Bintang Pos, Surabaya – Partai Golkar menyiapkan sanksi bagi pengurus yang tidak mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur periode 2014-2019.
“Kalau ada pengurus yang melawan dan tidak memenangkan ‘Karsa’ maka sudah disiapkan sanksi sesuai aturan berlaku,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sahat Tua Simanjutak kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Menurut dia, dengan diterbitkannya surat rekomendasi untuk pasangan calon gubernur bernomor R.452/GOLKAR/III/2013 oleh maka semua pengurus hingga kader harus solid mengantar Karsa kembali memimpin Jatim.
Sahat mengaku perintah tersebut langsung dari Ketua Umum DPP Partai Aburizal Bakrie. Mengamankannya, Golkar akan mengumpulkan seluruh pengurus DPD II se-Jatim pada 5-6 April 2013 di Malang.
“Acara itu akan dikemas dalam pengukuhan Forum Komunikasi Fraksi Partai Golkar se-Jatim. Total jumlah anggota dewan dari Golkar di provinsi ini ada 228 orang, baik tingkat satu maupun dua,” katanya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu mengungkapkan, selain dihadiri oleh ketua umum, pada kesempatan yang sama juga akan diserahkan rekomendasi dukungan Karsa dari DPP ke DPD.
“Ketua umum sekaligus mensosialisasikan kepada para ketua, sekretaris, bendahara DPD II se-Jatim serta seluruh anggota fraksi agar diteruskan ke jajaran di bawahnya. Perintah ini wajib dilaksanakan karena sudah menjadi keputusan DPP,” katanya.
Pihaknya yakin dukungan pengurus dan kader ke Karsa akan solid. Hal ini menilik hasil Rakerda Golkar Jatim yang mayoritas peserta mengusulkan nama Soekarwo.
Sementara itu, pihaknya juga telah melakukan survei di tingkat lokal maupun nasional. Hasilnya, pasangan Karsa paling tinggi dibanding calon lainnya, termasuk Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
“Hasil survei, duet Karsa tertinggi. Rakyat ternyata menginginkan gubernur mereka saat ini memimpin kembali. Diketahui rakyat ingin Karsa maka Golkar otomatis mendukungnya, karena rakyat adalah suara Golkar,” katanya.
Sebelumnya, sempat terjadi tarik ulur dukungan Golkar ke Karsa. Meski sudah mengusulkan Soekarwo, namun DPP belum memastikannya sampai surat rekomendasi akhirnya turun pada 20 Maret 2013.
Sahat mengakui hal tersebut wajar karena dalam politik tarik ulur dukungan sangat biasa terjadi. Namun, kata dia, setelah diterbitkan rekomendasi resmi dari DPP maka merupakan keputusan yang wajib hukumnya dilaksanakan. (ant-pgh)
