Bintang Pos, Surabaya – Mendikbud M Nuh menghadiri panggilan Komisi X DPR untuk rapat membahas masalah-masalah yang muncul dalam Ujian Nasional (UN). Anggota Komisi X mencecar M Nuh terkait keterlambatan UN di 11 provinsi.
“Saya tidak sependapat bahwa ini (keterlambatan UN) kecelakaan dan musibah. Ini adalah kasus yang bisa diketahui dari awal penyebabnya dan langkah-langkah yang harus diambil,” kata anggota Komisi X DPR, Zulfadhli, dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2013).
Zulfadhli mempertanyakan kemenangan tender PT Ghalia Printing Indonesia yang menangani pencetakan materi UN. Menurut Zul, demikian dia disapa, ada dugaan PT Ghalia sejak awal memang tidak memiliki kemampuan untuk menangani pelaksanaan UN. “Ini ada faktor risiko yang tinggi. Katanya seminggu setelah yang lain mencetak, PT Ghalia baru mencetak, karena dananya masih diblokir divisi legal,” ujar politikus Golkar ini.
Zulfadhli juga menyoroti keputusan Mendikbud yang menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi. Menurut Zul, jika memang ada masalah, seharusnya pelaksanaan UN ditunda secara nasional.
“Menurut saya, demi keadilan, semestinya dilakukan penundaan secara serempak,” tuturnya.
Tak jauh berbeda dengan Zulfadhli, politikus PPP Reni Marlinawati, malah mempertanyakan keabsahan pelaksanaan UN. Menurut dia, karena keterlambatan dan tidak serempaknya pelaksanaan, UN 2013 tidak sah secara hukum.
“UN 2013 tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, ketika keputusan UN hari ini tetap dipertahankan maka akan menimbulkan masalah,” ujar Reni dengan nada tinggi.
M Nuh belum menanggapi komentar-komentar anggota DPR karena memang saat ini sesinya pendalaman dari parlemen. Sesi pendalaman hingga sekarang masih berlangsung.(det-pgh)
