Jakarta – Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori, menyatakan bahwa militer di negaranya kini tengah bertransformasi untuk menjadi lebih aktif dari biasanya. Namun, dia buru-buru menegaskan, ini bukan berarti militer Jepang akan menjadi agresif.
Demikian kata Katori dalam acara perayaan 60 tahun Pasukan Bela Diri Jepang. Berlangsung di sebuah hotel di Jakarta, acara itu diikuti oleh kalangan diplomatik dan pebisnis Jepang, Indonesia dan mancanegara.
“Kabinet Jepang awal bulan ini mengumumkan bahwa peran Pasukan Bela Diri Jepang diperluas. Artinya tidak hanya melindungi personel Jepang namun juga personel negara sekutu bila diserang ketika menjalankan suatu tugas bersama-sama,” kata Katori kepada para wartawan.
Dia menampik anggapan bahwa kebijakan baru Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe itu akan membuat militer Negeri Matahari Terbit tersebut akan menjadi agresif. Peningkatan peran itu hanya untuk tujuan kolektif dalam bekerjasama dengan militer sekutu.
“Tidak bisa diartikan bahwa ini akan membuat pasukan kami menjadi agresif. Namun perannya hanya sedikit diperluas tidak saja melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi pasukan sekutu,” kata Katori.
Dia memberi contoh bila kapal militer Jepang dan sekutunya, Amerika Serikat, berpatroli bersama-sama. “Sebelumnya, militer kami bereaksi hanya bila kapalnya yang diserang. Namun, dengan kebijakan baru ini, kami juga berhak melindungi kapal Amerika bila mendapat serangan,” lanjut Katori.
Dia mengingatkan bahwa, kendati perannya kini ditingkatkan, militer Jepang masih tidak diperbolehkan bertindak agresif. “Konstitusi Jepang melarang militer kami untuk tampil agresif dalam menyelesaikan suatu masalah kecuali untuk pertahanan negara,” tegas Katori.
Peningkatan peran militer Jepang itu belakangan ini dikhawatirkan negara-negara tetangga, seperti China dan Korea Selatan. Mereka trauma akan agresivitas pasukan pendudukan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.
Tidak hanya di negara-negara tetangga, peningkatan peran Pasukan Bela Diri Jepang itu juga masih menjadi kontroversi di dalam negeri. Menurut stasiun berita Channel News Asia, parlemen Jepang Selasa ini mulai mendebatkan keputusan PM Abe itu.
Mereka membahas sampai sejauh mana militer Jepang bisa menerapkan peran barunya tersebut. Sementara itu, Dubes Katori menampik spekulasi bahwa peningkatan peran militer Jelang itu terkait ketegangan dengan China soal perebutan wilayah maritim.vns
