POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 24

Demi Tercapainya Kekebalan Komunal, Ra Latif dukung Vaksinasi BPJS Ketenagakerjaan

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 14, 2021August 15, 2021

Madura9, Bangkalan – Salah satu upaya dalam memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan membentuk herd imunity atau kekebalan tubuh dalam kelompok masyarakat atau kekebalan komunal. Kemudian salah satu cara untuk pencapaian herd imunity tersebut adalah dengan pemberian vaksin terhadap masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, saat meninjau vaksinasi yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ra Latif, dukungan program vaksinasi juga diberikan oleh beberapa instansi dan elemen masyarakat, diantaranya oleh Mapolres Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, partai politik, ormas keagamaan. Kemudian pada hari ini dilaksanakan oleh BPJS Ketanagakerjaan pada para pekerja dan keluarganya.

Dijelaskanya, cakupan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan sendiri masih cukup rendah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan per tanggal 12 Agustus dosis 1 total 10,36 persen. Sementara untuk dosis 2 baru mencapai 5,6 persen. Padahal target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal di suatu daerah haru mencapai 70 persen.

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bangkalan untuk mencapai cakupan vaksin 70 persen. Salah satunya yakni dengan melibatkan berbagai pihak baik dalam memberikan edukasi serta pemberian suntikan dosis vaksinasi pada masyarakat.

“Kami selaku Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada BPJS Ketenagakerjaan yang telah ikut mensukseskan upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. Sekaligus melaksanakan kewajibannya dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat pekerja Bangkalan pada masa pandemi saat ini,” ujar Ra Latif .

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung program vaksinasi Pemerintah bagi pekerja dan masyarakat. Dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembentukan herd immunity sebagai salah satu upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Program vaksinasi ini digelar oleh BPJAMSOSTEK selama dua hari sebanyak 1.400 dosis vaksin untuk pekerja dan masyarakat umum di Madura,” ungkapnya. pemk

Bapak Presiden Anugerahi 335 Tokoh Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera-Bintang Jasa

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 12, 2021

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahi ratusan tokoh tanda kehormatan. Tanda kehormatan yang diberikan mulai Bintang Mahaputera Adipradana hingga Bintang Jasa Utama.

Acara penganugerahan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pukul 09.00 WIB, Kamis (12/8/2021). Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut hadir dalam penganugerahan tanda kehormatan itu.

Penganugerahan ini didasarkan pada Keppres No 76, 77, 78/TK Tahun 2021 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa.

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya. Ke-1 menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa kepada mereka yang nama jabatan dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Sekretaris Militer Presiden, Marsda TNI Tonny Harjono.

Ada 355 tokoh yang dianugerahi tanda kehormatan. Beberapa di antaranya almarhum Artidjo Alkostar, yang dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana hingga Komisaris Transmedia Ishadi SK, yang dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama.

Tanda kehormatan ini merupakan tanda kehormatan yang tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tanda kehormatan ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut daftar penerima Tanda Kehormatan:

Almarhum Artidjo Alkostar, dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana
2. Almarhum I Gede Ardika, dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana
3. Antonius Sujata, dianugerahi Bintang Mahaputera Utama
4. Maradaman Harahap, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya
5. Dipl. -Ing Jacobus Busono, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya
6. Almarhum Kusumokesowo, dianugerahi Bintang Budaya Parama Dharma
7. Almarhum Rusdi Sufi, dianugerahi Bintang Jasa Utama
8. Goldammer, Johan Georg, Andreas, dianugerahi Bintang Jasa Utama
9. Ishadi SK, dianugerahi Bintang Jasa Utama
10. Eurico Guterres, dianugerahi Bintang Jasa Utama
11. Almarhum Adnan Ibrahim, dianugerahi Bintang Jasa Pratama
12. Almarhum Ngadiah, dianugerahi Bintang Jasa Pratama
(Almarhum Adnan Ibrahim dan Almarhum Ngadiah mewakili 256 tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan COVID-19)
13. Almarhum Soehendro mewakili 66 tenaga kesehatan yang gugur dalam penanganan COVID-19, dianugerahi Bintang Jasa Nararya

(dtk)

Mensos Risma Akui Ada Beras Bansos Kualitas Jelek

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2021August 9, 2021

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui bahwa ada beras bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat berkualitas kurang bagus. Tapi, Risma memastikan bahwa beras yang jelek itu bisa langsung diganti dengan beras yang baru.

