NASIONAL

Jakarta, madura9 – Setelah ditemukan pada tahun 1941 dan diproduksikan pada tahun 1951, maka mulai mulai 9 Agustus 2021 pukul 00.01 WIB, operasional Wilayah Kerja (WK) Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR). Hal ini sekaligus mengukir perjalanan baru dalam kontribusinya sebagai salah satu wilayah kerja andalan nasional.

Dukungan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan WK Rokan selanjutnya, terlihat dari kehadiran mereka dalam acara seremoni Alih Kelola WK Rokan, yang diselenggarakan secara hybrid pada Minggu (8/8) malam, di Pekanbaru dan Jakarta. Para tamu yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau, Syamsuar beserta jajarannya; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona. Ikut hadir pada acara tersebut adalah para Perwakilan Komisi Pengawas SKK Migas.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan, alih kelola Pengelolaan WK Rokan dari PT CPI ke PHR merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Setelah PT CPI berhasil mengelola wilayah kerja tersebut dengan baik, maka diharapkan PHR dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai.

Atas pengelolaan wilayah kerja yang baik, Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas menyampaikan terima kasih kepada PT CPI. “Sejak pertama kali diproduksikan pada tahun 1951 hingga tahun 2021, WK Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 Miliar barel minyak. Terima kasih atas usaha-usaha yang telah dilakukan,” kata Arifin.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menambahkan selain karena telah menghasilkan kinerja yang baik, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PT CPI yang telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia, serta pelaksanaan kegiatan CSR di Riau dan wilayah Indonesia lainnya.

Alih Kelola Berjalan Mulus
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. “Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada tahun 2030, maka sejak dua tahun lalu kami bekerja keras, mengusahakan agar alih kelola berjalan lancar dan tingkat produksi minyak pada akhir masa kontrak PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat WK Rokan saat ini masih mendukung 24% produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto.

alah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir masa kontrak. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan. Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal 8 isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk kepada Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada masa transisi berjalan dengan baik”, sambung Dwi.

Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya, “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa transisi bersama SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, andal dan lancar. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara,“ terangnya.

Keberlanjutan WK Rokan

Pada akhir Juli 2021, rata-rata produksi WK Rokan sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas bumi. Menteri Arifin berharap, PHR berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tersebut tidak lagi menurun bahkan dapat ditingkatkan.

“Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam memenuhi target produksi 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang,” tambah Menteri Arifin.

Dwi Soetjipto mengatakan, persiapan yang telah dilakukan pada masa transisi dapat menjadi modal PHR mengembangkan WK Rokan. Ke depan, diharapkan PHR memaksimalkan potensi yang ada di WK tersebut, antara lain melalui penerapan teknologi lanjutan.

Kontrak baru WK Rokan yang menganut sistem PSC Gross Split merupakan suatu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, Pertamina dituntut untuk tetap profesional dalam mengelola WK Rokan, serta meningkatkan investasi untuk dapat memaksimalkan produksi mengingat potensi WK Rokan yang masih cukup menjanjikan.

Produksi WK Rokan diharapkan dapat mencapai 165 ribu barel per hari pada akhir tahun 2021 dengan tambahan sumur-sumur baru yang dibor tahun ini. Selanjutnya WK Rokan diharapkan tetap menjadi salah satu penghasil utama minyak nasional.

Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), menyampaikan pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan kebanggaan bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik.

Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, imbuh Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial , komersial, asset supply chain management serta IT.

“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.

Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan agar terus fokus menjalankan amanah dari Pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.

“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh Stakeholder dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut,” jelas Nicke.

Hingga akhir tahun 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru. Komitmen ini merupakan komitmen investasi dan jumlah sumur terbesar di antara WK migas lain di Indonesia. Kegiatan pengeboran tersebut akan didukung dengan penyiapan tambahan 10 rig pemboran sehingga secara total tersedia 16 rig pemboran serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya.**

TENTANG SKK MIGAS
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (brj)

Madura9, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut.

Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No.29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021.

Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal.

Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen.

Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen.

Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2.

Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4.

Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. ant

Madura9, Jakarta – Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rajasapta Oktohari menyebut kontingen Indonesia untuk sementara sukses memenuhi target masuk peringkat 40 besar pada klasemen Olimpiade Tokyo 2020 setelah pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu menyumbang medali emas.

“Alhamdulillah akhirnya emas. Selamat pada pasangan Greysia/Apriyani. Insya-Allah lebih dari target yang direncanakan. Semoga lebih baik dari ranking 40,” kata pria yang akrab dipanggil Okto itu saat dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.

Emas dari cabang bulu tangkis ini didapat setelah Greysia/Apriyani mengalahkan pasangan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dengan skor 21-19, 21-15 dalam waktu 55 menit di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo.

Selain emas dari pasangan Greysia/Apriyani, kontingen Indonesia juga mendapatkan tambahan satu perunggu setelah Anthony Ginting sukses mengalahkan wakil Guatemala, Kevin Cordon dengan skor 21-11, 21-13.

Dengan koleksi satu emas, satu perak dan tiga perunggu, Indonesia sementara menempati peringkat 35 klasemen perolehan medali Olimpiade Tokyo. Sejauh ini, posisi itu jelas jadi peningkatan dibandingkan saat berakhir di posisi 47 klasemen akhir Olimpiade Rio 2016.

Kendati saat ini ada di 40 besar, kontingen Indonesia belum bisa tenang mengingat rangkaian Olimpiade Tokyo 2020 berlanjut hingga upacara penutupan 8 Agustus nanti dan masih ada 127 keping medali emas lagi diperebutkan.

Raihan perunggu Anthony Ginting, sekaligus menutup kiprah kontingen Indonesia di Tokyo, mengingat pasukan Merah Putih hanya mengirimkan 28 atlet dan semuanya sudah tampil di delapan cabang olahraga masing-masing.

Hingga Senin ini, kontingen Indonesia juga terbilang unggul di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Filipina dan Thailand sama-sama baru mengumpulkan satu keping medali emas dan menempati peringkat 51, sedangkan Malaysia di posisi 75 dengan satu perunggu.

Untuk di posisi puncak klasemen ada China dengan raihan 29 emas, 17 perak dan 16 perunggu, disusul Amerika Serikat dengan 22 emas, 25 perak, 17 perunggu. Tuan rumah Jepang berada di posisi tiga dengan 17 emas, 6 perak dan 10 perunggu. ant

Madura9. Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk periode 2-9 Agustus 2021.

“Dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-25 Juli 2021, selanjutnya diberlakukan PPKM level 1-4 pada 26 Juli – 2 Agustus 2021.

“PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021 kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan presentase BOR (bed occupancy ration),” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan pelaksanaan PPKM.

“Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu apakah menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan,” tambah Presiden.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, maka kebijakan gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan COVID-19 pada hari-hari terakhir.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang, kita harus menentukan derajat mobilitas masyarakat sesuai data hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat baik untuk kesehatan maupun perekonomian,” ungkap Presiden.

Dalam situasi apapun, tegas Presiden Jokowi, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan , memfasilitasi isolasi mandiri serta upaya-upaya sosial lainnya,” kata Presiden.

Presiden Jokowi meyakinkan bahwa COVID-19 adalah tantangan yang harus diatasi bersama.

“Melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini, Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini,” ungkap Presiden.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tertanggal 25 Juli 2021 daerah-daerah yang melaksanakan PPKM level 4 terdiri dari, pertama, Provinsi DKI Jakarta di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat).

Kedua, Provinsi Banten di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.

Ketiga, Provinsi Jawa Barat, terdiri dari kabupaten Purwakarta, Karawang, Bekasi, Sumedang, Bogor, Bandung Barat, Bandung, kota Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Bogor, Bekasi, Banjar, Bandung, Tasikmalaya.

Keempat, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Jepara, Sukoharjo, Rembang, Pati, Kudus, Klaten, Kebumen, Banyumas, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Kendal, Karanganyar, Demak, Batang, Banjarnegara, selanjutnya kota Tegal, Surakarta, Semarang, Salatiga, Magelang dan Pekalongan

Kelima, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Ketujuh, Provinsi Jawa Timur diterapkan di Kabupaten Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Gresik, Tuban, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Jombang, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan, Situbondo, Kota Surabaya, Mojokerto, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, Batu, Probolinggo, Pasuruan.

