ganjar pranowo – terasberita9

Sekretaris PDI Hasto sebut Ganjar meroket akibat persepsi sebagai penerus Jokowi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·May 16, 2023

Terasberita9.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tingginya elektabilitas bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo disebabkan oleh momentum pengumuman dan persepsi publik yang menilai Ganjar sebagai penerus kepemimpinan Joko Widodo.

“PDI Perjuangan tentu saja bersyukur bahwa efek deklarasi yang dirancang khusus dan diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat berdampak pada meroketnya elektoral PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo,” kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, tambahnya, 67 persen responden mempersepsikan Ganjar sebagai sosok yang dinilai mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan menyambut positif survei Charta Politika yang merilis hasil survei elektabilitas bakal capres dan partai politik untuk Pemilu Serentak 2024. Charta Politika menyebut, katanya, Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan menempati posisi teratas.

Berdasarkan hasil rilis survei terbaru Charta Politika, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dari Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam simulasi pilpres dengan tiga nama.

Dalam survei itu, Ganjar dipilih oleh 38,2 persen responden, yang kemudian disusul oleh Prabowo Subianto dengan 31,1 persen dan Anies Baswedan meraih 23,6 persen. Sementara itu, untuk partai politik, elektabilitas PDI Perjuangan menempati urutan pertama dengan 22,1 persen.

Hasto pun mengatakan, kerja sama politik dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo akan dilakukan.

“Kerja sama politik dalam bingkai memperkuat sistem presidensial akan dilakukan. Semangatnya membangun Indonesia itu tidak bisa sendiri. Maka, akan dilakukan kerja sama dengan partai politik untuk memperkuat keunggulan strategis Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. ant

Kunjungan kerja ke Jateng, Jokowi bagikan bansos dan sertifikat tanah Blora

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·March 10, 2023

Terasberita9.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Jawa Tengah, Jumat, dan akan membagikan bantuan sosial hingga sertifikat tanah kepada masyarakat.

Menurut siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, pada pagi hari Presiden diagendakan mengunjungi pasar di Kabupaten Blora untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang dan masyarakat yang ada di sana.

Setelahnya, Jokowi diagendakan menuju Area Kesongo, Kabupaten Blora untuk menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada para penerima.

Sebelumnya pada hari pertama kunjungan di Jawa Tengah, Presiden telah melakukan sejumlah kegiatan antara lain meninjau panen raya padi dan meresmikan tambak udang.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja hari kedua yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ant

Penting! Ganjar sebut pemanfaatan medsos bagi pemimpin masa kini

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 6, 2022December 6, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membeberkan pentingnya pemanfaatan media sosial (medsos) bagi pemimpin masa kini.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin malam, Ganjar mengatakan pemanfaatan medsos sangat penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Menurut Ganjar, medsos merupakan ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah dan rakyatnya.

“Maka sebenarnya ketika masyarakat sudah bermigrasi ke dunia digital, ruang itu menjadi meeting point untuk kita bisa chit-chat, sehingga segala informasi bisa tersampaikan dengan baik,” kata Ganjar.

Hal itu disampaikannya usai menjadi narasumber dalam Talkshow Indonesia Berkarya yang diselenggarakan Google Indonesia di Jakarta.

Sebab itu, kata Ganjar, pemimpin masa kini bisa mengetahui kritik, keluhan, dan sebagainya melalui medsos.

Ganjar mengatakan, masyarakat dapat lebih terbuka menyampaikan itu di medsos.

“Saya merasa terbantu dan kemudian publik bisa komplain lebih gampang dan kemudian birokrasi merubah mindset, sehingga mereka (pemerintah) akan bisa melayani dengan cara yang lebih bagus,” kata Ganjar menegaskan.

Dengan semakin efektifnya pelayanan publik lewat medos, Ganjar menyebut pemimpin masa kini dapat merespons masyarakat secara cepat. Ganjar pun memiliki target tersendiri untuk merespons itu.
“Kalau saya, saya targetkan. Begitu ada komplain, maksimum 1×24 jam harus ada respon. Berubah itu cara berpikir mereka dalam pelayanan publik,” kata Ganjar.

Di samping itu, Ganjar mengatakan bahwa medsos juga bisa dimanfaatkan pemimpin masa kini untuk membantu rakyat sampai ke tingkat mikro. Ganjar pun mewujudkan hal tersebut melalui program Lapak Ganjar.

Melalui Lapak Ganjar, mantan anggota DPR RI itu mempromosikan barang atau jasa pelaku UMKM di medsos pribadinya. Dengan begitu, UMKM semakin berkembang dan penghasilannya juga turut bertambah.

“Maka itu (Lapak Ganjar) sebenarnya ekstrakulikuler saya ketika kemudian mereka harus dicarikan cara baru, diberikan ruang baru, agar mereka kemudian bisa masuk ke ranah baru, yaitu dunia digital,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang bergaya milenial karena kerap memanfaatkan Instagram, YouTube, hingga Twitter sebagai media komunikasi ke masyarakat. Ganjar juga kerap menyampaikan infomasi atau kebijakan pemerintah dengan bahasa dan cara yang sederhana. ant

Terancam Sanksi PDIP, Ganjar Diminta Deklarasikan soal Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 21, 2021September 22, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader mereka yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ganjar Pranowo perlu melakukan deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya ke Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” ujar Hendsat kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).

Hensat mengatakan, nama Ganjar kerap dalam survei masuk dalam tiga besar capres 2024. Menurutnya, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar terkait maju atau tidaknya di pilpres mendatang.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” tuturnya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin di dengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjut Hensat.

Hendsat menyebut Ganjar perlu berhati-hati terhadap dukungan yang telah diberikan kepadanya untuk nyapres di 2024, semisal dukungan dari Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” tuturnya.

Hensat mengatakan Ganjar dibesarkan oleh PDIP, sehingga menurutnya Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP. Saat ini, sambung Hensat, Ganjar perlu fokus dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” katanya.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Nama Ganjar Pranowo dikaitkan dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai ‘the next president’.

“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ujarnya. (dtk)