Pihaknya bahkan sudah mengimbau melalui edaran tertulis dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara serta Gubernur Jawa Timur yang berisi tentang kenetralan PNS.
Rasiyo, yang juga sekretaris daerah provinsi tersebut menerangkan akan ada sanksi tegas bagi pegawai negeri yang dengan sengaja melibatkan diri ke politik praktis atau mengikutsertakan lembaga sebagai tim pemenangan salah satu kandidat.
“Sanksinya sudah diatur di dalam peraturan berlaku. Jadi, tergantung tingkat kesalahan yang diperbuat pegawai. Sudah ada pula bagian yang menanganinya,” kata dia.
Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut mengaku tidak bisa membatasi hak politik pegawai dan anggota Korpri lainnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi memilih gubernur periode 2014-2019.
“PNS bukan berarti tidak punya hak politik, sehingga sebagai warga dia menyalurkan aspirasinya memilih. Tapi yang diingat, tidak boleh terlibat aktif dan membantu pemenangan kandidat tertentu,” katanya.
Pilkada Jatim diselenggarakan 29 Agustus 2013. Sebanyak empat kandidat dipastikan mengikuti dan memperebutkan jabatan sebagai orang nomor satu dan dua di provinsi ini.
Kandidat nomor urut pertama, yakni pasangan petahana, Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa). Berada di nomor urut dua pasangan jalur perseorangan, Eggi Sudjana-Muhammad Sihat.
Sedangkan, pasangan nomor urut tiga adalah Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan terakhir Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja.
Sebelumnya, pasangan nomor urut empat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Namun, setelah menggugat komisioner KPU Jatim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasangan yang diusung PKB dan beberapa partai politik nonparlemen tersebut direkomendasikan untuk diloloskan ke KPU Pusat.
Hingga akhirnya, KPU meloloskan nama Khofifah-Herman sebagai calon peserta, sekaligus mendapat nomor urut setelah KPU Pusat menggelar pleno pada Rabu (31/7) malam. anj
