Lamongan – Lamongan bergejolak sejak diketahui adanya SK DPP PPP kepemimpinan Romahurmuzy tertanggal 26 maret 2018 menerbitkan SK Baru pergantian untuk DPC PPP Lamongan yang diketuai Samsuri cs digantikan Na’im cs.
Tidak ada yang mengira sama sekali jika Samsuri ketua dpc ppp lamongan yang selama ini dipandang setia dalam memperjuangkan PPP Lamongan versi Romahurmuzy akhirnya diganti sendiri oleh DPP PPP dengan digantikan ketua naim yang notabene merupakan pindahan dari PKB sebelumnya.
Banyak khalayak yang mempertanyakan terhadap keputusan DPP PPP romahurmuziy ini, karena samsuri terbilang ketua DPC yang sukses membawa PPP lamongan dari hanya 1 kursi menjadi 4 kursi dan juga mampu mempertahankan ppp versi romahurmuziy dari gempuran ppp versi djan farid, bahkan samsuri juga mampu meloloskan ppp lamongan verifikasi faktual pemilu, dan ini bukan pekerjaan mudah, tetapi fakta berbicara lain bahwa dalam politik apapun bisa terjadi.
Saat ini sudah ada gugatan dari DPW PPP Jawa Timur terhadap keputusan Mahkamah Partai yang dianggap telah salah menerapkan putusan dan tidak cermat dalam memutus sebuah perkara sengketa partai, dan mulai disidangkan di PN Lamongan tanggal 19 April 2018.
Kuasa Hukum DPW PPP Jatim Muflih mengungkapkan “Gugatan diajukan terhadap Putusan mahkamah partai dikarenakan banyak hal, antara lain bahwa SK yang dikeluarkan oleh DPW PPP terkait dengan DPC PPP Lamongan adalah sudah sesuai dengan mekanisme partai baik dalam juklak muscab maupun AD ART PPP, Justru mahkamah partai memutuskan perkara tidak berdasar sama sekali seolah-olah hanya sandiwara belaka, dirinya mengungkapkan dimana banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses berperkara yang dilakukan mahkamah partai, bahkan kuasa hukum DPW PPP Jatim Muflih mempertanyakan terkait hukum acara yang digunakan oleh mahkamah partai PPP karena sangat tidak Lazim dalam sebuah persidangan antara lain dari pertama bersidang sampai terakhir , kuasa hukum dpw ppp jatim tidak pernah bertemu dan dipertemukan dengan pihak Pemohon, sehingga menganggap Pemohon adalah dari Mahluk Gaib.
Dan kejanggalanya lagi bahwa ada putusan Sela yang dibuat oleh Mahkamah Partai padahal tidak ada dalam permohonan pemohon maupun termohon tentang putusan sela. Sehingga dipertanyakan mengenai hukum acara apa yang digunakan oleh mahkamah partai sehingga terkesan suka-suka yang demikian. Dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada ungkapnya.
Dan sejak pasca muktamar VIII PPP surabaya dan pondok gede memang tidak ada sosialisasi terkait juklak beracara di mahkamah partai terlebih tidak jelasnya posisi mahkamah partai ppp, sehingga menjadi dilema tersendiri bagi pencari keadilan terkait sengketa di tubuh ppp.
Saat ini ternyata di lapangan seluruh PAC PPP Lamongan minus 4 PAC telah membuat pernyataan keberatan dan menolak turunnya SK DPP PPP terkait pengangkatan Naim sebagai ketua DPC ujar Samsuri, salah satunya mereka mempertanyakan keberadaan dan pengangkatan Naim adalah menyalahi AD ART PPP bertentangan dengan psl 6 huruf f padahal selama ini psl ini juga selalu dijadikan alasan untuk menolak sdr djan farid menjadi ketum dan kalau terpaksa djan farid lebih mendingan karena perna menjadi ketua pw nu dki ujarnya.
Dan beberapa PAC menungkapkan Bahwa bagaimana dpp ppp bisa membatalkan dpc tanpa kesalahan apapun padahal dpc telah menjalankan tugas kepartaian mulai musancab, musting, sipol, verfak, LKKD, pelatihan cyber IT bahkan ketua pernah menjadi peserta terbaik dlm pelatihan yang dilakukan dpw dan 2x mendapat hadia juara dpp dibidang IT dan Dpp telah mengesahkan jadi ketua seseorang yang namanya saja tidak masuk sipol.
SK DPP PPP tidak secara otomatis mengganti kepemimpinan Samsuri cs karena saat ini masih dalam ranah hukum di pengadilan negeri lamongan, Dan sepertinya ini baru memasuki babak awal drama DPC PPP Lamongan, kita lihat perkembangan kedepan bagi partai berlambang ka’bah ini.
