apbd jember – terasberita9

66 ribu pekerja program BPJS Ketenagakerjaan dibiayai lewat APBD Jember

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 24, 2022November 24, 2022

Terasberita9.com, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikutsertakan 66.304 orang pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat.

Rinciannya: 1.664 orang non aparatur sipil negara (ASN), 362 juru parkir, 4.343 orang guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, 270 orang petugas kebersihan, 14.380 orang kader posyandu, 289 orang pengemudi ambulans, 5.016 perangkat desa, 18.337 orang ketua rukun tetangga dan rukun warga, 9.908 orang tenaga keagamaan, 10.235 orang buruh tani, dan 1.500 orang nelayan.

“Klaim saat ini mulai awal dari Januari sampai November 2022, untuk kepesertaan melalui APBD ini, kami sudah menyalurkan (santunan) jaminan kematian ini kepada non ASN sebanyak 28 ahli waris dengan total nominal yang kami bayarkan Rp 483,28 juta,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Dolik Yulianto, Rabu (23/11/2022).

BPJS Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan santunan untuk 179 orang ketua RT dan RW yang meninggal dengan nominal Rp 7,498 miliar. Sebanyak 35 ahli waris perangkat desa menerima santunan total sebesar Rp 940,5 juta.

“Untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, kami sudah membayarkan jaminan kematian ini untuk 30 ahli waris, dengan total jaminan Rp 766,5 juta. Jadi total keseluruhan sampai 22 November kemarin, ada 272 penerima santunan jaminan kematian, dengan total Rp 9,688 miliar,” kata Dolik.

Terbaru, pada Rabu siang, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bupati Hendy Siswanto menyerahkan uang santunan jaminan kematian kepada empat orang ahli waris ketua RT dan RW dan tiga orang ahli waris peserta kredit usaha rakyat (KUR) Bank Mandiri Jember.

Dolik menyebut Jember adalah kabupaten percontohan dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Jember merupakan pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang mengikutsertakan guru ngaji, nelayan, dan petani.

“Termasuk perangkat desa, seluruhnya sudah masuk (dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan). Di beberapa kabupaten dan kota, memang ada yang ikut. Tapi hanya sendiri-sendiri sesuai desa masing-masing. Kalau ini (di Jember) sudah diregulasikan, sehingga sudah jelas,” kata Dolik.

Langkah Pemkab Jember ini kemudian diikuti sejumlah pemerintah daerah. “Di sini jadi rujukan studi tiru beberapa kabupaten dan kota,” kata Dolik. Kebijakan Pemkab Jember dalam urusan ketenagakerjaan ini yang kemudian diganjar penghargaan Paritrana yang diserahkan di Istana Wakil Presiden tahun ini.

Dolik bersyukur bupati memiliki itikad baik untuk mengikutsertakan warga Jember dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Pak Bupati yang paham betul tentang regulasi BPJS Ketenagakerjaan. Pak Bupati tidak mengada-ada, tidak bermain bisnis di situ. Ini program pemerintah, di mana Pak Bupati bisa menerapkan peraturan pemerintah. Ketika Pak Bupati memahami ini, semua berjalan enak,” katanya.

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dolik mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan Jember berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan. “Kami mengadakan monitoring evaluasi dua tahun sekali yang kami sebut FGD (Forum Grup Diskusi) dengan pemkab. Satu dua tahun kami melaporkan ke Pak Bupati tentang kepesertaan ini berapa klaim yang sudah kami bayarkan kepada masyarakat pekerja di Jember,” jelasnya. bjm

Penyerahan APBD Jember 2022 tertunda akibat harga BBM naik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 6, 2022September 6, 2022

Terasberita9.com, Jember – Kenaikan Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengakibatkan penyerahan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2022 tertunda.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqin mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran – Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2022. seharusnya sudah diserahkan ke parlemen kemarin.

“Tapi ada dinamika kenaikan harga BBM. Maka seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kembali merefocusing seluruh anggaran kebutuhan BBM selama tiga bulan terakhir, Oktober, November, Desember,” kata Itqon, Selasa (6/9/2022).

“Anggaran listrik, air, BBM merupakan belanja rutin dan mengikat. Ada penyesuaian-penyesuaian di seluruh OPD. Saya sudah minta agar disegerakan. Tapi menghitung angkanya harus benar-benar hati-hati,” kata Itqon.

DPRD Jember menyadari bahwa penghitungan ulang ini butuh waktu. “Kami tetap akan menunggu,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengingatkan bahwa pengesahan bersama Perubahan APBD Jember paling lambat 30 September 2022. “Berkaca pengalaman tahun kemarin, Perubahan APBD 2021 disahkan 5 Oktober, sehingga pemerintah provinsi dan Mendagri tidak bisa memproses lebih lanjut,” katanya.

“Pada saat kami akan menyelesaikan perhitungan KUPA-PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dalam rangka percepatan penyelesaian Perubahan APBD 2022, kami mendapat perintah dari pemerintah pisat,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember Mirfano.

Perintah itu dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BTT (Biaya Tak Terduga) untuk Pengendalian Inflasi. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

“Artinya kami harus bersegera untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang bisa berakibat pada kenaikan angka inflasi,” kata Mirfano yang juga Sekretaris Daerah Jember ini. bjm

PKB dan Bupati Jember Sepakati Insentif dan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Guru Ngaji

SEPUTAR JATIM·September 23, 2021

Nusantara7.com, Jember – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah bertemu dengan Bupati Hendy Siswanto. Mereka membicarakan alokasi dana insentif guru ngaji dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Itqon Syauqi bertemu dengan Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (17/9/2021) kemarin. “Kami menyampaikan pesan dan amanat dari pengurus NU. Jadi NU melalui PKB menginginkan ada penghormatan terhadap guru ngaji dalam bentuk insentif, insya Allah terakomodasi di Perubahan APBD,” kata Ayub, Selasa (21/9/2021).

Kurang lebih ada 13 ribu orang guru ngaji yang akan menerima insentif. “Insya Allah nominalnya sekitar Rp 1,5 juta per orang, ditambah mendapatkan hak dan diikutkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

“Substantif, bupati sepakat dengan kami dan NU, bahwasanya guru ngaji adalah garda terdepan pembinaan karakter generasi bangsa. Maka ini harus diakomodasi, termasuk diikusertakan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

Namun PKB mengusulkan agar anggaran insentif guru ngaji tidak dialokasikan sebagai bantuan sosial, agar bisa dianggarkan dan diberikan setiap tahun. “Dalam Peraturan Mendagri, bantuan sosial tidak bisa diberlakukan berturut-turut. Kami mengusulkan kepada bupati dan DPRD Jember agar bantuan ini berupa insentif agar bisa terus-menerus,” kata Ayub.

Ayub mendesak kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD Jember agar berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial diberikan insidentil. “Guru ngaji masa insidentil? Mereka punya jadwal mengajar yang jelas, membantu program pendidikan pemerintah dalam menanamkan budi pekerti dan karakter serta dasar-dasar ilmu agama, dan itu dilakukan terus-menerus, sama halnya dengan guru tidak tetap dan kader posyandu. Mereka bisa mendapat insentif tiap tahun, kenapa guru ngaji kok tidak bisa?” katanya.

Rencananya, akan ada peningkatan jumlah guru ngaji yang akan mendapat bantuan dalam APBD Jember 2022 dari 13 ribu orang menjadi 24 ribu orang. “Itulah kenapa saya berharap anggaran untuk guru ngaji ini tidak dicantolkan sebagai bantuan sosial agar penataan anggaran untuk 2022 enak,” kata Ayub. [brj]