Bintang Pos, Surabaya – Komisi B DPRD Jember, Jawa Timur, akan memanggil pengurus dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Harapan Makmur, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, yang mengalami dualisme. Dualisme berebut dana bagi hasil Perhutani.
Dualisme terjadi setelah diadakannya musyawarah luar biasa (MLB) organisasi itu. Satu kepengurusan memiliki akta notaris. Sementara kepengurusan yang lain tidak berakta notaris, tapi diakui oleh pemerintah desa setempat. Akibatnya dana bagi hasil produksi hutan dari Perhutani sebesar Rp 153 juta yang seharusnya diterima 2012 lalu, belum bisa diterima hingga saat ini.
“Kepengurusan ganda ini harus diselesaikan secara internal. Bagaimana caranya harus dicarikan solusi. Yang dilematis ini Perhutani. Ini bukan uang untuk rebutan,” kata Ketua Komisi B Anang Murwanto.
Menurut Anang, sebenarnya sudah ada kekhawatiran bahwa petani hutan tak siap dengan model bagi hasil dari Perhutani, mengingat jumlahnya yang besar. Di Jember, untuk tahun 2012, total ada dana bagi hasil sebesar Rp 658 juta. “Kalau tidak siap akan muncul persoalan di LMDH. Jadi dua kepengurusan harus didudukkan sama-sama,” kata Anang.
Hosidah, anggota Komisi B lainnya, mengingatkan, setiap lembaga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “Setiap perselisihan muncul pasti karena ada hak dan kewajiban yang dilanggar. Masing-masing pihak monggo koreksi, apa yang dilanggar. Jangan berkonflik, kan sama-sama LMDH Harapan Makmur,” katanya.
Kepala Perhutani Jember Nanang Sugiharto berharap Komisi B bisa ikut serta menyelesaikan konflik ini. “Kalau Komisi B membentuk tim independen untuk mengaudit ini, kami senang,” katanya.(bjt)
