Bintang Pos, Surabaya – Wakil Ketua Komisi E, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Maddu Mallu berpendapat, kendala pendidikan di Provinsi Papua bukan disebabkan minimnya jumlah guru namun karena sebaran guru yang tidak merata. Ditemui saat meninjau pelaksanaan ujian nasional di Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Timika, Senin siang (15/4/2013) Maddu Mallu mengaku banyak menemui sekolah yang minim tenaga pengajar di daerah pedalaman Papua. Sementara, dari peninjauan di sejumlah ibukota kabupaten jumlah guru justru berlebih.
“Kami banyak mendapati, sekolah yang hanya diisi oleh kepala sekolah dan seorang guru. Ini sangat memprihatinkan, karena informasi dari dinas terkait sudah ada penempatan guru di daerah terpencil, tapi kebanyakan justru tinggal di kota,” jelas Maddu Mallu.
Mallu berharap Gubernur Papua yang baru dilantik, Lukas Enembe, bisa memperbaiki sejumlah hal yang menyebabkan guru enggan tinggal di pedalaman Papua, seperti menyediakan perumahanan yang layak, pembayaran gaji yang lancar selain memberikan tunjangan daerah terpencil.
“Kami pernah mendapati kasus di Kabupaten Merauke dan Asmat, sejumlah guru yang mengajar di daerah pedalaman menerima gaji setelah beberapa bulan dan untuk mengambil gajinya harus ke kota. Inilah yang membuat guru malas kembali ke tempat kerja,” ujarnya.
Untuk membenahi sektor pendidikan di Papua, menurut Mallu, sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Papua sudah bekerjasama dengan Surya Institute untuk mendidik tenaga pengajar eksakta, karena pelajaran ini termasuk kurang diminati di Papua. Ia mengatakan, saat ini Komisi E DPR Papua yang menangani bidang pendidikan dan kesehatan sedang aktif meninjau pelaksanaan pendidikan gratis dari alokasi 30 persen dana otonomi khusus Papua.
Ia mengaku masih menemukan temuan pungutan di tingkat sekolah di sejumlah kabupaten. Ia berharap, alokasi anggaran yang besar dapat terserap dengan baik sampai ke tingkat implementasi di lapangan. (kom-kba)
