pkh – terasberita9

Pemkab Mulai Salurkan BLT BBM

LENSA MADURA·September 20, 2022September 21, 2022

Terasberita9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp600 ribu. Sasarannya, keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bangkalan Wibagio Suharta mengatakan, masih banyak masyarakat yang terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum termasuk pada KPM BPNT dan PKH.

Bahkan pihaknya sudah menyampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) tentang banyaknya masyarakat yang sudah masuk ke DTKS namun belum menerima bantuan PKH maupun BPNT.

“Dari data DTKS saja masih banyak yang tidak tercakup sebagai penerima BLT BBM yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM yang terjadi di awal September lalu cukup berdampak terhadap masyarakat. Terutama, terhadap sopir angkot dan nelayan yang memeng dalam pekerjaannya membutuhkan BBM.

Namun, lantaran penyaluran bantuan Rp 600 ribu selama 4 bulan tersebut langsung dari pusat pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. pemk

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Ponorogo – Ada belasan aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo usai menerima rilis data dari Kemensos. Ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Namun, setelah ditelusuri Dinsos yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ternyata hanya 18 ASN yang mendapatkan bansos tersebut.

“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,” kata Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).

Hasil penelusuran itu, kata Supriyadi pihaknya sudah melaporkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dia menyebut jika 18 orang ini, sebelum menjadi ASN, mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya, ketika mereka sudah menjadi ASN, melaporkannya.

“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.

Mereka menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyakan mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).

“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.

Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.

“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. [brj]

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

SEPUTAR JATIM·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Kediri – Pemerintah mengapresiasi banyaknya jumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri secara mandiri. Pengunduran diri itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator PKH Kabupaten Kediri Totok Agung Pujiarto menyampaikan, sampai dengan bulan September 2021, tercatat yang telah keluar dari kepesertaan PKH sejak 2018-November 2021 sebesar 38.633 KPM PKH. Adapun, KPM PKH yang keluar dari kepesertaan PKH dinamakan sebagai KPM graduasi.

“Jumlah itu (38.633) ada yang graduasi secara alami, ada yang sejahtera mandiri, ada pula yang tergraduasi by sistem karena data kependudukannya belum padan,” katanya.

Totok menjelaskan, yang dimaksud KPM Graduasi secara alami yakni keluar dari kepesertaan karena sudah tidak memiliki persyaratan komponen PKH. Komponen itu meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas berat. Adapun jumlahnya sebanyak 28.645 KPM.

Kemudian, graduasi sejahtera mandiri yakni mereka yang keluar karena mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera. Jumlahnya, sebanyak 7.773 KPM. Adapun, yang tergraduasi by sistem, karena data kependudukan belum padan dengan DTKS sebanyak 2.215 KPM.

“Kita akan mendorong supaya KPM PKH dapat sejahtera dan mandiri, dan itu adalah salah satu tugas dari pendamping PKH,” ucapnya.

Untuk mencapai target itu, dalam setiap pertemuan bulan bersama KPM PKH, selalu disampaikan modul FDS (Family Development Session). Salah satunya adalah modul ekonomi yang berisi tiga sesi tentang pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, terakhir merintis usaha.
“Harapannya KPM PKH dapat meningkat pengetahuannya dalam bidang ekonomi keluarga dan dengan rintisan usaha kecilnya, dapat meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera dan mandiri,” paparnya.

Melihat jumlah kepesertaan KPM PKH yang mengundurkan diri secara mandiri sampai angka 7.773 KPM, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau akrab disapa Mas Dhito menyatakan, jangka panjang pemerintah menargetkan tidak ada lagi penerima manfaat. Capaian target itu dapat terwujud bilamana warga sudah naik pada tatanan level sejahtera.

“Tentunya kami berterimakasih kepada para petugas pendamping PKH yang telah bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di masyakat,” tandasnya. [brj]