Bintang Pos, Surabaya – Dukungan elemen masyarakat pada Khofifah Indarparawansa untuk memimpin Jawa Timur terus mengalir. Kali ini datang dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Mojokerto yang menyatakan sepenuhnya akan mendukung dan memenangkan Khofifah dalam Pilgub 29 Agustus mendatang.
“Kita sebagai perempuan sangat berkepentingan jika gubernur Jatim juga perempuan. Untuk itu, jika bunda (Khofifah,red) maju pada pilgub kita siiap memenangka beliau,” ungkap Indriati Adawiyah Sekertaris KPPI Mojokerto.
Menurutnya Khofifah merupakan salah satu kader Nahdliyin yang memiliki kecerdasan dan peka akan masalah sosial yang terjadi khususnya di Jawa Timur. Tak hanya peduli pada kaum perempuan, Khofifah yang menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat ini peduli pada semua lapisan masyarakat. “Harapan kita semua unsur perempuan mendukung beliau. Kita usung semangat emansipasi wanita yang diusung Kartini,” lanjutnya.
Indrianti menegaskan kesanggupannya untuk mendukung Khofifah dalam pilgub mendatang akan ia sosialisasikan pada 25 organisasi perempuan yang berada dibawah naungan KPPI. Lantaran, jika Khofifah menang dirinya berharap program-program pro perempuan akan tersentuh maksimal.”Saat ini memang sudah tersentuh tapi tidak maksimal hanya lapisan atas saja. Harapan kita jika pemimpinnya perempuan program pro perempuan akan menyentuh ke seluruh lapisan,” jelasnya.
Lebih lanjut Indri mengatakan keputusan mendukung Khofifah ini sudah bulat. Bahkan, organisasi yang berada dibawah naungan KPPI pun sudah sehati.”Perempuan harus lebih berdaya. Tunjukan emansipasi wanita,”pungkasnya.
Meskipun hingga kini belum tahu siapa yang bakal mendampingi Khofifah namun dukungan elemen masyarakat pada mantan menteri pemberdayaan perempuan ini terus mengalir. Beberapa waktu lalu, BEM Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Presidium Nasional (presnas) Jatim menyambut positif majunya Khofifah dalam pertarungan pilgub mendatang. Saat itu, Presnas Jatim beranggapan jika Khofifah maju masyarakat akan semakin banyak pilihan figur pemimpin sehingga berdampak positif pada demokrasi Jawa Timur. (brj-pgh)