“Saya sudah mendapatkan laporan soal itu. Memang ada beberapa kasus di mana kualitas beras kurang baik. Tapi itu volumenya kecil dibandingkan dengan total beras yang kualitasnya baik. Kalaupun ada yang rusak, misalnya, langsung diganti dengan yang baru,” kata Mensos Risma dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).

Risma mengatakan penyaluran bantuan sosial beras (BSB) melibatkan sejumlah instansi sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan. “Untuk BSB 10 kg, Kemensos berperan menyerahkan data penerima bantuan kepada Kementerian Keuangan. Sementara beras dan penyalurannya oleh Perum Bulog,” ucapnya.

Untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Dinas sosial juga berwenang langsung meminta ganti kepada penyedia bila kualitas beras kurang memuaskan.

“Pemerintah daerah melalui dinas sosial diberikan kewenangan untuk mendistribusikan beras. Dinas sosial juga berwenang memastikan kualitas beras jenis medium dalam kondisi baik pada saat diterima masyarakat. Dinsos bisa langsung meminta ganti bila beras kurang bagus,” ujar Risma.

Untuk BSB 5 kg, distribusi menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas sosial. Dinas sosial juga berwenang langsung meminta ganti kepada penyedia bila kualitas beras kurang memuaskan.

Warga Tambora Keluhkan Kualitas Beras Bansos

Sejumlah warga di Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), mengeluhkan kualitas beras dari bantuan sosial (bansos). Warga menyebut beras yang diterimanya tak layak konsumsi karena terdapat banyak kutu dan batu kerikil.

“Berasnya agak kuning, kadang ada yang kutuan, kadang banyak batu. (Yang saya terima berasnya) kuning sama banyak batunya,” kata warga bernama Novi saat ditemui di rumahnya, Senin (9/8).

Pengurus RW 03, Kelurahan Angke, Ahmad menyebut, dari 366 warga yang menerima beras bantuan dari pemerintah, ada 20 yang komplain terkait kualitas beras yang diterimanya.

Ahmad mengatakan bantuan beras tersebut diterima melalui pos giro pada Jumat (6/8) siang dan dibagikan ke RT-RT setempat. Sementara ini, pihaknya menampung bantuan beras yang tak layak dari para penerima bantuan. (dtk)

Ra Latif Bupati Bangkalan Memastikan Bansos Beras Layak Konsumsi

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2021August 13, 2021

Madura9, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron blusukan ke Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Senin (9/8). Pria yang biasa disapa Ra Latif itu turun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu di Desa Jambu.

Ra Latif menyampaikan, sembako yang diserahkan kepada masyarakat merupakan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Beras itu bagus, putih, dan layak konsumsi.

”Kami menyerahkan 250 paket beras. Sedangkan Jumat lalu (6/8) kami telah menyerahkan 450 paket beras untuk beberapa desa di Kecamatan Galis,” ucapnya.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu mengatakan, penyaluran sembako akan terus dilakukan. Sasarannya masyarakat tidak mampu. Terutama yang terdampak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

”Kami bekerja sama dengan semua perangkat desa di tiap kecamatan untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

Ra Latif meminta masyarakat melapor jika menerima bantuan beras yang ternyata tidak layak konsumsi. Nantinya, Pemkab Bangkalan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan pemerintah pusat agar diganti yang baru.

