Bintang Pos, Surabaya – Koalisi Tolak Kurikulum 2013 melaporkan program Kurikulum 2013 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis 21 Maret 2013. Program perumusan kurikulum baru ini dinilai sarat kejanggalan. Indikatornya, anggaran tiba-tiba membengkak empat kali lipat, dan masa proses pengadaan barang dan jasa sangat singkat.erasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Sekolah Tanpa Batas, dan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) ini mendesak KPK agar mengawasi secara ketat proses pembahasan anggaran dan pengadaan program Kurikulum 2013. Ikut bergabung ke koalisi beberapa praktisi pendidikan seperti Romo Beny Susetya, Jeirry Sumampow, Lody Paat dan Jimmy Paat.
Peneliti Monitoring Pelayanan Publik ICW , Siti Juliantari Rachman, menjelaskan, indikasi kejanggalan itu antara lain, terjadi perubahan anggaran sampai tiga kali, dari Rp 684 miliar menjadi Rp 1,4 triliun, dan terakhir Rp 2,49 triliun.
Dana awal Rp 684 miliar telah mendapat persetujuan DPR, sedangan anggaran penambahan masih tahap pembahasan. Dana tersebut baru diperuntukkan buat penyusunan kurikulum Kelas 1-3 tingkat Sekolah Dasar, serta kelas 1 bagi SMP dan SMA pada tahun ini. Tahun berikutnya dianggarkan lagi untuk kelas berbeda.
Kejanggalan lain, kata Siti, masa pelelangan akan sangat singkat. Sebab proses penulisan buku baru mencapai 25 persen, sedangkan buku tersebut sudah harus selesai cetak pada Juli 2013. “Kami khawatir, ini berpotensi permainan calo karena waktunya yang singkat, kualitas juga menjadi kurang baik,” kata Siti di KPK, Kamis, 21 Maret 2013.
Pengurus FSGI Retno Listyarti menambahkan, perencanaan program juga tampak tergesa-gesa. Sebab di dalam perencanaan awal program ini, tidak ada anggaran pelatihan, tetapi belakangan diadakan setelah DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 684 miliar pada Desember tahun lalu.
Selain itu, program pengadaan buku juga membengkak. Dari semula direncanakan hanya pengadaan 20 juta buku, tetapi belakangan meningkat beberapa kali lipat.
“Program pelatihan guru ini kami lihat sangat ambisius hendak direalisasikan pada 2013. Padahal pelatihan guru sangat tidak mungkin terealisasi pada Juli nanti,” kata Retno.
Dia pesimis pelatihan 40 ribu guru pelatih tersebut akan tuntas hanya dalam waktu sebulan. Karena indikasi tersebut, Retno meminta KPK mengawasi proses pembahasan anggaran dan pengadaan Kurikulum 2013. “Kami meminta KPK mengambil langkah pencegahan agar tidak dikorupsi,” kata Retno.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan Komisi akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengawasinya. “Kami juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Johan. (tem-pgh)
