terasberita9.com, Kediri – Pemerintah Kota Kediri menjalin kerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur, terkait dengan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur adalah unit eselon II vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam struktur organisasi pada Kementerian Keuangan.
Wali Kota Abdullah Abu Bakar di Kediri, Kamis, mengemukakan dengan kerja sama ini tentunya Pemkot Kediri dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dari keterbukaan data ini. Selain itu, keterbukaan data ini juga dapat menghasilkan analisa yang lebih dalam.
“Jadi datanya dikumpulkan di tempat yang sama nanti kita bisa menggunakannya bersama-sama. Kalau dibuka seperti ini kita bisa menggunakan data tersebut. Kalau diperlukan untuk intervensi itu akan tepat dan jauh lebih presisi. Seperti tadi disebutkan kalau KUR di Kota Kediri mencapai Rp318 miliar. Nah data ini kan bisa untuk membuat kebijakan,” katanya.
Wali Kota berharap dengan saling berbagi data ini antara Pemkot Kediri dan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur ini dapat saling memberi masukan terutama untuk membangun Kota Kediri dan meningkatkan perekonomian.
Ia mengatakan dalam membangun dan meningkatkan perekonomian, tidak akan optimal jika hanya mengandalkan sumber dari APBD saja. Diperlukan sumber penganggaran lainnya. Salah satunya, dengan APBN yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
“Sampai nanti di tahun 2024 anggaran mungkin masih didominasi untuk recovery. Makanya dibutuhkan kerjasama yang baik untuk mengatasi ini. Kami juga harus meningkatkan PAD karena nanti di Kota Kediri akan ada jalan tol. Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang positif bagi kita semua,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan KPPN siap bekerja sama dengan Pemkot Kediri untuk merangsang tumbuhnya ekonomi. Pemerintah Kota Kediri dapat melihat data-data sehingga kebijakannya tepat untuk masyarakat.
Ia juga menambahkan dengan ini diharapkan dapat mengefektifkan pemanfaatan APBN dan dapat dipahami oleh masyarakat.
“Semoga koordinasi kita dengan pemda akan semakin kuat. Untuk data bisa kita provide. Contohnya data UMKM di Kota Kediri yang pasti sudah terima alokasi pinjaman. Data ini by name by address, nah nanti kita bisa membina mereka. Banyak hal yang bisa dilakukan,” kata Taukhid ..
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar telah menandatangani nota kesepakatan antara Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Kediri di Kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri.
Nota kesepakatan ini mengenai pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (ant)