”Respons selama ini cukup baik. Buktinya, beberapa waktu lalu langsung diganti setelah ada beras tidak layak konsumsi,” imbuhnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein menyatakan, bupati turun langsung ke lapangan untuk memastikan beras yang didistribusikan kepada penerima kondisinya bagus serta aman dikonsumsi.

”Sebab, beberapa hari lalu ada beras bansos yang tidak layak konsumsi,” tandasnya. rama

Ra Latif Ikuti Dzikir dan Sholawat HUT Kemerdekaan RI ke-76 dan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 H

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 9, 2021August 13, 2021

Madura9, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengikuti zikir dan salawat secara virtual yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di Pendapa Agung, Senin malam (9/8). Kegiatan itu untuk menyambut HUT Ke-76 Kemerdekaan Indonesia dan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1443 H.

Sebelum kegiatan dimulai, bupati yang biasa disapa Ra Latif itu memberikan santuan kepada 10 anak yatim. Penyerahan santunan itu juga berlangsung serentak secara virtual di 37 kabupaten dan kota lainnya di Jatim.

Ra Latif mengutarakan zikir dan salawat yang dilaksanakan bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) tersebut merupakan kegiatan Provinsi Jawa Timur. Karena dalam situasi pandemi Covid-19, pelaksanaannya digelar secara virtual.

“Mudah-mudahan dengan doa bersama ini,Covid-19diangkat oleh Tuhan dan segera berakhir di negeri tercinta ini,” harapnya.

Tahun Baru Hijriah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi semua umat Islam. Ra Latif berharap masyarakat terus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan. Bupati berpesan agar kegiatan keagamaan juga tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Diharapkan, momen HUT kemerdekaan yang ke-76 inidijadikan refleksi oleh masyarakatuntuk bersama-sama menerapkan prokes guna melawan Covid-19 dengan 5M. Yakni, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu menyatakan, jika masyarakat bersatu dan disiplin prokes, Covid-19 akan berakhir. Itu sebagaimana sejarah bangsa Indonesia yang berhasil merebut kemerdekaan setelah bersatu untuk tujuan yang sama.

”Kami tidak akan pernah lelah mengajak masyarakat bersatu melawan Covid-19 dengan menerapkan 5M,”tandasnya. rama

Komandan Pomdam V/Brawijaya cek pelaksanaan PPKM di Sumenep

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Surabaya – Komandan Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) V/Brawijaya Kolonel CPM Moh. Sawi mengecek pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Kodim Sumenep, Madura.

“Saya ditugaskan oleh Bapak Pangdam V/Brawijaya (Mayjen TNI Suharyanto) menjadi perwira pengawas pelaksanaan PPKM dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah Kodim Sumenep dan hari ini saya melakukan pengawasan di wilayah Sumenep,” ujar Kolonel Sawi dalam siaran pers diterima ANTARA di Surabaya, Kamis malam.

Perwira menengah melati tiga itu menyatakan dari laporan Komandan Kodim Sumenep Letkol Inf Nur Cholis diketahui bahwa pelaksanaan PPKM dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah itu sudah berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, tim Kodam V/Brawijaya juga melihat langsung kenyataan di lapangan dan diperoleh gambaran bahwa aparat pemerintah sudah menjalankan tugas dengan baik dalam upaya mencegah virus Corona semakin meluas.

Selain itu, masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, dinilai sudah memiliki kesadaran untuk menghindarkan diri dari infeksi virus yang sangat berbahaya tersebut.

“Jadi kami juga melihat langsung bagaimana masyarakat mematuhi protokol kesehatan, antara lain dengan mengenakan masker. Kami juga menerima laporan bahwa terkait vaksinasi, masyarakat Sumenep juga sangat antusias,” ucap-nya.

Hanya, kata dia, untuk masyarakat perdesaan, khususnya di wilayah kepulauan di Sumenep, vaksinasi itu masih terjadi perbedaan pandangan sehingga tidak sedikit warga yang masih takut divaksin.

