https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

wapres ma’ruf amin – terasberita9

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ma’ruf Amin : Program Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL

Ma’ruf Amin : Program Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL

Terasberita9.com, Kepulauan Seribu – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut program Kampung Bahari Nusantara (KBN) binaan TNI Angkatan Laut sangat penting serta sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir.

“Saya memandang gagasan Kampung Bahari Nusantara, yang dimotori TNI AL, vital. Program KBN yang terbagi ke dalam lima klaster, yakni edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir,” kata Ma’ruf Amin saat meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara secara serentak dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin.

Dia menekankan di Indonesia terdapat 514 kabupaten dan kota dengan jumlah desa hampir 75.000 serta mencakup sekitar 88 persen dari total wilayah Indonesia. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional.

“Itulah mengapa Pemerintah menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk yang berada di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan terluar,” jelasnya.

Menurut Ma’ruf Amin, jumlah desa pesisir di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 desa yang sebagian besar di antaranya masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrem di Indonesia, sekitar 12 persen adalah rumah tangga masyarakat pesisir. Potensi bahari yang melimpah, tambahnya, belum mampu mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat desa pesisir.

“Garis pantai terpanjang kedua di dunia diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi, karena masyarakat pesisir belum sejahtera,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI AL untuk mengangkat potensi maritim wilayah pesisir di Indonesia.

Ada enam klaster dalam Kampung Bahari Nusantara, yaitu Klaster Pertahanan, Klaster Ekonomi, Klaster Edukasi, Klaster Kesehatan, dan Klaster Pariwisata.

Klaster Pertahanan di KBN memiiki misi memberdayakan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung pertahanan negara; sementara Klaster Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Klaster Edukasi mengemban misi meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait teknologi dan nilai-nilai kebangsaan.

Kemudian, Klaster Kesehatan berisi penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan pondok bersalin desa (polindes). Terakhir, Klaster Pariwisata untuk memberdayakan desa menjadi destinasi wisata bahari yang berkelanjutan. ant

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Wapres Ma’ruf Amin tutup Muktamar ke-34 NU di Lampung

Terasberita9.com, Jakarta  – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menutup gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2021 di Provinsi Lampung secara resmi.

“Saya mengapresiasi NU yang sukses menjalankan muktamar dengan damai dan penuh kesejukan,” kata dia, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam pidatonya, Wapres pun mengingatkan bahwa Khittah Nahdliyah (garis perjuangan NU) adalah Khittah Nabawiyah (garis perjuangan para nabi), dan Khittah Nabawiyah adalah Khittah Ishlahiyah (garis perjuangan perbaikan).

“Sehingga saya pun meyakini bahwa organisasi NU bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun bangsa ini di berbagai bidang,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa NU adalah organisasi perbaikan, gerakan para ulama dalam memperbaiki umat dalam keagamaannya maupun kemasyarakatannya.

“Dalam tataran tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, serta global seluruhnya menjadi khittah NU dalam melakukan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat dua agenda besar NU dalam menyongsong abad kedua, sebagaimana tema Muktamar ke-34 ini yaitu Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia.

kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar menyongsong abad ke dua NU, yakni membangun kemandirian warga, kemudian meningkatkan peran dalam pergulatan NU untuk mendukung perdamaian dunia, katanya.

Pada pelaksanaan Muktamar ke-34 NU sedikitnya ada enam komisi yang dibentuk yakni komisi qanuniyah yang membahas persoalan perundang-undangan, komisi maudhuiyah yang fokus pada isu-isu tematik, komisi waqiiyah yang fokus pada status hukum fiqih kasus-kasus aktual, komisi organisasi, komisi program, dan komisi rekomendasi.  (ant)

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima Kabupaten, Kamis (30/9/2021).

Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut Wapres meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

“Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial.

“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021,” ujarnya.

Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen).

Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen).

Sementara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan di Kabupaten Bangkalan ada 25 desa yang tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Kokop meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur.

Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah. Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger.

Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin di tahun 2024 nanti. Setidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Bupati usai acara. (yus/igo)

25 Desa Berencana Akan “Disulap” Jadi Desa Mandiri

25 Desa Berencana Akan “Disulap” Jadi Desa Mandiri

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni mengikuti rapat virtual dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Selasa (28/9/2021). Dalam rapat virtual tersebut masalah yang sedang dibahas adalah mengenai penanggulangan kemiskinan utamanya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem.

Mohni mengatakan, di Kabupaten Bangkalan terdapat dua puluh lima desa yang bakal tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Yakni Kecamatan Kokop meliputi (Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur). Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah.

Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger. Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin pada tahun 2024 nanti. Setidak-tidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Mohni.

Kegiatan pengentasan kemuiskinan desa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bangkalan menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo dan Bojonegoro

Selama penanganan, nantinya Pemerintah Pusat akan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah baik Pemkab maupun Provinsi, sambung Mohni. (ian/bkl)