Kedelapan, Provinsi Bali di Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Buleleng dan Kota Denpasar. ant

Madura9. Jakarta – Fenomena gelombang panas yang melanda sejumlah negara di benua Eropa dipastikan tidak terjadi di Indonesia, kata Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi Geofisika (BMKG), Herizal.

“Di wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena cuaca yang dikenal dengan gelombang panas tersebut. Yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kondisi suhu panas harian,” kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad.

Herizal mengatakan Badan Meteorologi Dunia melaporkan kejadian gelombang panas di wilayah Amerika Utara yang memecahkan beberapa rekor suhu tertinggi, seperti di wilayah British Columbia Kanada setinggi 49,6 derajat Celcius dan 47,7 derajat Celcius di Phoenix Arizona pada pertengahan bulan Juni 2021 telah berdampak luas pada kehidupan manusia maupun ekosistem.

Pada pekan pertama Agustus 2021, kata Herizal, sedang berlangsung kejadian gelombang panas di Eropa yang diprediksi bisa mencapai suhu 40 hingga 45 derajat Celcius di wilayah Eropa Selatan.

Gelombang panas atau dikenal dengan “heatwave” merupakan fenomena cuaca dimana suhu udara panas terjadi lebih tinggi 5 derajat Celcius dari rata-rata suhu maksimum harian di wilayah setempat, dan berlangsung selama lima hari atau lebih secara berturut-turut.

Herizal mengatakan fenomena gelombang panas ini biasanya terjadi di wilayah lintang menengah-tinggi seperti wilayah Amerika, Eropa dan Australia, dan terjadi pada wilayah yang memiliki massa daratan yang luas.

Secara dinamika atmosfer, kata Herizal, situasi itu dapat terjadi karena adanya udara panas yang terperangkap di suatu wilayah yang disebabkan adanya anomali dinamika atmosfer yang mengakibatkan aliran udara tidak bergerak pada wilayah yang luas, misalnya saat terbentuknya sistem tekanan tinggi dalam skala yang luas dan bertahan cukup lama.

“Secara geografis, wilayah Indonesia berada di wilayah ekuatorial, sehingga memiliki karakteristik dinamika atmosfer yang berbeda dengan wilayah lintang menengah-tinggi,” katanya.

Selain itu, kata Herizal, wilayah Indonesia juga memiliki karakteristik perubahan cuaca yang cepat. “Dengan perbedaan karakteristik dinamika atmosfer tersebut, dapat dikatakan bahwa wilayah Indonesia tidak terjadi fenomena cuaca yang dikenal dengan gelombang panas,” katanya.

Ia mengatakan umumnya gelombang panas terjadi di wilayah tropis, yang disebabkan oleh kondisi cuaca cerah pada siang hari dan relatif menguat pada saat posisi semu matahari berada di sekitar ekuatorial.

Berdasarkan siklus tahunan, kata Herizal, posisi semu matahari berada di Belahan Bumi Utara (BBU) pada Maret sampai pertengahan September.

“Pada periode ini angin timuran yang identik dengan musim kemarau terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” katanya.

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum pada 30 Juli 2021 tercatat antara 24,0-35,5 derajat Celcius. “Suhu maksimum sekitar 24 derajat Celcius terjadi di bagian tengah Papua dan maksimum mencapai 35,5 derajat Celcius terjadi di Kalimarau, Berau,” katanya.

Kondisi suhu maksimum dengan kisaran tersebut, menurut Herizal, masih berada pada kondisi normal, dimana perubahan suhu maksimum harian masih dapat terjadi dalam skala waktu harian bergantung pada kondisi cuaca atau awan di suatu wilayah.

Sampai akhir Juli 2021, sebagian besar wilayah Indonesia atau lebih dari 73 persen zona musim berada pada musim kemarau. “Walaupun hujan secara sporadis masih berpeluang terjadi di sebagian wilayah, secara umum situasi awan akan cukup rendah pada siang hari.

Herizal mengimbau masyarakat tetap mengantisipasi perubahan cuaca dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan diri, keluarga, serta lingkungan. ant