukup dan kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak/Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

“Tanpa dukungan dan keseriusan dari Pemda maka program nasional ini tidak akan berjalan secara maksimal. Pemerintah Pusat tidak akan mampu bekerja sendiri, Pemda lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” tambahnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan daerah yang angka stuntingnya melebihi rata-rata nasional yakni Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto 41,3% dan Kabupaten Bantaeng 21%, di Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 38,6%, dan di Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan 57%.

“Hal yang menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi kronis, kemudian rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita,” bebernya dalam kesempatan yang sama. (dtk)

Bantuan Paket Sembako dari PPP Jombang untuk PKL hingga Anak Yatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 21, 2021August 23, 2021

Jombang– PKL (pedagang kaki lima), anak yatim, fakir miskin, dan warga yang menjalani isoman (isolasi mandiri) menerima bantuan paket sembako yang disalurkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jombang, Jawa Timur.

Secara simbolis, penyaluran bantuan paket sembako sekaligus santunan anak yatim itu dilaksanakan di aula Pondok Pesantren Putri Al Lathifiyyah 2, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (20/8/2021).

Pembagian bansos tersebut merupakan gerakan sedekah Muharram sekaligus dalam rangka memperingati HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021 dan peringatan tahun baru islam 1443 Hijriah.

Kegiatan itu juga diikuti secara virtual pengurus ranting dan anak cabang PPP se-Kabupaten Jombang, DPW PPP Jatim serta DPP PPP. Sedangkan yang hadir di lokasi acara di antaranya Ketua DPC PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab, anggota DPRD Jatim dari PPP Silahudin Asyari, anggota DPR RI dari PPP Ema Umiyyatul Chusna serta anggota Farksi PPP DPRD Jombang dan sejumlah pengurus partai. Karena masih dalam situasi pandemi, protokol kesehatan diterapkan secara ketat dalam acara itu.

Ketua pelaksana kegiatan, Farid Alfarisi dalam laporannya menjelaskan, PPP Jombang menyalurkan ribuan paket sembako kepada PKL yang terdampak pandemi Covid-19, masyarakat yang isoman serta fakir miskin dan anak yatim. “Detailnya, 230 paket sembako untuk PKL, 230 paket sembako untuk yatim, 230 untuk isoman Covid-19, serta 2000 paket sembako untuk fakir miskin yang tedampak pandemi,” katanya.

Farid mengatakan, penyaluran paket sembako itu melibatkan anggota legislatif dari PPP mulai DPR RI Dapil VIII, DPRD Propinsi Dapil 10, dan Fraksi PPP DPRD Jombang, juga Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). “Kami saling menyemangati dan mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, serta menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” ujar Farid.

Ketua PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab menambahkan, kebijakan pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus 2021, tentu sangat berdampak bagi semua masyarakat terutama pelaku usaha kecil.

Oleh sebab itu, bantuan paket sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut Mundjidah, berbagai skema bantuan sosial sudah diberikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

“Selain bantuan dari pemerintah, peran serta masyarakat termasuk partai politik untuk ikut membantu meringankan beban warga kurang mampu,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Bupati Jombang ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi yang hadir secara virtual menyampaikan gerakan peduli di bulan Muharram yang dilakukan DPC PPP Jombang bisa dijadikan contoh oleh kader PPP di daerah lain.

“Kami juga mengapresiasi kiprah dan perjuangan Bu Nyai Mundjidah Wahab yang berhasil membesarkan PPP di Jombang. Yakni yang sebelumnya hanya 4 kursi legislatif, kini bertambah menjadi 7 kursi di DPRD Jombang,” ujarnya.

(brj)