BLT BBM – terasberita9

Terasberita9.com, Bangkalan – Bantuan Sosial (Bansos) dalam rangka mengatasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disalurkan pemerintah pusat melalui PT Pos di Kabupaten Bangkalan menyasar 92.024 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Data penerima bansos ini, sesuai dengan laporan yang disampaikan PT Pos hingga Oktober 2022 ke Pemkab Bangkalan,” kata Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM.

Wabup menjelaskan, jumlah KPM penerima bantuan itu bertambah. Sebelumnya warga miskin dan kurang mampu yang ditetapkan sebagaimana penerima BLT-BBM oleh pemerintah pusat hanya 83.195 keluarga. Namun, berkat upaya Pemkab, jumlah penerima bantuan bertambah hingga menjadi 92.024 orang.

Sebenarnya, menurut Wabup, jumlah total warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bangkalan yang layak menerima bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 220.825 keluarga, tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

Dari jumlah itu, keluarga yang terdata sebagai penerima bansos BLT-BBM hanya 92.024 keluarga, sedangkan 128.801 tidak.

Wabup menjelaskan, khusus yang tidak tercakup program BLT-BBM itu, Pemkab Bangkalan telah meluncurkan program bantuan inflasi BBM yang bersumber dari APBD Pemkab Bangkalan.

“Selain itu, sebagian diantara mereka yang tidak tercakup BLT-BBM ini, juga ada yang masuk sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya menjelaskan.

Wabup Bangkalan Mohni menjelaskan, jumlah KPM yang menerima bantuan PKH sebanyak 41.854 KPM, meningkat dari sebelumnya yang hanya 41.682 KPM.

“Jadi, ada tambahan cakupan penerima bantuan sebanyak 172 KPM,” tandasnya. pemk

Terasberita9.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menegaskan, pihaknya akan mengawal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) demi memastikan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Bukhori meminta masyarakat untuk melaporkan langsung kepada anggota DPR RI di daerah pemilihan (dapil) masing-masing jika mendapati penyelewengan pada BLT BBM.

“Era disrupsi informasi ini telah mendorong masyarakat untuk memiliki sensitivitas yang tinggi dan rasa kepedulian kolektif. Peristiwa di tengah masyarakat, semisal mengenai BLT yang disunat atau tidak tepat sasaran, mudah terungkap melalui kanal-kanal informasi yang ada dan bisa diakses siapapun,” kata Bukhori dalam keterangan pers, Jumat (9/9).

“Kemajuan teknologi telah membantu masyarakat untuk berani speak up atas penyimpangan yang terjadi di tengah mereka, termasuk soal penyelewengan bansos,” sambungnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah 1 itu mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah sumber daya yang memadai di antaranya tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan, dan jaringan yang dibentuknya di dapil masing-masing. Dalam rangka kerja kolaborasi, sumber daya ini akan dikerahkan untuk mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM di lapangan.

“Mereka akan memonitor sekaligus menyampaikan laporan pada kami yang berada di pusat terkait dinamika di lapangan supaya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kami sebagai Anggota DPR,” tegas Bukhori.

Laporan masyarakat secara langsung kepada Anggota DPR di dapil, jika mendapati suatu penyimpangan atau pemotongan BLT di wilayahnya merupakan cara paling efektif. Anggota DPR, khususnya yang ditempatkan di Komisi VIII dapat berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan yakni Kementerian Sosial.

“Sebab, jika lewat aparat pemerintah, belum tentu mereka berani menyampaikan secara langsung kepada Menteri Sosial, apalagi ditambah dengan tantangan birokrasinya,” ungkap Bukhori.

Sementara, Command Center yang disediakan oleh Kementerian Sosial pada nomor telepon 021171 yang disebut siaga 24 jam serta siap melayani bila ada keluhan, banyak pihak yang meragukannya serta hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

“Salah satu cara paling mudah adalah menemui langsung Anggota Dewan dan sampaikan keluhannya. Selain itu, juga bisa melalui stafnya atau orang-orangnya di dapil karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos mengingat selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin baik dan tidak ada jarak,” pungkasnya. jp

Tag: BLT BBM

Bansos BLT-BBM Sasar 92.024 Keluarga Penerima Manfaat

Masyarakat diminta lapor jika BLT BBM diselewengkan