Karena itu, Kodim Sumenep kini menjalin kerja sama dengan sejumlah tokoh agama dan organisasi keagamaan, seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa suntikan vaksin itu aman.

“Jadi, di desa-desa ini memang masih perlu upaya terus menerus untuk sosialisasi mengenai manfaat vaksin dalam menghadapi pandemi saat ini. Kodim sendiri, selama ini juga sudah melakukan pendekatan ke masyarakat, misalnya, dengan memberi bantuan, seperti beras dan kebutuhan lainnya,” katanya. ant

Khofifah: Kunci percepatan vaksinasi di Jatim adalah Sinergisitas dan kolaborasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2021August 5, 2021

Madura9, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sinergisitas dan kolaborasi menjadi kunci sukses percepatan layanan vaksinasi bagi masyarakat di wilayah setempat.

“Maksimalisasi sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai elemen strategis atau pemangku kebijakan tentunya akan mempercepat capaian vaksinasi,” ujar Khofifah di sela meninjau vaksinasi massal di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu,4/8.

Berbagai elemen tersebut, kata dia, seperti berbasis kampus, tempat pelayanan kesehatan, hingga perusahaan-perusahaan.

Gubernur Khofifah menambahkan dalam menerapkan sinergisitas dan kolaborasi, Dinas Pendidikan diminta fokus melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi, sedangkan Dinas Kesehatan Jatim menyinergikan dengan semua elemen strategis di Jatim.

Selain itu, vaksinasi massal merupakan wujud sinergisitas dan kolaborasi dengan pendekatan pentaheliks antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan perguruan tinggi.

“Seperti di UINSA seperti sekarang, universitas menyiapkan tempat dan kegiatan, Pemprov Jatim menyiapkan dosis vaksin, sementara Pemkot Surabaya menyiapkan tenaga kesehatan dan vaksinator,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Menurut dia, cara tersebut adalah program gotong royong dan semua pihak wajib bergandengan tangan membangun sinergisitas serta kolaborasi untuk bersama-sama memberikan layanan percepatan vaksinasi bagi masyarakat.

“Jadi ini akan menjadi format kebersamaan, kegotongroyongan dan keguyubrukunan di antara seluruh pemangku kebijakan di Jatim,” kata dia.

Pada kesempatan sama, mantan Menteri Sosial tersebut menjelaskan terdapat 4,2 juta masyarakat di Jatim yang masuk tahap vaksin dosis kedua sudah jatuh tempo.

Karena itulah, Khofifah memerlukan dukungan pasokan vaksin dari pemerintah pusat dan telah dilaporkan kepada Menteri Kesehatan maupun Menteri Dalam Negeri.

Vaksinasi massal di UINSA Surabaya digelar 4-5 Agustus 2021 dengan sasaran 5.000 peserta atau disiapkan 5.000 dosis vaksin untuk sivitas akademika universitas setempat, serta sebagian warga sekitar lingkungan kampus.

Turut hadir pada kesempatan tersebut sekaligus mendampingi Gubernur Khofifah adalah Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah kepala dinas terkait. ant

Wagub Jatim minta segera diganti kualitas bagus, Saat temukan beras bansos berkutu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2021August 5, 2021

Madura9, Bangkalan – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak minta beras berkutu untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat Bangkalan diganti dengan beras kualitas bagus.

“Saya mengapresiasi Pemkab Bangkalan dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati dan Kadinsos atas kerja cepatnya. Pagi-pagi bangun saya diberi info dan saya langsung lapor Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur bilang untuk menindaklanjuti dengan segera,” katanya saat meninjau langsung kondisi beras bantuan sosial berkutu tersebut di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

Bantuan sosial berupa beras sebanyak 3.000 paket tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial RI.

Saat dilakukan pengecekan, beras yang dikemas dengan bertulis “Bantuan Beras PPKM Darurat Kemensos RI” tersebut berwarna kuning dan berkutu.

