Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, tengah mempersiapkan rekrutmen pejabat di Pertamina. Ini dilakukan karena posisi direktur Pertamina dan beberapa komisaris belum terisi.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Rini berjanji akan mencari sosok untuk jabatan kosong dalam dua minggu. Untuk memenuhi syarat pejabat bersih sesuai keinginan Jokowi, pemilihan ini harus melibatkan KPK.
Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, menyatakan kesiapan untuk melakukan rekam jejak para calon pejabat Pertamina.
“Tentu saja KPK menyambut baik jika memang dilibatkan dalam seleksi calon pejabat struktural,” kata Johan saat dihubungi, Sabtu 1 November 2014.
KPK mendapat banyak masukan dan laporan terkait banyaknya calon pejabat Pertamina yang bermasalah. Salah satu nama yang kini masuk, yakni Raden Priyono, mantan Ketua BP Migas yang disebut-sebut terlibat kasus sewa kapal tanker Joko Tole.
Selain itu, Rini pun disebut ingin memasukkan Ari Soemarno, yang tak lain adalah kakak kandungnya, untuk posisi Komisaris Utama Pertamina. Ari dan Rini, pernah diperiksa untuk dua kasus berbeda yang kini menggantung penanganan kasusnya di KPK.
KPK memeriksa Ari Soemarno untuk kasus Innospec, sedangkan Rini diperiksa untuk penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Rini sempat membantah nama-nama itu akan dimasukkan di struktur Pertamina.
Johan menegaskan, KPK juga berencana mengkaji sejumlah persoalan di sektor migas, salah satunya menyoroti Pertamina.
“KPK akan lakukan kajian pengelolaan migas,” kata Johan yang juga juru bicara KPK. vns
