https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

bssn – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

Puan Maharani minta pemerintah segera atasi kebocoran data

Terasberita9.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data milik kementerian/lembaga maupun sejumlah tokoh, menanggapi banyaknya kebocoran data oleh peretas belakangan ini.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” tutur mantan Menko PMK itu.

Di sisi lain, ujar dia, DPR RI terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.

“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” kata Puan. ant

Pemkab Bangkalan tandatangani PKM dengan BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pemkab Bangkalan tandatangani PKM dengan BSSN tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan penandatanganan PKM (Perjanjian Kerjasama) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Gedung BSSN Depok Jakarta, Rabu (24/08/2022). Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan mendelegasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangkalan.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan Agus Sugianto Zain mengungkapkan bahwa pada era yang sudah serba digital ini autentikasi data dan integritas data menjadi kebutuhan krusial dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik pemerintah.

“Hal ini tentunya dapat dicapai melalui pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik,” kata Agus.

Tanda Tangan Elektronik (TTE) memiliki fungsi strategis dalam mendorong terwujudnya transformasi digital. Sehingga digitalisasi Pemerintah akan menghasilkan terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.

“Karena proses Pemerintahan bisa berlangsung tanpa batasan waktu dan tempat, serta mengurangi beban anggaran,” imbuhnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah mengungkapkan, kedepan pemerintahan membutuhkan penguatan SDM yang profesional agar dapat mengakses kemajuan teknologi untuk terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bermartabat.

“Untuk itu kami berharap, semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, sertifikat elektronik dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen dan langkah konkret, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik,” tutupnya. pemk

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

Nusantara7.com,  Banyuwang – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung pengembangan digitalisasi UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena dengan media digital semua aktivitas bisnis bisa dijalankan dengan lebih cepat dan mudah.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa peluang ruang digital sangat luas, dan penggunaan media digital kini sudah menjadi keniscayaan bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM.

“Tapi adopsi teknologi pada sektor UMKM saat ini masih memiliki tantangan, yakni rendahnya tingkat literasi digital. Hal inilah yang menyebabkan rentannya UMKM mengalami serangan siber,” katanya dalam acara talkshow literasi digital dari Hotel Dialoog, Banyuwangi, Kamis.

Hinsa menjelaskan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (TI) akan berbading lurus dengan risiko dan ancaman keamananannya.

“Maka pelaku UMKM Banyuwangi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang keamanan siber agar bisa menjalankan bisnis secara nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Christiyanto Noviantoro mengemukakan dalam pandangan BSSN, Banyuwangi memiliki komitmen tinggi terhadap digitalisasi ekonomi, termasuk di sektor UMKM.

“Inilah alasan kami pilih Banyuwangi sebagai lokus #SiberminBaPer kali ini. Kami ingin pastikan pertumbuhan UMKM Digital di sini juga diimbangi ilmu keamanan siber,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai program daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya, Banyuwangi memiliki program UMKM Naik Kelas untuk menggerakkan ekonomi arus bawah.

“Program ini banyak sekali turunannya, termasuk dari sisi digitalisasi UMKM,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Banyuwangi juga punya program ongkos kirim gratis produk UMKM ke seluruh Indonesia, Warung Naik Kelas (Wenak) yang memberikan alat usaha produktif bagi warung-warung kecil, pendampingan pengurusan izin usaha, hingga pendampingan sertifikasi PIRT.

“Kami juga punya gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang digelar setiap bulan di tanggal cantik. Gerakan ini mengajak seluruh ASN dan karyawan BUMN/BUMD terlibat di dalamnya. Ini cara kami untuk menggerakkan perekonomian arus bawah,” katanya.

Untuk mendigitalisasi UMKM, menurut Ipuk, sebelum pandemi Banyuwangi rutin menggelar pelatihan pemaaran digital bagi pelaku UMKM daerah, sekitar 10 ribu UMKM dilatih go digital setiap tahunnya.

Namun, di masa pandemi strategi digitalisasi UMKM digelar dengan konsep yang berbeda. Di antaranya dengan menggelar program inkubasi “Jagoan Banyuwangi” yang terdiri atas Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, dan Jagoan Digital.

“Jagoan Tani dan Jagoan Bisnis sudah kita gelar sebulan lalu. Jagoan Digital akhir bulan ini dimulai. Masing-masing menjangkau ratusan anak muda sesuai bidang usahanya masing-masing, yang syaratnya kemudian kita bikin harus go digital,” paparnya.

Talkshow #SiberminBaPeR diharapkan dapat memberikan literasi dan membangun kepedulian masyarakat tentang berbagai risiko ketika berinteraksi di ruang siber. Dengan demikian diharapkan muncul etika dan perilaku aman dalam berselancar di ruang siber. (ant)