“Jadi tadi kita menemukan bahwa kualitas beras bantuan ini memang tidak baik, tetapi sebenarnya banyak juga program-program bantuan pemerintah yang kualitas berasnya baik, termasuk yang dari Bulog itu baik,” kata Wagub.

Saat melakukan pengecekan, Wagub Jatim itu didampingi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta.

Saat itu, Wagub Emil meminta agar bantuan tersebut tidak didistribusikan terlebih dahulu.

Dalam beberapa hari ke depan, Emil memastikan beras pengganti akan segera dikirimkan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

“Ini tadi saya telpon Pak Alwi (Kadinsos Jatim), artinya hitungan hari harus sudah sampai penggantinya, karena masyarakat sudah nunggu,” katanya, menerangkan.

Menurut Emil, permasalahan harus diatasi bersama. Peran dari pemerintah daerah sangat penting dalam membantu pengawalan program yang datang dari Pemerintah Pusat.

“Ini kerja bersama, Kemensos ngurusi seluruh Indonesia dan Kemensos pun akan senang, tau ada temuan ini. Kita temukan karena pemda memang diminta Kemensos untuk turut mengawal penyaluran bansos. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah penting, jadi mohon di maklumi bahwa pemerintah daerah harus bisa membantu Kemensos mengawal program ini,” tuturnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kasus beras berkutu di Bangkalan itu, hanya sebagian saja, karena di beberapa kabupaten lain kualitasnya bagus.

“Tolong diingat, dari seluruh Jatim yang bermasalah ada di beberapa daerah, jadi yang lainnya menerima beras dengan kualitas bagus. Tetapi yang sedikit tapi bermasalah ini harus segera ditindak cepat,” katanya.

“Kami yakin juga kalau ini ada kaitan dengan amanah dari pemasok yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan, saya yakin,” ujarnya.

Selain itu, Emil sangat mengapresiasi respon cepat dari Pemkab Bangkalan dan berharap komunikasi seperti ini akan terus berjalan dengan baik.

Terakhir, Emil pun mengatakan bahwa antisipasi harus dilakukan dalam melihat masalah yang terjadi karena operasi bantuan ini dibuat simultan dengan melibatkan berbagai sumber.

“Antisipasinya kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan pemasoknya, kalau memang bener masalahnya dari penyedia, ya, harus dapat sanksi agar tidak terulang kembali,” ujarnya. ant

PDIP usul pusat isolasi terpadu kelurahan se-Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 1, 2021August 3, 2021

Madura9, Surabaya – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengusulkan pembentukan pusat isolasi terpadu didirikan di setiap desa dan kelurahan di 38 kabupaten/kota untuk menekan angka COVID-19.

“Kalau selama ini sudah ada, di daerah lain juga harus serupa. Ada tempat isolasi terpadu di semua daerah,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, hal tersebut mendesak untuk dilakukan mengingat persebaran kasus COVID-19 yang telah masuk ke lingkungan terkecil, termasuk persebaran klaster keluarga harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

“COVID-19 sudah menyeruak hingga ke desa-desa. Gagasan tempat isolasi terpusat di tiap desa dan kelurahan ini karena kasusnya semakin luas,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.

Dalam rangka mempersiapkan balai desa dan kelurahan isolasi terpadu, kata dia, tentunya harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur dan oksigen memadai.

Oleh sebab itu, lanjut Sri Untari, pemerintah daerah harus melakukan upaya refocusing anggaran untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pusat isolasi terpadu.

Ia berpandangan langkah ini dapat menjadi rujukan kebijakan yang berkaca dari efektivitas program kampung tangguh sehingga dapat melakukan penanganan pandemi COVID-19 di tingkatan paling mikro.

“Untuk tenaga kesehatannya bisa ambil dari Puskesdes dan Polindes, atau bisa merekrut relawan. Mereka membantu penguatan kampung tangguh,” kata perempuan yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.

