menkeu – terasberita9

Menkeu Ungkap Transisi Ekonomi Hijau Seharusnya Menciptakan Pekerjaan Baru Bukan Kemiskinan

EKONOMI BINIS, PARLEMEN 2·July 14, 2022

Terasberita9,Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi hijau harus menciptakan pekerjaan baru yang lebih berkualitas, sehingga transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran.

“Transisi ekonomi hijau adalah untuk generasi masa depan dan juga harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan,” ucap Sri Mulyani dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable di Badung, Bali, Kamis 14 Juli 2022.

Transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang dengan tonggak bersejarah pada tahun 2030 dan 2060, atau untuk beberapa negara bisa juga lebih awal.

Untuk Indonesia, dirinya mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan peta jalan, kebijakan, infrastruktur, legislasi, serta menganalisis dan menangani pengelolaan rencana mitigasi dampak sosial dalam waktu singkat.

Dalam transisi yang sangat kompleks ini, akan ada peluang untuk investasi baru dan lebih hijau, industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya, dan sebagainya.

“Mereka pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat seiring dengan berkembangnya industri, pasar karbon pasti sudah mulai membangun kredibilitas,” tuturnya.

Untuk memitigasi dampak negatif transisi menuju ekonomi hijau dalam jangka pendek, lanjut Sri Mulyani, negara akan selalu hadir terutama untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik, dan terutama pada harga di masyarakat.

Penyesuaian harga energi jika diperlukan akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan negara akan memastikan empat hal. Pertama, stabilitas ketersediaan layanan penting seperti listrik.

Kemudian yang kedua yaitu stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum. Ketiga perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dan keempat yakni penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tmp

Sri Mulyani: Sisa Tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu

EKONOMI BINIS·February 10, 2022February 11, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.

Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021, katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun, jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi, tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan, ujarnya. (atr)

Menkeu waspadai varian baru cpvic 19 Omicron terhadap pemulihan RI

KESEHATAN·November 30, 2021December 3, 2021

terasberita9.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai pengaruh varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang berasal dari Afrika Selatan terhadap pemulihan Indonesia, mengingat telah mulai menyebar ke beberapa negara baik di sejumlah negara barat maupun Asia.

“Kami sangat waspada dan mencermati apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk meningkatnya kasus atau mutasi Omicron,” katanya dalam acara 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 secara virtual dari Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, Sri Mulyani mengaku optimis bahwa pemulihan dalam negeri akan terus terakselerasi seiring Indonesia yang telah berhasil melewati dua momen puncak kasus COVID-19.

Indonesia mengalami dua momen puncak kasus COVID-19 yakni pada awal 2021 sebagai dampak libur Natal dan Tahun Baru 2020 serta Juli hingga Agustus 2021 sebagai dampak kemunculan varian Delta.

Ia menuturkan keberhasilan Indonesia dalam melewati puncak kasus COVID-19 merupakan sebuah pencapaian tersendiri mengingat hingga kini masih terdapat beberapa negara yang berusaha untuk keluar dari puncak kasus.

Ia berharap kewaspadaan pemerintah akan mampu membawa ekonomi Indonesia ke dalam pertumbuhan 3,5 persen sampai 4 persen pada tahun ini.

Sementara itu, Sri Mulyani memastikan fiskal pemerintah akan terus mendukung hingga tahun depan mengingat masih adanya ketidakpastian pada perkembangan COVID-19.

Pemerintah Indonesia juga terus melaksanakan reformasi struktural karena dinilai akan menciptakan pemulihan yang lebih cepat dengan pertumbuhan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Ia mengatakan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti meningkatkan daya saing, kualitas sumber daya manusia (SDM) serta produktivitas dan inovasi.

“Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyederhanaan iklim investasi, birokratisasi yang mendalam serta penyederhanaan regulasi juga sangat-sangat-sangat relevan,” katanya. (ant)

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyetujui anggaran untuk anak-anak yatim piatu yang telah disahkan oleh Komisi VIII DPR RI. LaNyalla menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penyaluran anggaran anak yatim yang telah resmi disahkan tersebut.

“Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar Covid-19,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang Komisi VIII anggaran yang dialokasikan untuk anak yatim piatu tersebut telah diketok palu. Namun, anggaran itu belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

LaNyalla mengaku akan meminta jajarannya di DPD RI untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Ia tak mau anggaran tersebut jatuh kepada tangan yang tak berhak menerima, apalagi jika sampai diselewengkan.

“Kita harus mengawal anggaran ini agar sampai kepada anak yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh ada data yang keliru karena ini amanat,” pinta LaNyalla, Kamis (23/09/2021).

Anggaran untuk anak yatim piatu senilai Rp11,6 triliun telah diketok palu oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran sebanyak itu diperuntukkan bagi 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022.

Menurut LaNyalla, anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu, terlebih yang menjadi korban Covid-19. “Anggaran ini merupakan perhatian pemerintah terhadap anak yatim piatu dan kita ketahui jumlah anak yatim piatu bertambah cukup signifikan yang disebabkan kasus meninggal orang tua anak karena Covid-19,” tutur dia.

Senator asal Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk ikut mengawal distribusi anggaran tersebut agar sampai kepada mereka yang benar-benar sesuai kriteria. Menurutnya, masyarakat perlu mengawal mulai dari pendataan hingga pencairan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat.

“Masyarakat yang mengetahui terdapat anak yatim piatu, apalagi yang disebabkan Covid-19, maka harus membantu memasukkan datanya,” ajak LaNyalla. Sebagai bagian dari kelompok yang tahu betul kondisi di sekitar mereka, LaNyalla menilai masyarakat lah yang tahu betul kondisi dan keadaan anak-anak yatim piatu.

Itu sebabnya LaNyalla meminta masyarakat berpartisipasi aktif membantu anak-anak yatim piatu agar tersentuh program bantuan pemerintah ini.

“Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak memahami mekanismenya sehingga tidak mendaftarkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat harus membantu anak yatim tersebut,” kata LaNyalla. (jwp)