Bintang Pos, Jakarta – Anak Indonesia tidak hanya butuh ujian nasional, tetapi juga guru demi pendidikan layak. Hiruk-pikuk UN justru mengubur substansi persoalan pendidikan di Indonesia, antara lain belum meratanya guru di daerah terpencil.
Itu diserukan Forum Siswa se-Jabodetabek bersama Network Education Watch (NEW) Indonesia pada Dialog Anak tentang Pendidikan Guru dan Ujian Nasional di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (6/5).
NEW Indonesia, yang terdiri atas berbagai organisasi peduli anak, mengingatkan, heboh UN jangan mengalihkan isu utama persoalan pendidikan yang perlu diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, minimnya kuantitas dan kualitas guru.
Robert B Triyana, Komite Pengarah NEW Indonesia, mengatakan, polemik UN tak dirasakan anak-anak di pelosok. Persoalan riil mereka adalah ketiadaan guru. ”Jangankan kualitas, kuantitas guru saja belum juga terpenuhi,” kata dia.
Kemarin, pelajar dan konsorsium organisasi masyarakat sipil berkumpul di KPAI, meminta dukungan agar pemerintah tidak diskriminatif pada anak-anak yang jauh dari pusat kekuasaan. Setiap hari, anak-anak di daerah sulit mengakses pendidikan layak, seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya di Maluku, Kabupaten Merangin di Jambi, dan Kabupaten Landak di Kalimantan Barat.
Di Maluku Barat Daya, ada sekolah yang hanya punya satu guru merangkap kepala sekolah. Itu pun jarang datang karena sering diundang acara kedinasan di ibu kota kabupaten/provinsi.
Kemarin, pelajar membaca petisi agar pemerintah segera menempatkan guru PNS di daerah terpencil. ”Kami butuh guru berkualitas. Kami yang tinggal di Jakarta dapat mengakses guru dengan mudah. Bagaimana dengan kawan kami sesama pelajar di daerah kekurangan guru?” kata Ratih, siswa SMK di Jakarta. (kom-pgh)
