Bintang Pos, Surabaya – Dicoretnya pasangan Khofifah-Herman dari calon gubernur Jatim 2013, dinilai Hasyim Muzadi sebagai bentuk penjegalan yang dilakukan oleh salah satu pasangan cagub Jatim. Selain itu Hasyim juga menyerukan untuk masyarakat Jatim untuk golput alias tak menggunakan hak pilih suara dalam pemilihan gubernur Jatim 2013. “Kita sudah dijegal. Tidak ada pilihan lain selain melawan. Tidak cukup hanya proses hukum. Secara politik, kami menyerukan warga untuk golput,” papar kiai pengasuh Ponpes Al Hikam, Kota Malang ini, kemarin.
Untuk proses hukum, Hasyim mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Adapun untuk gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Hasyim mengaku baru akan dilayangkan hari ini, Jumat (19/7).
“Yang ke PTUN sudah. Untuk ke DKPP, rencananya besok (hari ini). Kami masih yakin, gugatan tersebut bisa menang,” ungkapnya.
Hasyim tak khawatir jika nanti keputusan dari dua lembaga tersebut ternyata berbeda. Karena keduanya bisa berjalan sendiri-sendiri. Gugatan ke DKPP menurut Hasyim, terkait dugaan pelanggaran etik komisioner KPU Jatim. Sedangkan untuk putusan PTUN menyangkut SK KPU tentang penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
“Jadi yang satu soal etika para komisioner dan yang satunya lagi terkait penggagalan keputusannya,” tegasnya.
Sementara itu Cawagub incumbent, Saifullah Yusuf, merespons manuver dari Hasyim Muzadi. Ketua PBNU yang biasa dipanggil Gus Ipul ini menyebut seruan Hasyim untuk golput atau memilih calon lain, itu merupakan tindakan politik yang tidak fair dan bagian dari black campaign. Karena menurut Gus Ipul, setiap warga yang memiliki hak pilih, berhak menentukan pilihan kepada siapapun calon.
“Saya sangat mengenal beliau-beliau sebagai guru saya. Saya masih yakin banyak teladan yang bisa diambil,” terangnya. Demikian pula soal tudingan pihaknya membangun kartel politik untuk menyabotase partai pendukung calon lain, Gus Ipul mengatakan tudingan itu tidak benar. Menurutnya, usaha setiap calon melakukan pendekatan ke partai politik untuk mencari dukungan adalah hal yang lazim terjadi di pilkada.
“Saya rasa setiap kandidat akan mencari dukungan partai sebanyak-banyaknya. Kita melakukan pendekatan ke partai. Ada yang mau dan juga ada yang tidak mau, itu biasa. Partai pun juga melihat sebelum memutuskan apakah akan mendukung atau tidak mendukung kadindat itu,” ujarnya.
Mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) ini juga mencontohkan ketika KarSa melakukan pendekatan ke PDIP. Namun ketika PDIP mengusung kandidat dari kadernya sendiri, Bambang DH-Said Abdullah, dirinya mengaku legowo dan menghormati keputusan PDIP.
“Semuanya ya harus sadar dan tidak usah memaksakan. Kalau ada yang mendukung, ya jalan. Kalau tidak ada, ya bisa melalui independen. Semua kan sudah diatur,” tegasnya.
Menanggapi isu yang menyebutkan KarSa bermain curang secara terstruktur dan sistematis, pihaknya tetap berpegang teguh pada undang-undang. Selama masih dalam koridor aturan perundangan, itu bukan pelanggaran.
“Dinamika politik ya seperti ini. Tidak hanya terjadi di Jawa Timur saja, tapi juga daerah lain. Nggak ada politik kartel itu. Sebab, aturannya sudah jelas. Ada jalan lain selain diusung parpol yaitu diberikan melalui jalur independen,” pungkasnya. (brl)
