Jakarta – Mantan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pengendalian dan penanganan kemacetan lalu lintas di Ibukota DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Menurut Kuntoro, dibutuhkan jabatan tinggi, minimal di tingkat wakil presiden.
Alasannya, dengan tingkatan jabatan tersebut, wakil presiden tak hanya mampu mengorganisasi dan mensinkronisasikan kerja sejumlah menteri terkait, tetapi juga kepala daerah serta pimpinan lembaga-lembaga dan institusi lainnya.
“Seorang menteri tak akan mampu menggerakkan dan mengorganisasi antar kepala daerah dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, misalnya di wilayah perbatasan Jakarta-Bekasi atau Jakarta-Tangerang atau Depok dan Bogor,” ujar Kuntoro, Selasa (10/3/2015) malam, di Jakarta.
“Soal gorong-gorong dan trotoar, listrik dan sinyal lalu lintas. Tak mungkin hanya menggerakkan kepala daerah jika bukan melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan Dirut PLN. Juga soal penegakkan hukum di jalan tak mungkin jika tidak melibatkan polisi dan DLAJJR,” lanjutnya.
Untuk itu, menurut Kuntoro, yang kini memimpin Institut Deliverilogy Indonesia (IDeA), perlu sosok setingkat wapres yang menangani dan mengkoordinasi sejumlah menteri dan antar-kepala daerah serta pimpinan lembaga dan institusi lainnya.
“UKP4 dapat memantau penanganan beberapa langkah dari 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas, seperti trotoar, pasar-pasar dan pejalan kaki yang menjadi potensi kemacetan, serta pembangunan halte bus untuk koridor busway di sejumlah lintasan karena mencantol Wapres Boediono. Jika tanpa dukungan wapres tak bisa sebagian kecil langkah penanganan itu dijalankan,” tambah Kuntoro.
Setelah UKP4 dibubarkan dan sebagian fungsinya ditangani Kantor Staf Presiden, Kuntoro mengaku tidak tahu siapa lagi yang menangani 17 langkah penangangan kemacetan lalu lintas lagi.
“Saya khawatir jika tidak selevel wapres yang ikut memantau langkah-langkah penanganan kemacetan lalu lintas, bisa chaos. Gubernur DKI atau gubernur lainnya bisa sakit kepala menangani sendiri,” ujarnya.kom
