Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan menggelar sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rabu (12/1/2022). Kebijakan SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018.
Kepala Diskominfo Bangkalan Agus Sugianto Zain, mengatakan informasinya Perpres SPBE ini sedang dalam kajian untuk ditingkatkan menjadi Undang-undang. Sejak perpres SPBE diberlakukan ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menetapkan capaian indeks SPBE sebagai IKD (indikator kinerja daerah).
“Selain menjadi indikator kinerja daerah, capaian SPBE di masing-masing daerah juga dievaluasi setiap tahun oleh Kemenpan RB. Terdapat 47 indikator penilaian dan jika dipetakan terdistribusi ke sejumlah OPD yang wajib memenuhi. Oleh karena itu, implementasi SPBE ini merupakan kerja kolektif yang membutuhkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni berharap pemahaman para pimpinan OPD bisa lebih utuh. Pihaknya berharap dengan diterapkannya SPBE pelayanan pada sektor publik dapat terus ditingkatkan.
“Agar SPBE dapat langsung diimplementasikan, saya meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat segera disiapkan,” terangnya.
Mohni meminta agar kebijakan SPBE ini benar-benar dijalankan sesuai amanat Perpres bahwa pada lingkup Pemerintah Kabupaten penerapan SPBE berada dibawah koordinasi Sekda. Pihaknya berharap mulai hari ini supaya meningkatkan koordinasi antar OPD agar kebijakan SPBE bisa berjalan terarah dan terpadu.
“Agar SPBE dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu maka pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti peta rencana dan peta arsitektur segera dibuat. Sebab tanpa dokumen perencanaan maka pembangunan itu bisa berjalan tidak tepat guna dan hanya menimbulkan pemborosan,” pungkasnya. pemk