Di sisi lain, sampai saat ini situasi COVID-19 di Jatim masih menunjukkan kasus yang tinggi, namun setiap harinya tercatat tidak seperti awal-awal Juli 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas Penanganan COVID-19 Jatim hingga hari ini pukul 16.00 WIB, secara kumulatif tercatat sebanyak 312.103 kasus terkonfirmasi positif.

Rinciannya, konfirmasi dirawat sebanyak 53.547 kasus (17,16 persen), kemudian angka kesembuhan mencapai 237.896 kasus (76,22 persen), dan meninggal dunia 20.660 kasus (6,62 persen).

Pekan ini, dari 38 daerah di Jatim, tercatat berstatus zona merah atau risiko penularan tinggi sebanyak 34 kabupaten/kota, sedangkan Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Ngawi adalah daerah berisiko penularan sedang atau zona oranye/jingga. ant

Warga diimbau kibarkan Bendera Merah Putih selama Agustus sambut HUT ke-76 RI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 1, 2021August 3, 2021

Madura9, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau warga Kota Pahlawan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh selama bulan Agustus dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

“Bagi warna bendera yang sudah mulai kusam, kami mohon untuk diganti baru,” kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu.

Imbauan tersebut sesuai dengan surat Wali Kota Surabaya bernomor 003.1/8716/436.3.1/2021 yang telah ditandatangani pada 29 Juli 2021. Surat imbauan itu sudah disebarkan ke pimpinan lembaga atau instansi pemerintah, direksi BUMN dan BUMD, pimpinan organisasi politik/masyarakat/ profesi/sosial/pemuda dan perguruan tinggi.

Selain itu juga para pimpinan kantor swasta atau asosiasi pengusaha, para pimpinan media cetak, elektronik/travel/komunitas, dan juga para Ketua RW/RT se-Kota Surabaya. Surat itu juga sudah dikirimkan kepada jajaran Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya, baik camat dan lurah se Surabaya.

Dalam surat imbauan tersebut, Wali Kota Eri meminta warga untuk berperan aktif dalam menyemarakkan peringatah HUT ke-76 Kemerdekaan RI ini. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Wali Kota Eri dalam surat tersebut yakni mengimbau warga untuk melakukan kerja bakti.

Namun, lanjut dia, karena saat ini masih masa pandemi COVID-19, maka kegiatan kerja bakti di masing-masing lingkungan warga dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan instansional dengan cara membersihkan saluran-saluran air atau fasilitas umum (pedestrian), sekolahan, pertokoan, perkantoran swasta dan pemerintah, serta dilingkungan perumahan.

“Tentunya, kegiatan kerja bakti ini harus dilakukan dengan melakukan protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, Eri juga mengimbau untuk menghias kota, di antaranya dengan menghias perkantoran, hotel, mal, restauran, supermarket, tempat hiburan umum, kantor swasta, sekolah, lingkungan tempat tinggi.

Eri juga meminta memasang logo, mengecat kembali bangunan gedung, pagar, gapura yang sudah kusam. Sedangkan bagi pemegang izin reklame diminta untuk membersihkan, mengecat dan menghias reklame-reklame yang berada di jembatan penyeberangan orang, bando jalan maupun yang berada di tempat titik–titik reklame yang telah ditentukan.

Untuk menghias kota ini agar terlihat lebih rapi dan tertib, lanjut Eri, maka pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Menur No. 31 Surabaya.

Guna menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan bangsa serta cinta tanah air, Eri juga meminta warga untuk memutarkan lagu-lagu perjuangan dan memakai pin Merah Putih di dada sebelah kiri mulai tanggal 1-31 Agustus 2021.

“Kami juga meminta untuk melaksanakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB diikuti oleh karyawan atau karyawati dengan tetap memenuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Adapun tata cara upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT ke-76 RI adalah pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, amanat inspektur upacara, dan doa bersama.

“Sementara tema peringatan HUT ke-76 RI tahun 2021 ini adalah ‘Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh’,” katanya. ant