Jakarta – Pengamat politik dari Political Communication (Polcomm) Institute, Heri Budianto, menilai konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hanya merugikan Suryadharma Ali sebagai ketua umum Partai. Masalah ini juga berpengaruh bagi Gerindra sebagai mitra koalisi, sehingga bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik pada partai bentukan Prabowo Subianto itu. “Karena figur jadi penentu dalam situasi pilpres,” kata Heri usai diskusi politik bertajuk Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres 2014 di sebuah resto kawasan Menteng, Jakarta, Minggu 20 April 2014.
Direktur Eksekutif Polcomm Institute itu berpendapat, Suryadharma sebagai pimpinan PPP seharusnya menyelesaikan friksi di internal partainya lebih dulu sebelum akhirnya memberikan dukungan politik bagi Prabowo sebagai capres. “Suryadarma Ali itu bertindak seperti buldozer, tabrak sana sini, pecat sana sini yang akhirnya menimbulkan konflik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kasus perpecahan di tubuh PPP tak terlepas dari faktor Dewan Pengurus Daerah (DPW) PPP. Sejumlah daerah menentang keputusan Suryadharma yang secara sepihak mendukung Prabowo menjadi capres.
“Dalam dinamikanya, secara internal PPP di daerah juga tidak mendukung pencalonan Prabowo,” tuturnya.
Sanksi SDA
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP Minggu dinihari tadi memberi sanksi yang berat bagi Suryadharma. Dia diberhentikan sementara sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Keputusan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PPP M Romahurrmuziy, di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Suryadharma Ali telah memecat Romi cs menyusul perpecahan internal di tubuh partai ini. Elite PPP terbelah akibat manuver Suryadharma Ali, yang secara sepihak menjalin koalisi dengan calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. vns
