Bintang Pos, Jakarta – Polri gerah dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut Korps Bhayangkara sebagai lembaga terkorup. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie menantang KPK untuk menunjuk polisi yang melakukan tindak pidana korupsi agar bisa diminta pertanggungjawabannya.
“Polri ingin agar hasil kajian tersebut lebih terarah kepada simpul mana yang menjadi lokasi rawan korupsi dan siapa saja pelakunya yang harus dimintakan pertanggungjawabannya,” ujar Ronny di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/9).
Ronny meminta KPK untuk duduk bersama menjelaskan tudingannya tersebut. Sebab, Polri berharap bisa mendapat masukan dari KPK dan memperbaiki anggotanya. Ronny mengatakan Polri bersikap terbuka terhadap pengawasan, teguran dan koreksi masyarakat termasuk pengawas eksternal demi perbaikan Polri di masa depan.
“Kalau ada parameter yang menjadi dasarnya pernyataan tersebut, Polri ingin mengajak untuk beliau (KPK) duduk satu meja mendiskusikan bersama hasil kajian dan penelitian tersebut,” jelas Ronny.
Sebelumnya, pimpinan KPK Adnan Pandu Pradja menilai Polri sebagai institusi terkorup se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Selain Polri, DPR juga dituding punya citra yang sama seperti Polri.(mdk)
