Surabaya – Ratusan pensiunan honorer daerah Pemerintah Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan. Aksi digelar sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap hak-hak karyawan yang diabaikan pemerintah.
Koordinator Lapangan 1 Dinas Perhubungan Kota Surabaya Heru Kuswandi, mengatakan, pihaknya akan tetap berdemo menuntut pesangon sampai Gubernur Jatim Soekarwo mengintervensi putusan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap para pensiunan.
“Meskipun kami tua-tua kepanasan disini, kami tidak akan putus asa menunggu Pakde Karwo keluar dan mediasi. Kami ini bekerja untuk pemerintah sudah 25-30 tahun. Tapi uang pesangan pensiunan sepeser-pun tidak ada,” ujar Heru di sela-sela aksi, Selasa (8/10/2013).
Dikatakan M. Sholeh, advokat yang mendampingi para pensiunan honorer daerah ini, ada sebanyak 230 orang yang tidak mendapat dana pensiun. Para pensiunan ini rata-rata telah bekerja selama 30 tahun diberbagai SKPD.
Selama hampir 3 jam, para pensiunan ini juga membentangkan poster dan spanduk di pagar kantor Gubernur Jatim tersebut. Dalam aksi mereka juga menyinggung buruknya kebijakan pengurusan Walikota Tri Rismaharini terhadap keadilan berbeda dengan saat dijabat oleh Bambang DH.
“Dulu zaman Walikota Bambang DH, para pensiunan honorer daerah mendapat Rp 6 juta. Tapi semenjak Walikota Risma tahun 2009 sampai sekarang, mereka tidak mendapatkan dana pensiun sama sekali,” ucap Sholeh.
Sementara itu, justru pemerintah peduli dengan para WTS dari beberapa lokalisasi di Surabaya. Padahal, menurutnya, para WTS tidak memberikan konstribusi kinerja untuk pemerintah. Sedangkan, para pensiunan yang juga beberapa diantaranya masih aktif bekerja ini rata-rata berumur 50 tahun ke atas dan tidak mendapat penghargaan. bjt
