Tag: Dispendukcapil Bangkalan

Terasberita9.com, Bangkalan – Upaya membenahi data penduduk di Kabupaten Bangkalan terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya sempat ditemukan data penduduk yang tidak mengalami pergerakan selama beberapa tahun. Untuk itu, Dispenduk akan segera membersihkan data yang diduga tidak aktif tersebut.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Bangkalan, Agus Suharyono menyampaikan pembenahan data tersebut dipastikan selesai awal tahun mendatang.

“Targetnya antara bulan Maret atau April tahun 2023 sudah bersih,” ujarnya.

Diketahui, sebanyak 101.935 data penduduk diduga bermasalah karena tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir. Ada NIK ganda atau sudah meninggal tapi belum dilaporkan. Data tersebut berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKP) kementerian yang diperbaharui setiap semester.

Agus juga menambahkan, dari data tersebut, sejauh ini sekitar 4 ribu sudah melakukan perekaman e-KTP. Sementara sisanya masih proses verifikasi.

“Dalam proses verifikasi itu, jika data itu memang bermasalah kita nonaktifkan. Insyaallah awal tahun 2023 sudah selesai 100 persen. Jadi tidak ada lagi istilah data bodong,” tegasnya. pemk

Terasberita9.com, Bangkalan – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan berencana akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap 101.935 data penduduk Kabupaten Bangkalan.

Dispenduk Bangkalan juga sudah membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi data tersebut. Namun hingga kini, verifikasi itu belum juga dilakukan.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dispendukcapil Bangkalan, Agus Suharyono mengungkapkan, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami sudah bersurat ke Kemendagri, memohon untuk diadakan validasi di Bangkalan. Nanti kalau sudah ada surat dari sana, baru kita bisa lakukan verifikasi,” ujarnya.

Agus juga mengungkapkan, pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan verifikasi data tersebut, sebab menurutnya, hal itu berkaitan dengan data seseorang.

“Jadi kami tidak semena-mena langsung turun verifikasi, karena data kita semuanya di pusat. Jadi harus konsultasi ke pusat,” katanya.

“Sementara kita usulkan untuk kertas dan tinta, semoga disetujui. Kalau untuk yang lain-lain, bagian perencanaan yang tahu,” lanjutnya.

Diketahui, sebanyak 101.935 data penduduk di kabupaten Bangkalan tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir. Hal itu dinilai menjadi salah satu penghambat Bangkalan memperoleh UHC.

Pasalnya, dari total 1.083.000 penduduk Bangkalan, jumlah penduduk yang sudah tercover dalam BPJS Kesehatan masih sekitar 88 persen. Sementara untuk memperoleh UHC, minimal 95 persen penduduk sudah terdaftar di BPJS kesehatan. pemk