Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, penyidik akan menelisik peran mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam proses persetujuan alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau. Saat uni, KPK tengah mendalami jenjang pengambilan keputusan dalam persetujuan revisi perubahan kawasan hutan yang diajukan Gubernur Riau Annas Maamun.“Pengambilan keputusan itu kan berjenjang. Kami mau lihat siapa yang paling bertanggung jawab. Kami tidak bisa sedini mungkin tiba-tiba mengatakan bahwa Menteri Kehutanan terlibat,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/12/2014).
Abraham mengatakan, KPK akan melihat siapa yang berwenang mengambil keputusan atas persetujuan permohonan revisi tersebut.Para saksi yang diperiksa KPK, lanjut Abraham, bukan berartirang terse obut berpotensi menjadi tersangka.
“Tidak harus orang yang sudah diperiksa KPK itu tiba-tiba, ujug-ujug bisa menjelma jadi tersangka. Harus ada alat bukti yang mendasari untuk kita menetapkan sebagai tersangka,” kata Abraham.
KPK, kata Abraham, akan mencari lebih dari dua alat bukti dahulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Abraham mengatakan, KPK sangat hati-hati dalam hal ini sehingga tak ada tersangka yang lepas hingga ke persidangan.
“Kami berharap kasus ini sampai ke pengadilan, itu pasti terbukti. Oleh karena itu, kami lama dalam menetapkan orang sebagai tersangka,” ujar Abraham.
Dalam surat dakwaan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau, Gulat Medali Emas Manurung, Zulkifli disebut memberi centang tanda persetujuan terhadap sebagian kawasan hutan menjadi bukan hutan yang diajukan Annas. Gulat lantas meminta Annas memasukkan lahan miliknya ke dalam pengajuan revisi alih fungsi hutan.
Annas pun memenuhi permintaan Gulat dan menerbitkan surat revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang ditujukan ke Menteri Kehutanan. Atas permintaan Annas, Gulat pun menyuap Gubernur Riau itu sebesar 156 ribu dollar Singapura dan Rp 500 juta. kmp
