Bintang Pos, Surabaya – Jawa Timur merupakan basis warga Nahdliyin. Untuk itu, sudah saatnya warga NU menjadi Gubernur Jatim, sesuai dengan cita-cita warga Nahdliyin.
Hal tersebut disampaikan Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf usai menjadi salah satu pembicara di acara seminar nasional dengan tema ‘Kebebasan dan HAM dalam koridor Pancasila’ di kantor PCNu Kota Surabaya, Jalan Bubutan, Minggu (14/4/2013).
“Kami tidak melihat siapa sosok atau figur yang mencalonkan sebagai Gubernur Jatim. Tapi cita-cita warga NU menjadi pemimpin tertinggi di daerah harus kita dukung semua,” ujarnya kepada wartawan.
Slamet menerangkan, sebagai unsur masyarakat terbanyak, maka NU wajar bercita-cita menempati posisi pemimpin tertinggi (gubernur) dipegang orang NU.
“Inilah momentum yang jarang ditemukan sejak zaman kemerdekaan sampai hari ini. Saya pernah mengatakan, orang NU di Jatim harus membikin sejarah. Bahwa ini untuk pertama kalinya warga NU akan menjadi gubernur di Jatim, daerah yang pusatnya NU, tempat kelahiran NU dan inti perjuangan NU ketika fatwa jihad mempertahankan NKRI itu fardu ain,” terangnya.
Menurutnya, jika NU menduduki gubernur, maka bisa lebih konsentrasi memikirkan rakyat Jawa Timur secara keseluruhan, bukan hanya warga NU saja.
“Secara organisasi, NU di Jatim tidak bersikap itu no problem, karena NU memang tidak berpolitik. Tapi melalui jalur informal, katakanlah Ketua NU di sini dan sebagainya, harusnya mendorong rakyat khususnya warga nahdliyin menggapai cita-cita terbaik. Jangan sampai netralitas bersifat mengaburkan,” ujarnya.
Ia berharap, Pilgub Jatim 2013 ini saatnya menyatukan diri. Mulai dari suriyah, tanfidzyah, Ansor, Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU dan seluruh badan otonomo dan lajnah harus menyatu untuk mencapai cita-cita warga NU menjadi gubernur.
“Termasuk tokoh NU, pesantren berbasis NU, harus menyatu dengan semangat ini bisa membuat sejarah,” jelasnya.
Sementara itu, mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di tempat yang sama menambahkan, sekitar 70 persen lebih orang NU di Jatim menginginkan menjadi gubernur, bukan wakil gubernur Jatim.
“Jadi wakil gubernur itu peranannya tidak cukup untuk dipakai merawat umat. Karena dia tidak punya kepribadian atau tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan apapun,” tuturnya, sambil menambahkan, 24 juta warga NU dari 29 juta penduduk Jatim memerlukan perawatan dan tidak memerlukan basa-basi.
“Nah ini semuanya tidak mungkin, kalau NU tidak mengambil gubernur,” tuturnya.
Kalau NU mengambil posisi wagub, sementara gubernurnya orang lain, menurut Hasyim, wagub itu disiapkan untuk dibenturkan dengan temannya yang lain.
“Lain kali kalau dua-duanya NU, maka tentu bisa bekerjasama. Tapi kalau yang atas (gubernur) orang lain dan kedua NU, pastilah di sini ada konflik di bawah. Dan ini saya minta warga NU supaya waspada agar tidak menjadi korban,” jelasnya. (dtk-gug)
